Trump Janjikan Rp88 Juta Per Warga AS Jika Partai Republik Menang, Siapa yang Akan Bayar?

Presiden Donald Trump janji akan memberikan uang tunai USD5.000 (Rp88 juta) kepada setiap warga dewasa Amerika Serikat (AS) jika Partai Republik menang pemilu sela November mendatang.

Janji tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari legalitasnya, besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah, hingga sumber dana yang akan digunakan.

Baca Juga: Trump Janji Beri Rp88 Juta Per Warga AS Jika Partai Republik Menang Pemilu Sela

5 Pertanyaan Penting tentang Janji Trump Bagi-bagi Uang

1. Apakah Janji Tersebut Legal?

Undang-undang federal AS melarang pemberian uang sebagai imbalan atas suara pemilih dan secara terpisah membatasi janji pemberian manfaat yang dibiayai pemerintah federal sebagai imbalan atas dukungan politik.Namun, tawaran Trump tampaknya dapat menghindari larangan tersebut karena lebih menyerupai janji kampanye dan akan berlaku bagi seluruh warga dewasa Amerika, terlepas dari pilihan mereka dalam pemilu.

Bagaimanapun, pemberian uang tersebut tetap membutuhkan persetujuan Kongres. Konstitusi AS melarang presiden membelanjakan dana dari kas negara tanpa adanya alokasi anggaran yang disahkan melalui undang-undang.Namun, kepada CBS News Texas, Trump mengatakan dirinya tidak yakin Kongres perlu menyetujui pembayaran tersebut. Dia tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana skema tersebut akan dijalankan.

Trump sebelumnya juga pernah membuat janji serupa yang tidak pernah terealisasi. Di antaranya adalah janji memberikan cek USD2.000 kepada warga Amerika yang bersumber dari pendapatan tarif, serta cek USD5.000 dari penghematan yang diperoleh melalui pemangkasan besar-besaran jumlah pegawai federal.

2. Berapa Besar Biayanya?

Menurut data Congressional Budget Office, terdapat sekitar 276,8 juta penduduk AS berusia 18 tahun ke atas.

Jika masing-masing menerima USD5.000, total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar USD1,384 triliun atau lebih dari Rp24.314 triliun (Rp24,31 kuadriliun)

Trump mengatakan sasarannya adalah setiap warga Amerika. Jika pembayaran hanya diberikan kepada warga negara AS, jumlah tersebut turun menjadi sekitar USD1,27 triliun (lebih dari Rp22.376,13 triliun atau Rp22,38 kuadriliun).

Sebagai perbandingan, selama pandemi Covid-19, Kongres AS hanya memberikan bantuan kepada wajib pajak dan tanggungan yang memenuhi syarat berdasarkan tingkat pendapatan. Skema yang lebih terbatas seperti itu tentunya akan menekan biaya program.Menurut data pengawasan pemerintah federal, tiga putaran cek stimulus pandemi yang disetujui pada 2020 dan 2021 mencapai sekitar USD814 miliar secara keseluruhan.

3. Apakah Pemberian Uang Akan Perburuk Inflasi?

Hampir pasti. Hal ini menjadi persoalan serius bagi Trump karena pemerintahannya menghadapi kemarahan pemilih terkait tingginya biaya hidup.

Pemberian uang tunai secara langsung seperti ini terkadang disebut ekonom sebagai “helicopter money”, istilah untuk menggambarkan pemberian uang tanpa syarat dari bank sentral yang bertujuan mendorong perekonomian keluar dari deflasi.

Namun, kondisi yang dihadapi Amerika Serikat saat ini justru sebaliknya: tekanan harga masih tinggi.

Inflasi konsumen AS berada di level 3,4 persen, jauh di atas target jangka panjang bank sentral sebesar 2 persen.

Mengalirkan sekitar USD1,27 triliun langsung ke tangan konsumen berpotensi meningkatkan permintaan di tengah kondisi ketika harga barang dan jasa sudah meningkat. Salah satu faktor yang turut mendorong kenaikan harga adalah guncangan energi akibat perang Iran.Penelitian yang diterbitkan Federal Reserve Bank of St. Louis memperkirakan stimulus fiskal pada era pandemi—yang juga mencakup bantuan kepada dunia usaha—menambah sekitar 2,6 poin persentase terhadap inflasi AS.

4. Bisakah Pendapatan Tarif Digunakan untuk Danai Janji Trump?

Tidak dalam waktu dekat. Pemerintah AS mengumpulkan rekor USD195 miliar dari bea masuk pada tahun fiskal 2025.

Artinya, pembayaran sekitar USD1,4 triliun akan menghabiskan pendapatan dari kebijakan perdagangan Trump selama kurang lebih tujuh tahun.

Selain itu, Mahkamah Agung AS pada Februari membatalkan banyak tarif yang diberlakukan Trump. Keputusan tersebut memaksa Departemen Keuangan AS mengembalikan dana kepada importir beserta bunganya. Akibatnya, pendapatan bersih dari bea masuk berubah menjadi negatif pada periode Mei hingga Juli.

Tax Foundation, lembaga kajian yang berhaluan kanan-tengah, memperkirakan pengeluaran lebih dari USD1 triliun untuk program pembayaran satu kali tersebut akan “membengkakkan defisit hingga hampir USD3 triliun”, bahkan dengan memperhitungkan pendapatan dari tarif Trump yang masih berlaku.

5. Apakah Langkah Trump Termasuk Korupsi?

Proposal Trump mendapat kecaman keras dari Partai Demokrat.

Gubernur California Gavin Newsom, yang disebut sebagai salah satu kandidat potensial calon presiden dari Partai Demokrat pada 2028, mengecam janji tersebut sebagai berasal dari “orang paling korup yang pernah menduduki Gedung Putih.”

“Setelah membuat Anda semakin sakit dan miskin akibat perangnya, Donald Trump kini ingin membeli suara Anda dengan USD5.000 uang pembayar pajak yang berdarah,” kata Newsom melalui X.

Anggota DPR AS Jamie Raskin dari Maryland mengatakan janji Trump tersebut hanyalah langkah terbaru dalam “kepresidenan yang sangat ceroboh dan disfungsional.”

“Jadi, setelah menambah triliunan dolar ke utang nasional hingga menembus angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni lebih dari USD40 triliun, Trump kini menawarkan USD5.000 kepada semua orang sebagai suap politik—yang disebutnya ‘Trump Dividend’—jika kita memilih Partai Republik untuk mengendalikan Kongres,” kata Raskin.