Italia Akan Larang Burqa dan Niqab di Sekolah, Jumlah Siswa Asing Juga Dibatasi

Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang penggunaan busana burqa dan niqab di sekolah. Selain itu, jumlah siswa asing dalam setiap kelas juga akan dibatasi.

Burqa adalah busana yang menutupi seluruh tubuh dan seluruh wajah, termasuk mata. Bagian mata biasanya ditutup dengan kain berjaring atau jala sehingga pemakainya masih bisa melihat.

Baca Juga: Senator Australia Kenakan Burqa di Parlemen sebagai Protes, Aksinya Dicap Rasis

Sedangkan niqab adalah busana yang menutupi seluruh wajah kecuali mata. Mata tetap terlihat secara langsung.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis dan Belgia, telah melarang busana penutup wajah di tempat umum. Austria juga menerapkan pembatasan di sekolah. Sementara itu, di negara lain seperti Spanyol dan Polandia, kebebasan hati nurani dan beragama dilindungi oleh konstitusi.

PM Meloni mengatakan paket kebijakan tersebut akan segera diajukan ke kabinet Italia. Isinya mencakup larangan burqa dan niqab di sekolah, kewajiban bagi orang tua siswa yang menghadapi “kesulitan serius dalam berintegrasi” ke dalam sistem pendidikan nasional untuk belajar bahasa Italia, serta pembatasan jumlah tempat bagi siswa asing.

Italia akan menggelar pemilu tahun depan, sementara persaingan di sayap kanan politik semakin meningkat setelah masuknya pensiunan jenderal Roberto Vannacci. Tokoh tersebut menyerukan kebijakan yang bahkan lebih ketat. Isu migrasi merupakan persoalan yang sangat politis dan memecah belah di Italia.

“Itu tidak dapat diterima jika di ruang kelas Italia, anak-anak yang akhirnya merasa tersisihkan justru anak-anak Italia karena mereka menjadi minoritas. Hal itu tidak boleh dibiarkan,” kata Meloni dalam sebuah unjuk rasa yang diselenggarakan Gioventu Nazionale, organisasi sayap pemuda dari partainya, Brothers of Italy.

“Menyebut semua ini sebagai integrasi adalah kebohongan lainnya, sebuah kebohongan yang nyaman bagi mereka yang hidup dari ideologi, bagi mereka yang menggurui kita dari ruang keluarga mereka, tetapi kemudian mengirim anak-anak mereka sendiri ke sekolah-sekolah yang tidak menghadapi persoalan ini," paparnya, seperti dikutip Euronews, Senin (21/9/2026).Pengumuman Meloni muncul menyusul sejumlah inisiatif serupa dalam beberapa bulan terakhir.

Pada awal Agustus, Menteri Pendidikan dan Merit Giuseppe Valditara mengusulkan kebijakan mengenai cadar yang menutupi seluruh wajah melalui sebuah amendemen terhadap rancangan undang-undang keamanan.

Pada akhir Juli, Futuro Nazionale—partai yang didirikan anggota Parlemen Eropa dari kelompok sayap kanan Roberto Vannacci, yang mendukung proposal Meloni—mengajukan resolusi menentang cadar penutup seluruh wajah di Komite Kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Resolusi tersebut disetujui dengan dukungan anggota parlemen kanan-tengah setelah dirancang ulang atas permintaan pemerintah.

Pada Maret, Partai League mengajukan rancangan undang-undang di Senat untuk mengubah Pasal 5 Undang-Undang Reale 1975. Undang-undang tersebut diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Oronzo Reale, pada masa Years of Lead untuk melarang penutup wajah di tempat umum.

Amendemen yang diusulkan akan menciptakan tindak pidana baru berupa tindakan memaksa seseorang menutupi wajahnya. Pelanggaran tersebut dapat dihukum penjara satu hingga dua tahun dan denda antara 10.000 hingga 30.000 euro.

Mereka yang dinyatakan bersalah juga akan dilarang memperoleh kewarganegaraan Italia.

Cadar Penutup Seluruh Wajah di Eropa

Meloni secara khusus merujuk pada larangan burqa dan niqab. Sejumlah negara Eropa telah memberlakukan pembatasan terhadap penutup wajah di ruang publik.

Prancis memberlakukan larangan nasional terhadap penutup wajah di tempat umum pada April 2011. Kebijakan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.Belgia menyetujui larangan nasional pada Juli 2011, dengan ancaman denda dan hukuman penjara bagi pelanggar. Bulgaria melarang cadar penutup seluruh wajah di lembaga negara, administratif, dan pendidikan sejak September 2016.

Austria mengesahkan undang-undang anti-masker pada Oktober 2017 yang mewajibkan wajah tetap terlihat di ruang publik. Mulai September 2026, anak perempuan hingga usia 14 tahun juga dilarang mengenakan cadar di sekolah yang menutupi kepala.

Denmark memberlakukan larangan nasional pada Agustus 2018, dengan denda yang meningkat bagi pelanggar berulang. Belanda menerapkan larangan parsial pada Agustus 2019 yang berlaku di sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan transportasi umum.

Swiss menerapkan larangan federal terhadap penutup wajah di ruang publik setelah referendum nasional. Undang-undang pelaksanaannya mulai berlaku pada 2023.

Portugal menyelesaikan proses legislasinya pada Agustus 2026 dengan mengesahkan undang-undang yang melarang penutup wajah di ruang publik dan mengenakan sanksi finansial.

Jerman tidak memiliki larangan nasional. Namun, undang-undang federal melarang pegawai negeri, hakim, anggota angkatan bersenjata, dan pengemudi kendaraan menutupi wajah mereka ketika mengemudi. Sejumlah negara bagian Jerman juga memberlakukan pembatasan terhadap cadar penutup seluruh wajah di sekolah dan universitas, baik bagi siswa maupun guru.

Siswa Asing di Dalam Kelas

Jika Italia menetapkan batas maksimum secara hukum bagi jumlah siswa asing di setiap kelas, negara tersebut akan menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan aturan semacam itu, menurut rancangan undang-undang tersebut.Italia sebenarnya telah memiliki batas 30 persen untuk siswa non-Italia berdasarkan surat edaran kementerian tahun 2010 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan saat itu, Mariastella Gelmini.

Namun, aturan tersebut sering tidak diterapkan karena kondisi demografis lokal dan kurangnya fleksibilitas, terutama di wilayah pinggiran perkotaan.

Negara-negara Eropa lainnya menggunakan pendekatan berbeda.

Denmark memiliki salah satu kebijakan paling ketat. Pemerintah mengizinkan sekolah menengah atas menerapkan batas hingga 50 persen bagi siswa yang berasal dari “negara non-Barat” atau lingkungan yang kurang beruntung.

Sekolah juga dapat mengatur kelas berdasarkan pendapatan orang tua, dengan tujuan mendorong pencampuran sosial dan etnis. Model tersebut sedang dipelajari pemerintah Italia.

Di Prancis, kuota berdasarkan asal-usul tidak konstitusional karena negara tidak mengumpulkan statistik berdasarkan identitas etnis atau agama.

Sebagai gantinya, otoritas menggunakan sistem zoning untuk mengatur ulang wilayah penerimaan siswa, yang menghubungkan kawasan kelas pekerja dengan kawasan masyarakat lebih makmur.Di daerah dengan konsentrasi migran yang tinggi, pemerintah juga mengurangi jumlah siswa dalam setiap kelas.

Kritik terhadap Gagasan Meloni

Pengumuman Meloni mendapat dukungan dari anggota koalisi pemerintah, tetapi juga menuai kritik dari oposisi dan pakar hukum.

Salvatore Curreri, profesor hukum tata negara di Universitas Enna, merujuk pada Pasal 34 Konstitusi Italia, yang menyatakan bahwa “sekolah terbuka untuk semua orang”, termasuk anak-anak asing.

“Jika kebijakan tersebut begitu membatasi hingga memaksa anak-anak dan keluarga mereka pindah ke wilayah lain, jauh dari tempat tinggal mereka, kebijakan itu bisa dianggap berlebihan karena bertentangan dengan tujuan utama integrasi. Hal tersebut berisiko melanggar hak yang diakui oleh konstitusi,” kata Curreri kepada ANSA.

Angelo Bonelli, anggota parlemen dari Aliansi Hijau dan Kiri (AVS) serta salah satu juru bicara Green Europe, juga mengkritik proposal Meloni tersebut.

“Sekali lagi, alih-alih menangani persoalan sekolah, dia justru mengejar kelompok sayap kanan neo-fasis dari AfD dan Vannacci, yang telah mengusulkan kelas terpisah bagi siswa penyandang disabilitas,” katanya.

“Kenyataannya, perdana menteri sama sekali tidak tertarik pada bagaimana sekolah berfungsi. Gaji guru kami termasuk yang terendah di Eropa.”