Protes karena Najib Razak Diampuni, Menteri Transportasi Malaysia Mundur

Ketua Democratic Action Party (DAP) Anthony Loke mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Transportasi Malaysia. Ini sebagai bentuk protesatas pemberian ampunan bersyarat dari kerajaan kepada mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara.

Loke mengatakan, para menteri DAP lainnya akan tetap berada di kabinet demi menjaga stabilitas politik. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Sabtu malam setelah rapat darurat Komite Eksekutif Pusat DAP.

Baca Juga: Najib Razak Jalani Tahanan Rumah, Citra PM Anwar Ibrahim Tercoreng

Pengunduran diri Loke terjadi sehari setelah pengampunan untuk Najib diberikan oleh Dewan Pengampunan Wilayah Federal dalam rapat yang dipimpin Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.

"Sebagai partai, kami memiliki sikap. Kami merasa keputusan ini sulit diterima oleh DAP dan banyak warga Malaysia. Karena itu, kami telah berdiskusi selama tiga jam dan berdebat sebelum akhirnya mengambil keputusan," kata Loke.

Meski demikian, Loke menegaskan bahwa DAP tetap menghormati kewenangan Raja Malaysia untuk memberikan pengampunan tersebut.

Ketika ditanya mengapa menteri DAP lainnya tidak ikut mengundurkan diri, Loke mengatakan partainya menyadari adanya "permainan politik" yang dilakukan oleh "sejumlah pihak dan faksi yang menunggu DAP meninggalkan pemerintahan".Menurutnya, langkah tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan persatuan yang dipimpin PM Anwar Ibrahim dan berpotensi memicu pembubaran parlemen.

"Itulah yang diinginkan musuh-musuh kami. Kami tidak ingin memberi mereka peluru untuk melakukan apa yang mereka inginkan," ujar Loke.

"Jika semua menteri DAP mengundurkan diri, berarti kami memberikan apa yang mereka inginkan. Namun, melalui keputusan ini, kami tetap dapat menyampaikan sikap kami sekaligus menjaga stabilitas politik," lanjutnya, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (20/9/2026).

Sekretaris Jenderal DAP tersebut mengatakan dirinya akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada PM Anwar Ibrahim. Dia berharap pengunduran dirinya tidak berdampak buruk terhadap pemerintahan maupun operasional Kementerian Transportasi.

Ketika ditanya apakah pengunduran dirinya akan memengaruhi proyek dan kebijakan kementerian, Loke menjawab, "Menteri datang dan pergi. Kementerian akan tetap berfungsi seperti biasa. Tentu saja, saya membutuhkan sedikit waktu karena masih ada sejumlah pekerjaan yang belum selesai. Saya akan membicarakan hal ini dengan Perdana Menteri."

"Namun, seharusnya tidak membutuhkan waktu lama karena rencana yang telah dibuat dan proyek yang sudah berjalan akan terus dilaksanakan. Kementerian tidak berhenti berfungsi," katanya."Ketika seorang menteri mengundurkan diri, situasinya sama seperti ketika parlemen dibubarkan, ketika pemilu digelar, atau ketika terjadi pergantian menteri. Jadi, saya tidak melihat adanya masalah yang akan memengaruhi operasional Kementerian Transportasi," imbuh dia.

Kritik terhadap Kasus Korupsi Najib

Loke juga kembali menegaskan sikap DAP bahwa kasus hukum yang menjerat Najib terkait skandal korupsi 1MDB merupakan bagian dari masalah "kleptokrasi" yang telah menghantui Malaysia selama satu dekade.

"Ini merupakan krisis besar yang secara konsisten diperjuangkan DAP," kata Loke yang didampingi sejumlah pemimpin partai lainnya dalam konferensi pers tersebut.

Dalam pernyataan pada Jumat sore setelah pengampunan Najib diumumkan, Loke juga mengatakan DAP akan terus "membela supremasi hukum dan memperjuangkan pemberantasan korupsi".

Setelah diberi pengampunan, Najib nantinya diperbolehkan menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah, dengan syarat membayar denda sebesar RM50 juta (sekitar USD12,26 juta), demikian disampaikan Divisi Urusan Hukum Kantor Perdana Menteri Malaysia pada hari Jumat.Sementara itu, dana solidaritas yang diluncurkan partai Najib, United Malays National Organisation (UMNO), berhasil mengumpulkan lebih dari RM634.000 dalam tiga jam pertama. Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan dalam unggahan Facebook pada Jumat bahwa banyak donatur memberikan sumbangan hanya RM10 dan RM50.

Para analis mengatakan kepada Channel News Asia bahwa keputusan pengampunan tersebut membawa Malaysia memasuki wilayah hukum yang "belum pernah dijelajahi sebelumnya". Keputusan itu bahkan berpotensi membuka jalan bagi narapidana lain yang telah dinyatakan bersalah untuk meminta perlakuan serupa.

Sebelumnya, para analis juga mengatakan bahwa keluarnya DAP dari Kabinet akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Anwar dan bahkan dapat memaksanya menggelar pemilu lebih awal.

DAP memiliki 40 kursi parlemen dari total 222 kursi di Dewan Rakyat Malaysia. DAP merupakan partai dengan jumlah kursi terbesar dalam koalisi Pakatan Harapan (PH), yang juga mencakup Parti Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar dan Parti Amanah Negara, masing-masing dengan 29 dan delapan kursi.

Pemerintahan persatuan Anwar saat ini mendapat dukungan dari 76 anggota parlemen PH, 30 anggota parlemen Barisan Nasional (BN), 23 dari Gabungan Parti Sarawak (GPS), delapan dari Gabungan Rakyat Sabah (GRS), serta tujuh legislator lainnya yang mendukung pemerintah.UMNO merupakan partai utama dalam koalisi BN.

Bulan lalu, delegasi DAP memberikan suara mayoritas besar agar lima menteri penuh dan tujuh wakil menteri dari partai tersebut tetap berada dalam pemerintahan.

Pemungutan suara itu dilakukan setelah DAP mengalami kekalahan telak dalam pemilu negara bagian Sabah pada November 2025. DAP kalah di seluruh delapan daerah pemilihan yang diikutinya.

Lima menteri DAP dalam Kabinet saat ini adalah Anthony Loke, Menteri Digital Gobind Singh Deo, Menteri Wilayah Federal Hannah Yeoh, Menteri Pengembangan Pengusaha dan Koperasi Steven Sim, serta Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Nga Kor Ming.

Kabinet Malaysia terdiri atas 32 menteri dan 30 wakil menteri.