Deretan Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Terbaru Anggaran Cuci Baju hingga Rp450 Juta
JAKARTA – Deretan kontroversi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Kamis (7/5/2026).
Diketahui, DPRD Kalimantan Timur menyetujui pembentukan pansus hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas'ud terkait dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang didukung enam fraksi.
Usulan ini mencuat dalam rapat paripurna ke-8 karena adanya demonstrasi dan desakan audit kebijakan. Panitia khusus (Pansus) dibentuk untuk menyelidiki dugaan tersebut lebih lanjut.
Berikut ini deretan kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud:
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
Rudy Mas’ud disorot masyarakat karena pengadaan mobil dinas yang anggaran mencapai Rp8,5 miliar. Menurutnya, mobil dinas itu untuk menunjang kegiatan kepala daerah. Selain itu, status Kaltim juga sebagai wilayah penyangga IKN membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.
Renovasi rumah Rp25 Miliar
Publik juga menyoroti anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud yang mencapai Rp25 miliar.
Rudy mengarakan, anggaran itu tak hanya digunakan untuk renovasi rumah dinas gubernur, tetapi rumah dinas wakil gubernur serta fasilitas pendukung seperti pendopo.
Anggaran Makan Pemprov Kaltim Rp10 Miliar
Pemprov Kaltim menganggarkan biaya makan mencapai Rp10 miliar. Namun, jumlah itu terus turun dalam tiga tahun terakhir.
Rudy, memaparkan belanja makan minum pada 2023 berada di angka Rp12,33 miliar. Kemudian naik di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.
Rudy mengingatkan agar informasi yang disampaikan ke publik tidak memicu kesalahpahaman. Ia berharap suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh.
Anggaran Cuci Baju Hingga Rp450 Juta
Pemprov Kaltim kembali menjadi perhatian publik terkait alokasi anggaran sebesar Rp 450 juta yang disebut untuk jasa pencucian pakaian kepala daerah. Pihak Pemprov menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi gubernur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan angka senilai Rp 450 juta yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) memang menggunakan istilah “belanja jasa pencucian kepala daerah”.
Anggaran tersebut dipakai untuk mendukung operasional sejumlah fasilitas di kompleks Kegubernuran Kalimantan Timur, termasuk enam gedung yang aktif digunakan. Kebutuhan pencucian mencakup berbagai perlengkapan seperti karpet, gorden, sprei, bed cover, hingga taplak meja yang digunakan dalam berbagai kegiatan resmi.
