Rusia Melarang Satu-satunya Partai Anti-Perang Ikut Pemilu

Mahkamah Agung Rusia telah mengeluarkan putusan yang melarang satu-satunya partai anti-perang di negara itu, Yabloko, untuk berkompetisi dalam pemilu parlemen bulan September.

Dengan demikian, pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh partai nasionalis pro-Kremlin—, sehingga mencabut satu-satunya pilihan yang tersisa di surat suara bagi para pemilih yang menentang perang yang telah berlangsung selama empat setengah tahun di Ukraina.

Baca Juga: Serangan Drone Ukraina Hancurkan 2 Sistem Rudal Canggih S-400 Rusia di Crimea

"Gugatan yang menuntut pembatalan pendaftaran daftar kandidat federal untuk Duma Negara periode kesembilan, yang dicalonkan oleh partai politik Yabloko, telah dikabulkan," kata hakim Vyacheslav Kirillov, yang dilansir AFP, Selasa (11/8/2026).

Dengan sebagian besar lawan Presiden Vladimir Putin yang kini dipenjara, diasingkan, atau telah meninggal dunia, Yabloko menjadi satu-satunya partai liberal yang masih beroperasi di Rusia. Partai tersebut telah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh oposisi yang berada di pengasingan, termasuk Yulia Navalnaya, janda mendiang pemimpin oposisi Alexei Navalny. Keduanya tercatat sebagai "ekstremis" di Rusia.

"Hentikan Kematian"

Sekitar seratus pendukung, yang sebagian besar adalah kaum muda, berkumpul di luar gedung pengadilan sambil meneriakkan "Memalukan! Memalukan!" setelah putusan dibacakan.Berbicara kepada mereka usai sidang, pemimpin Yabloko, Nikolay Rybakov, mengatakan partai akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

"Perjalanan kita masih panjang dan kita memiliki tugas besar serta penting: menghentikan kematian dan memulihkan perdamaian," ujarnya.

"Segala hal yang kita lakukan harus didedikasikan untuk tujuan itu," tambah Rybakov.

Seorang pendukung Yabloko bernama Yevgenia (22) mengatakan kepada AFP sebelum putusan dibacakan bahwa dia akan memberikan suara bagi partai tersebut untuk menunjukkan kepada pemerintah, "Bahwa kami tidak puas dengan situasi dunia saat ini."

"Kami sangat ingin mencapai semacam kesepakatan damai agar operasi militer khusus ini akhirnya bisa berakhir," imbuh dia, menggunakan istilah resmi Rusia untuk serangan tersebut.Di tengah serangan balasan Ukraina terhadap kilang minyak dan gudang e-commerce yang semakin mengganggu kehidupan sehari-hari warga Rusia, Yabloko berupaya memanfaatkan agenda perdamaiannya, khususnya di kalangan pemilih muda.

Partai ini juga berupaya merangkul kemarahan publik yang meluas akibat pemutusan akses internet yang diberlakukan pihak berwenang untuk menangkal serangan pesawat nirawak (drone) Ukraina.

Partai di Bawah Tekanan

Dalam beberapa tahun terakhir, anggota Yabloko semakin sering mendapat sorotan tajam karena sikap oposisi mereka terhadap konflik tersebut. Dalam wawancara dengan AFP akhir pekan lalu, Rybakov menyebutkan bahwa sekitar 40 aktivis partai sedang menghadapi tuntutan hukum.

Wakil pemimpin partai, Maxim Kruglov, dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun pada bulan Juni akibat unggahan media sosial yang mengkritik konflik tersebut, sementara pihak berwenang menangkap ketua cabang partai di Pskov, Lev Shlosberg, tahun lalu.

Rybakov sendiri dijatuhi denda pada bulan Desember karena mengunggah foto Navalny di media sosial—tindakan yang membuatnya tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan bulan September.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan awal tahun ini menunjukkan dukungan untuk Yabloko (yang berarti "apel" dalam bahasa Rusia) hanya sebesar tiga persen—angka yang berada di bawah ambang batas lima persen yang diperlukan untuk masuk ke majelis rendah parlemen Rusia. Didirikan pada tahun 1993 oleh sekelompok pejabat publik yang pro-Barat, Yabloko sempat meraih keberhasilan yang cukup berarti pada tahun-tahun setelah runtuhnya Uni Soviet.

Namun, sejak tahun 2003, partai ini gagal memenangkan kursi di Duma Negara seiring dengan semakin ketatnya kendali Kremlin atas pemilihan umum, di mana partai pro-Putin, Rusia Bersatu (United Russia), memenangkan setiap pemilihan parlemen sejak saat itu.

Upaya untuk mengakhiri perang Ukraina melalui jalur diplomasi sejauh ini belum membuahkan hasil; Putin bersikeras mengajukan tuntutan wilayah yang keras sebagai syarat penghentian pertempuran dan menutup pintu bagi perundingan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Jajak pendapat independen menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Rusia mendukung perundingan damai dengan Kyiv.