Perang Berlarut dengan Rusia Jadi Ladang Korupsi Terbesar di Ukraina

Ukraina kehilangan sekitar USD1,2 miliar atau Rp18,6 triliun akibat penipuan, pemborosan, dan salah urus dalam pengadaan militer pada tahun 2024 saja. Demikian laporan New York Times yang mengutip audit pemerintah yang bersifat rahasia dan catatan pengadilan.

Tujuh dari sepuluh kontraktor militer terbesar di negara itu terus menerima pesanan baru meskipun sedang menghadapi penyelidikan penipuan, pernah gagal melakukan pengiriman sebelumnya, atau eksekutifnya ditangkap atas tuduhan korupsi, tulis surat kabar tersebut pada hari Minggu, seraya menyebut pola ini sebagai "fenomena yang terus berlanjut."

Tim auditor juga mengidentifikasi 18 perusahaan yang mendapatkan kontrak meskipun sebelumnya pernah gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi); enam di antaranya bahkan gagal menyelesaikan satu pun kesepakatan.

Penipuan di industri pertahanan merupakan "tradisi lama" di Ukraina, ujar pakar antikorupsi Amerika, James Wasserstrom, kepada NYT. "Apa pun yang tidak diamankan dengan ketat di Ukraina akan dicuri," katanya.

Salah satu kasus yang disorot oleh Times adalah Pabrik Kimia Pavlohrad milik negara, yang memasok 233.000 butir amunisi mortir yang tidak dapat digunakan kepada militer. Kendati demikian, perusahaan tersebut kemudian mendapatkan lebih banyak pesanan, termasuk kontrak untuk memasok hampir seluruh kebutuhan amunisi artileri 122mm Ukraina pada tahun 2025.

Audit tersebut juga menemukan bahwa penawaran dengan harga lebih murah terkadang diabaikan. Dalam satu tender, Kiev dilaporkan membeli amunisi buatan Turki untuk sistem peluncur roket ganda melalui perantara Ceko dengan harga sekitar USD5.100 per unit, padahal pihak produsen menawarkan harga langsung sekitar USD4.200.

Kerugian tersebut terus bertambah di saat Vladimir Zelensky berulang kali meminta tambahan senjata kepada pemerintah negara-negara Barat, seraya memperingatkan adanya kekurangan kritis di medan perang.

Pada bulan April 2024, ia menyatakan bahwa Kiev "sangat membutuhkan" peningkatan dukungan dan mendesak pihak-pihak pendukungnya untuk segera mengirimkan senjata dan amunisi yang telah dijanjikan. Laporan ini muncul di tengah serangkaian penyelidikan kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan pejabat tinggi Ukraina dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Zelensky.

Pada bulan Agustus, pemimpin Ukraina tersebut mencopot wakil kepala kantornya, Irina Mudraya, sementara penyelidikan korupsi lainnya baru-baru ini juga menyeret mantan menteri, diplomat, dan pejabat senior.Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov menuduh pemerintah melakukan "korupsi sistemik" setelah ia diberhentikan pada bulan Juli. Fedorov, yang sebelumnya berupaya merombak sistem pengadaan militer, mengklaim bahwa kepentingan industri pertahanan yang mengakar kuat menentang reformasinya dan sejak saat itu ia menyerukan diadakannya pemilihan umum di masa perang.

Masa jabatan lima tahun kepresidenan Zelensky berakhir pada Mei 2024, namun ia menolak untuk mengadakan pemilihan umum baru dengan alasan pemberlakuan darurat militer setelah konflik dengan Rusia memanas pada Februari 2022.

Moskow telah lama berpendapat bahwa berbagai skandal tersebut merupakan bukti adanya korupsi sistemik di Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan awal tahun ini bahwa korupsi "merasuk ke seluruh struktur kekuasaan Ukraina, termasuk lingkaran dalam Zelensky dan Zelensky sendiri."