Pembangunan Sekolah Rakyat di Jateng Ditolak Warga, Ini Penjelasan Gus Ipul

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons penolakan pembangunan Sekolah Rakyat, di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah.

Gus Ipul menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, usulan berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Lahannya disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian dilakukan asesmen oleh Kementerian PU agar memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan,” ujarnya kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan, proses pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada serangkaian prosedur ketat yang harus dipenuhi sebelum proyek dimulai.

“Mulai dari AMDAL, kontur tanah, dan berbagai persyaratan lainnya. Jika semuanya sudah clear and clean, baru Kementerian PU dapat melakukan pembangunan,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, pemilihan lokasi telah melalui penelitian yang mendalam.

“Tanah yang dinyatakan clear and clean telah melalui penelitian yang ketat dan cermat oleh Kementerian PU, dengan pendampingan dari kami, sehingga ditetapkan titik-titik yang layak untuk pembangunan,” katanya.

Meski secara administratif lahan di Temanggung dan Wonosobo telah memenuhi syarat, dinamika sosial di lapangan masih menjadi kendala.

“Untuk Temanggung, masih ada persoalan dengan masyarakat setempat yang belum menemukan titik temu dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan belum bisa berjalan,” paparnya.

Sementara itu, kondisi di Wonosobo relatif lebih progresif meski belum sepenuhnya tanpa hambatan.

“Di Wonosobo, sebagian sudah bisa dibangun, meskipun sebagian lainnya masih bermasalah. Namun, kami mendapat informasi bahwa kendala tersebut segera diselesaikan. Pembangunan di sana sudah mulai berjalan,” jelasnya.

Gus Ipul menegaskan, penyelesaian persoalan ini diserahkan kepada kepala daerah melalui jalur musyawarah agar tercapai kesepakatan dengan warga.

“Kami menunggu langkah Bupati untuk bermusyawarah dengan warga yang berada di lokasi tersebut agar pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.