Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Aspek Paling Disorot Masyarakat

Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Aspek Paling Disorot Masyarakat

Nasional | okezone | Rabu, 6 Mei 2026 - 15:08
share

JAKARTA - Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan, aspek kultural kepolisian merupakan hal paling disoroti masyarakat. 

Dofiri awalnya menjelaskan, rekomendasi KPRP yang diserahkan ke Presiden Prabowo melahirkan dua aspek besar yakni kelembagaan dan manajerial. Hal itu hasil diskusi serta penyerapan aspirasi masyarakat. 

"Aspek kelembagaan itu lebih menyoroti kepada organisasi, sedangkan aspek manajerial lebih kepada tata kelola bagaimana organisasi itu dikelola. Itu garis besarnya. Jadi memahami itu utuh ya. Jadi ada yang tadi keluhan-keluhan tadi di mana? Kita bedah di dua kelompok tadi yaitu di aspek kelembagaan dan aspek manajerial," kata Dofiri di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026). 

Dalam kelembagaan, ia menjelaskan, kembali menelurkan sudut pandang soal struktural, instrumental dan kultural. Hal ini juga sesuai dengan reformasi Polri pada awal 2000.

Dofiri menyebut, dari tiga sorotan tersebut yang paling banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat adalah kultural di internal Polri. 

"Nah, yang kita pahami dari ketiga aspek tadi struktural, instrumental, dan kultural. Itu yang paling disorot adalah terkait masalah kultural. Apa itu? Perilaku atau budaya yang kemudian ditenggarai banyak bermunculan yang kemudian ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri karena apa? Ulah oknum anggota Polri yang tadi perilakunya kurang bagus," ujar Dofiri. 

Kemudian aspek kedua adalah manajerial. Dofiri menjelaskan, hal ini pembahasannya lebih luas lagi yang berkaitan dengan aspek manajemen. Pertama, soal tata kelola, kepemimpinan, dan pengawasan. 

"Nah, yang keempat ditambahi lagi era sekarang itu transparansi ditopang dengan digital. Makanya yang keempat ditambahkan yaitu transformasi digital," ucap eks Wakapolri itu. 

Menurut Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian itu, yang menjadi titik acuan dalam rekomendasi tersebut adalah kelembagaan dan manajerial internal Polri. 

"Kira-kira itu garis besarnya dua ya. Jadi apa itu kelembagaan, apa itu aspek manajerial," tutur Dofiri.

Topik Menarik