Sosok Menhan Filipina Gibo Teodoro: dari Bos Tambang, Eks Menteri Terkaya, hingga Punya Paspor Eropa

Gilberto "Gibo" Teodoro Jr bukan sekadar Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina. Dia berasal dari keluarga politik dan bisnis berpengaruh yang memiliki hubungan kekerabatan dengan klan Cojuangco serta pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan pada era Presiden Ferdinand Marcos Sr.

Nama Teodoro kembali menjadi sorotan setelah pada 2025 terungkap bahwa dia pernah memiliki kewarganegaraan dan paspor Malta, salah satu negara di Eropa.

Baca Juga: Ancam Bunuh Presiden Marcos, Wapres Filipina Sara Duterte Hadapi Tuntutan Pidana

Pada saat yang sama, rekam jejak bisnisnya juga menarik perhatian karena sebelum kembali menjadi Menhan Filipina pada era Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, Teodoro pernah menjabat sebagai chairman Sagittarius Mines Inc (SMI), perusahaan pengembang proyek tambang tembaga dan emas raksasa Tampakan di Mindanao.

Kombinasi antara kekuasaan politik, jaringan keluarga elite dan keterlibatan dalam proyek tambang bernilai miliaran dolar membuat profil Teodoro menjadi salah satu yang menarik dalam politik Filipina.

Konsesi Tambang Bermasalah

Setelah menjabat Menhan di era Presiden Arroyo Macapagal, nasib mujur Teodoro bak kejatuhan durian runtuh. Dia memegang konsesi area pertambangan tembaga dan emas terbesar di Asia Tenggara di Provinsi South Cotabato di bawah bendera kelompok usaha Sagitarius Mines Inc. Menurut laporan media lokal, SMI ini disebut-sebut berkongsi dengan salah satu pengusaha besar Indonesia.

Nilai proyek Tampakan dilaporkan mencapai sekitar USD5,9 miliar untuk kebutuhan investasi awal, bukan nilai pasti seluruh cadangan mineral. Kajian proyek memperkirakan Tampakan memiliki sumber daya sekitar 2,94 miliar ton bijih, dengan kandungan tembaga sekitar 15 juta ton dan emas sekitar 17,6 juta ounce.Jika beroperasi, proyek itu diproyeksikan menghasilkan rata-rata sekitar 375.000 ton tembaga dan 360.000 ounce emas per tahun selama 17 tahun.

Usaha tambang tersebut bermasalah dan sudah berulangkali izinnya dicabut. Laporan dari Mongabay pada 19 Oktober 2020 menyebutkan bahwa Pengadilan Cotabato memperkuat keputusan melarang operasional pertambangan SMI di Tampakan yang berada dekat di sebuah kota padat penduduk. Kuasa pertambangan SMI diperoleh sejak tahun 1995.

Namun, sebelum Teodoro mengundurkan diri untuk menjabat sebagai Menhan Filipina di era Presiden Marcos “Bongbong” Jr pada tahun 2023, dia berhasil mendapatkan perpanjangan izin tambang hingga tahun 2032. Hanya saja, Pemerintah Provinsi South Cotabato sejak 2010 menetapkan tidak boleh ada tambang terbuka (open pit) di sana.

Padahal pihak pemerintah hingga empat Uskup Gereja Katolik di Mindanao, sebagaimana dilaporkan Minda News 14 Oktober 2023, sudah mengeluarkan surat yang menentang pertambangan open pit yang bisa merusak lingkungan hidup dan menghancurkan tanah garapan warga asli Suku Blaan, Suku Lumads dan berbagai kelompok masyarakat yang ada.

Kontroversi lainnya dari Teodoro adalah terkait hubungan dengan China. Meski Filpina bersitegang dengan China dalam kasus Laut Filipina Barat, Teodoro jadi sasaran gosip, di mana dia dituding diam-diam berbisnis menjual tembaga ke China.Yang menarik saat berkuasa kembali sebagai Menhan di bawah Presiden Bongbong Marcos, Teodoro belum lagi melaporkan kekayaan dan harta miliknya sebagaimana diharuskan bagi penyelenggara negara.

Sekadar diketahui, setelah menjadi bagian dari pemerintahan Marcos, tidak ada larangan bagi Teodoro untuk kembali menjadi bos tambang di lahan dengan potensi kekayaan emas dan tembaga US5,9 miliar tersebut.

Sebagai anggota dinasti politik, sudah lazim di Filipina jika kekuasaan seseorang tidak berakhir hanya berganti posisi jabatan atau digantikan anak atau cucu. Demikian pula garis tangan Teodoro yang lahir dari keluarga Teodoro-Cojuangco.

Kekuasaan dan Balas Dendam Politik

Ayah Gibo Teodoro, Gilberto Teodoro Sr adalah pemegang kendali dana sosial zaman Presiden Marcos Sr sejak 1966-1986 ketika Marcos Sr tumbang. Ibunya; Mercedes Cojuangco Teodoro, adalah anggota Kongres dan partai pendukung Marcos Sr yakni Kilusang Bagong Lipunan.

Salah satu tokoh Cojuangco, Eduardo “Danding” Cojuangco, paman Gibo Teodoro di zaman diktator Marcos Sr adalah kroni pengendali Coco Levy yang "memakan" dana petani hingga USD457 juta atau 9,7 miliar Peso. Pada masa akhir kekuasaan Marcos Sr, hampir 33 persen penghasilan petani habis digunakan untuk membayar pajak kopra tersebut. Hasilnya untuk kesejahteraan atau koperasi desa petani dilaporkan nihil.Setelah Marcos Sr tumbang, Cojuangco tidak tersentuh. Gibo Teodoro yang memiliki latar belakang pengacara pun meneruskan tradisi keluarga, masuk dunia politik.

Menurut laporan laman Sunstar.com pada 6 April 2010, disebutkan bahwa Gibo Teodoro turut memakzulkan Hakim Agung Hillario Davido pada 2003 sebagai balas dendam politik. Davido adalah salah satu hakim yang mengusut skandal korupsi Coco Levy dengan tokohnya; Danding Cujuangco.

Pernah Jadi Menteri Terkaya

Keluarga Cojuangco ini sejatinya adalah segaris darah dengan Presiden Corazon “Cory” Aquino, istri tokoh perlawanan Filipina era Marcos Sr; Ninoy Aquino. Namun dalam perjuangan politik, Cory Aquino dan putranya Presiden Ninoy “Nonoy” Aquino Jr berseberangan dengan klan Cujuangco termasuk dengan Gibo Teodoro.

Di zaman Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo Macapagal (2001-2010), Gibo Teodoro terpilih menjadi Menhan Filipina. Di masa itu, dia juga tercatat sebagai menteri terkaya di kabinet Macapagal.

Philippines Star, dalam laporan pada 16 Juni 2009, mencatat laporan kekayaan (SALN atau Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth setara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara–LHKPN di Indonesia) menyebut kekayaan Gibo Teodoro sebesar 232,4 juta Peso (sekitar Rp65,25 miliar). Kekayaannya naik lebih dari 120 juta Peso dari tahun 2007 yang disebut-sebut berasal dari harta warisan.

Memiliki Paspor Eropa

Sebagai Menhan Filipina, urusan cinta Tanah Air dan mempertahankan setiap jengkal wilayah negara menjadi tanggungjawab Gibo Teodoro. Yang menarik, pada tahun 2025, timbul kontroversi di media massa Filipina. Ternyata, di antara dua kali menjadi Menhan, di era Macapagal dan Marcos Jr (sejak 2022–sekarang), Gibo Teodoro ternyata pernah memiliki paspor Malta. Menurut laporan Manila Times, Teodoro memegang paspor negara Eropa itu sejak 2016. Paspor Malta tersebut berlaku 10 tahun.Malta kerap dituding sebagai surga tempat pencucian uang dan sejumlah aktivitas ilegal. Gibo Teodoro yang ketika itu berstatus mantan Menhan Filipina, memilih memiliki paspor emas Malta (gold passport) melalui skema investasi yakni menempatkan uang dalam jumlah tertentu.

Hukum di Filipina tidak melarang kewarganegaraan ganda. Namun, pejabat publik hanya boleh memiliki kewarganegaraan dan paspor Filipina.

Gibo Teodoro mengatakan kepada Asssociated Press pada 14 Juli 2025 bahwa dia sudah menanggalkan paspor Malta sebelum maju dalam pemilihan legislatif sebagai Senator Filipina tahun 2022. Setahun sebelum pemilihan umum, Gibo Teodoro yang berasal dari Daerah Pemilihan Tarlac untuk memperjuangkan nasib rakyat Filipina, telah menyerahkan paspor Malta pada tahun 2021.

Skema paspor Malta tersebut dihentikan tahun 2025 atas desakan Uni Eropa karena dicurigai menjadi sarana pencucian uang dan kejahatan trans nasional.

Kasus paspor asing itu mengingatkan masyarakat Indonesia pada kasus Arcandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Arcandra ternyata memiliki paspor Amerika Serikat. Padahal Arcandra Tahar seperti Gibo Teodoro, sama-sama memegang jabatan sektor strategis yakni pertambangan. Akibat skandal paspor Amerika Serikat tersebut, Arcandra Tahar hanya menjabat selama 20 hari saja.