Mohsen Rezaee, mantan panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), telah ditunjuk sebagai kepala badan keamanan tertinggi Iran, yang memainkan peran krusial dalam kebijakan keamanan dan luar negeri negara tersebut.

Rezaee mengambil alih posisi sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai Selat Hormuz, wilayah yang telah digunakan Teheran sebagai alat tawar-menawar selama konflik berbulan-bulan dengan AS dan Israel.

Ia menggantikan Mohammad Bagher Zolghadr, yang telah ditunjuk sebagai penasihat politik bagi Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei. Posisi tersebut sebelumnya dijabat oleh Ali Larijani, yang tewas dalam serangan AS-Israel pada bulan Maret.

Siapa Mohsen Rezaee? Tangan Kanan Mojtaba Khamenei yang Mengusung Pertahanan Suci

1. Pernah Memimpin IRGC selama Perang Irak

Melansir Al jazeera, Rezaee, 71 tahun, memimpin IRGC dari tahun 1981 hingga 1997. Periode tersebut mencakup Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, yang di Iran disebut sebagai "Pertahanan Suci". Rezaee kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penentu Kebijakan (Expediency Discernment Council) Iran, sebuah badan yang menyelesaikan sengketa legislasi antara parlemen dan Dewan Wali (Guardian Council).

Dewan Wali adalah badan terpisah yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi untuk menyeleksi kandidat jabatan politik yang dipilih melalui pemilu—baik untuk parlemen, kursi kepresidenan, maupun Majelis Ahli (Assembly of Experts). Dewan ini juga bertugas meninjau rancangan undang-undang guna memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi dan hukum Islam.

Rezaee sangat menekankan pentingnya Iran mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, jalur perairan sempit yang menjadi lintasan bagi seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Pada bulan Juli, ia menyatakan bahwa kendali atas jalur perairan tersebut nilainya lebih besar daripada "puluhan bom atom". Pekan lalu, ia memperingatkan AS bahwa negara itu akan "menghadapi risiko dan korban jiwa yang serius" jika blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran terus berlanjut.

Iran telah memberlakukan blokade di selat tersebut sebagai tanggapan atas perang AS-Israel yang dimulai pada bulan Februari, sementara AS menerapkan blokade angkatan laut terhadap Teheran dalam upaya memberikan tekanan ekonomi kepada negara tersebut.

2. Mengusung Pertahanan Suci

Kantor komunikasi kepresidenan Iran mengumumkan pada Minggu malam bahwa Presiden Masoud Pezeshkian telah menunjuk Rezaee sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, demikian dilaporkan Al Jazeera Arabic.Pada hari yang sama, Khamenei mengeluarkan dekret yang menunjuk Rezaee sebagai perwakilannya di dewan tersebut. Dekret itu secara khusus menyoroti pengalaman Rezaee serta statusnya sebagai salah satu "pelopor era Pertahanan Suci" (Sacred Defence) selama perang Iran-Irak—sebuah penyebutan yang memperkuat signifikansi latar belakang militernya dalam menafsirkan alasan pemilihannya.

3. Memiliki Pengalaman yang Kaya

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi merupakan lembaga kunci tempat berbagai pertimbangan strategis dari pihak kepresidenan, kementerian luar negeri, angkatan bersenjata, dan badan-badan keamanan saling bertemu.

Oleh karena itu, sosok sekretaris dewan ini memiliki arti penting yang melampaui sekadar wewenang administratifnya, terutama ketika pergantian kepemimpinan terjadi bersamaan dengan situasi perang terbuka, negosiasi yang macet dengan Amerika Serikat, serta sengketa mengenai aturan navigasi dan kedaulatan atas Selat Hormuz.

Rezaee akan membawa pengalaman di bidang militer, ekonomi, dan politik dalam menjalankan peran ini, ujar Abas Aslani, peneliti senior di Center for Middle East Strategic Studies yang berbasis di Teheran, kepada Al Jazeera. "Mereka membutuhkan seseorang yang mampu menyelaraskan berbagai lembaga pemerintah," ujar Aslani.

"Secara politik, pandangannya mengenai keamanan tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, namun peran yang dapat ia mainkan di dalam negeri—serta kemampuannya menjadi penyeimbang—sangatlah signifikan dalam hal ini," tambahnya.

Aslani menambahkan bahwa Rezaee, sebagai mantan komandan IRGC dan anggota Dewan Penentu Kebijakan (Expediency Discernment Council) Iran, juga akan memainkan peran penting dalam negosiasi antara Teheran dan Amerika Serikat.

"Menurut saya, penting untuk memiliki sosok yang mampu merangkul berbagai faksi dan berkomunikasi dengan mereka; itulah alasan mengapa ia dipilih," ujarnya.

Penunjukan Rezaee memiliki dimensi politik tambahan mengingat sikapnya pada pemilihan presiden 2024, saat ia mendukung Mohammad Bagher Ghalibaf—sebuah langkah yang secara elektoral menempatkannya lebih dekat dengan kubu konservatif yang diwakili oleh Rezaee lebih condong ke Ghalibaf, ketua parlemen saat ini dan kepala negosiator dalam pembicaraan dengan AS, daripada ke faksi yang lebih garis keras yang terkait dengan Saeed Jalili, yang menjadi runner-up melawan Pezeshkian.Posisi ini tidak berarti bahwa Rezaee adalah figur moderat, dan sikap elektoral tunggal tidak cukup untuk menilai aliansi permanennya. Tetapi ini menunjukkan bahwa posisinya di dalam kubu konservatif tidak selalu bertepatan dengan posisi Jalili dan kekuatan yang paling menentang negosiasi dengan AS.

Posisi ini dapat memberi Rezaee ruang untuk bermanuver di antara berbagai pihak: pemerintah Pezeshkian, yang mengadopsi wacana yang lebih terbuka untuk negosiasi; kubu konservatif yang terkait dengan Ghalibaf; dan militer serta pasukan keamanan yang memiliki hubungan historis dengan Rezaee sejak masa jabatannya sebagai komandan IRGC.

4. Iran Bergeser Jadi Negara Militer

Para analis yang diwawancarai oleh Al Jazeera Arabic menawarkan dua interpretasi utama tentang pengangkatan tersebut. Salah satu pandangan melihatnya sebagai tanda bahwa pertimbangan militer dan keamanan diprioritaskan di tengah perang dan ketegangan dengan Amerika Serikat. Pandangan lain menyatakan bahwa membawa mantan kepala IRGC ke jantung struktur pengambilan keputusan, secara paradoks, dapat mempermudah kepemimpinan untuk menjual penyelesaian yang dinegosiasikan kepada kelompok garis keras di dalam negeri.

Jurnalis dan analis politik Iran, Mashallah Shamsolvaezin, mengatakan kepada Al Jazeera Arabic bahwa pemilihan Rezaee mengejutkan sebagian warga Iran yang mengharapkan wajah-wajah baru memasuki Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk memimpin lembaga tersebut selama perang dan menanggapi tuntutan pembaharuan dalam struktur pengambilan keputusan.

Menurut Shamsolvaezin, kelompok yang lebih garis keras memandang rekam jejak militer Rezaee, terutama komando sebelumnya di IRGC, sebagai faktor yang memberikan jaminan keamanan dan politik yang lebih kuat pada keputusan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.

Interpretasi ini muncul dari fakta bahwa tantangan yang dihadapi pengambilan keputusan Iran bukan hanya tentang pengambilan keputusan, tetapi juga tentang kemampuan mereka untuk mendapatkan penerimaan di pusat-pusat kekuasaan dan di antara basis sosial yang mendukung arus garis keras. Proses negosiasi diwarnai dengan seruan agar negosiasi dihentikan dan tuduhan terhadap pendukungnya sebagai pihak yang lemah, sehingga setiap kesepakatan rentan terhadap manuver politik jika dilakukan oleh tokoh yang terkait dengan arus moderat.

Shamsolvaezin menambahkan bahwa pengangkatan Rezaee ke sekretariat dewan dapat mengurangi perdebatan ini, karena sejarah militernya memberikan kemampuan yang lebih besar pada keputusan yang ia bantu buat untuk menahan keberatan dari faksi-faksi yang lebih garis keras.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Rezaee di pucuk pimpinan dewan dapat menenangkan sebagian besar kekuatan ini, khususnya terkait negosiasi, karena mereka akan kesulitan menuduh mantan komandan IRGC sebagai pihak yang lemah atau menyia-nyiakan kepentingan keamanan Iran.Secara eksternal, pengangkatan Rezaee memungkinkan dua interpretasi yang tampaknya kontradiktif: pertama, sebagai respons Iran terhadap tekanan AS yang semakin ketat, dan kedua, sebagai pendahuluan untuk membuat keputusan sulit dalam proses negosiasi, seperti yang dilaporkan Al Jazeera Arabic.

Menurut interpretasi pertama, Teheran ingin mengatakan bahwa peningkatan sanksi, blokade, dan tekanan militer akan dibalas dengan sikap keras yang serupa, dan bahwa pengajuan tuntutan yang melampaui kesepakatan sebelumnya akan mendorong Iran untuk menampilkan tokoh-tokoh yang mewakili front yang lebih garis keras untuk mengelola konfrontasi.

5. Tidak Akan Memberikan Konsensi

Interpretasi kedua berangkat dari gagasan bahwa penyelesaian besar tidak selalu melalui tokoh-tokoh moderat, tetapi mungkin membutuhkan seseorang yang berada di pusat kekuasaan. Ketika seorang tokoh dengan rekam jejak militer dan keamanan memilih opsi negosiasi, ia menjadi lebih mampu mempertahankannya di dalam negeri dan kurang rentan terhadap tuduhan membuat konsesi.

Shamsolvaezin percaya Rezaee dapat memainkan peran dalam mendorong negosiasi politik dengan AS, karena sejarah militernya memberikan perlindungan domestik dan jaminan utama untuk menerapkan kesepakatan di masa depan.

Menurut interpretasi ini, pertanyaannya bukanlah apakah Rezaee garis keras atau moderat, tetapi kemampuan kredensial militer dan politiknya untuk mengubah keputusan, apa pun arahnya, menjadi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

6. Pergeseran Doktrin Keamanan

Namun, Profesor Hubungan Internasional Mohsen Farkhani menawarkan analisis yang lebih condong pada anggapan bahwa penunjukan tersebut mencerminkan pergeseran doktrin keamanan Iran, daripada sekadar upaya mencari perlindungan domestik untuk negosiasi.

Farkhani mengatakan kepada Al Jazeera Arabic bahwa penunjukan Rezaee terjadi setelah apa yang ia gambarkan sebagai pelanggaran berulang AS terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Juni, dan kegagalan diplomasi untuk meredam ketegangan dan perang. Teheran menuduh Washington melanggar ketentuan MoU tersebut.Dalam analisisnya, pengalaman Rezaee – baik dalam komando maupun......memimpin IRGC atau mengorganisasi pasukan selama perang delapan tahun—sejalan dengan pergeseran Iran menuju konsep "pencegahan ofensif berbasis hukuman" serta kesiapan menghadapi konfrontasi militer serius dan perang atrisi (pengurasan kekuatan) jangka panjang.

Farkhani mengatakan keputusan tersebut menunjukkan adanya penekanan lebih besar pada pendekatan peperangan konvensional—di samping ketergantungan yang terus berlanjut pada metode asimetris—untuk menimbulkan kerugian kumulatif bagi negara-negara yang memusuhi Iran selama konfrontasi jangka panjang yang penuh tekanan.

Berdasarkan analisis ini, Farkhani memperkirakan Teheran akan mengambil sikap yang kurang fleksibel terhadap AS, baik dalam potensi negosiasi maupun dalam isu-isu terkait kedaulatan atas Selat Hormuz.

Menurut pandangannya, hal ini tidak berarti bahwa Rezaee seorang diri akan mengubah struktur pengambilan keputusan atau bobot wewenang Presiden Pezeshkian, kementerian luar negeri, dan pimpinan IRGC; sebab dewan tersebut beroperasi dalam parameter tertentu dan menjalankan fungsi koordinasi antarlembaga di bawah pengawasan serta keputusan akhir Pemimpin Tertinggi.

Namun, menurut Farkhani, penunjukannya akan memberikan bobot lebih besar pada pertimbangan militer dan keamanan dalam pengambilan serta pelaksanaan keputusan, sekaligus menjadikan penilaian mengenai pencegahan dan perang lebih menonjol saat opsi politik dan negosiasi sedang dipertimbangkan.

Pada akhirnya, Farkhani memandang penunjukan Rezaee sebagai indikasi bahwa pertimbangan militer dan keamanan diprioritaskan dan posisi Iran semakin mengeras; sementara itu, Shamsolvaezin berpendapat bahwa latar belakang garis keras mantan komandan IRGC tersebut justru dapat memberinya kemampuan untuk memberikan perlindungan internal bagi potensi penyelesaian melalui negosiasi.