Cara Nyeleneh Ukraina Cari Dana Perang Lawan Rusia: Legalkan Pornografi untuk Beli 30.000 Drone

Ukraina tengah mempertimbangkan untuk melegalkan pornografi guna menggalang dana untuk perang melawan Rusia.

Menurut laporan The Wall Street Journal (WSJ), Sebuah rancangan undang-undang yang didukung anggota Parlemen Ukraina Yaroslav Zhelezniak menyebut legalisasi industri hiburan dewasa dan memasukkannya ke dalam perekonomian resmi dapat menghasilkan penerimaan pajak hingga USD25 juta (Rp440,7 miliar).

Baca Juga: Presiden Ukraina Ancam Serang Semua Pesawat yang Terbang di Wilayah Rusia

Zhelezniak, yang memimpin komite keuangan Parlemen Ukraina, memperkirakan dana tersebut cukup untuk membeli hingga 30.000 drone bagi kebutuhan perang.

Saat ini, memproduksi, memiliki, atau mendistribusikan pornografi masih ilegal di Ukraina dan dapat dikenai hukuman penjara hingga tujuh tahun. Namun, industri konten dewasa terus berkembang dan beroperasi dengan bantuan polisi yang korup.

Ketika Bayar Pajak Justru Jadi Tindak Pidana

Otoritas Ukraina belakangan mulai menagih pajak dari para kreator konten dewasa. Namun, kreator yang melaporkan penghasilan mereka justru dapat menarik perhatian aparat terhadap aktivitas yang masih dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang pornografi Ukraina.

"Perempuan-perempuan ini berada dalam situasi di mana mereka tidak membayar pajak dan menghadapi tuntutan pidana karena itu, atau mereka membayar pajak dan dituntut karena melanggar undang-undang pornografi," kata Zhelezniak, yang memimpin komite keuangan Parlemen Ukraina, kepada WSJ. "Ini adalah situasi yang tragis sekaligus absurd," ujarnya.

Sebelum Rusia melancarkan invasi skala penuh, otoritas Ukraina pada umumnya memilih untuk tidak terlalu mempersoalkan bisnis hiburan dewasa.

WSJ melaporkan bahwa kantor Jaksa Agung Ukraina baru-baru ini mengungkap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat di tiga wilayah. Para pejabat tersebut diduga menerima suap hingga USD20.000.

Berdasarkan angka yang dikutip WSJ, sebanyak 7.900 warga Ukraina memperoleh lebih dari USD131 juta melalui OnlyFans pada 2023, berdasarkan data dari Fenix International, perusahaan induk platform tersebut.

Namun, upaya otoritas pajak untuk menarik penerimaan dari para kreator justru menimbulkan persoalan baru.

Sejumlah orang yang telah melaporkan penghasilan mereka kemudian menerima surat dari otoritas di Kyiv yang menuduh mereka melakukan penghindaran pajak sekaligus memproduksi konten dewasa secara ilegal.Bagi para kreator, kondisi tersebut membuat mereka menghadapi pilihan sulit: melaporkan penghasilan dan berpotensi membuka diri terhadap tuntutan pidana, atau tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Kreator OnlyFans Svitlana Dvornikova mengatakan kepada WSJ bahwa polisi menggerebek rumahnya pada suatu pagi ketika dia sedang mempersiapkan putrinya untuk berangkat sekolah. Polisi menyita uang tunai sebesar USD20.000, serta laptop dan sejumlah hard drive miliknya.

"Mereka memiliki daftar model webcam dan mengetahui semua alamat mereka," kata Dvornikova kepada WSJ, yang dilansir Senin (7/9/2026).

Dia mengatakan polisi menawarkan kesempatan untuk membayar suap agar kasus tersebut dihentikan. Namun, Dvornikova menolak.

Perempuan lain mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa polisi menggeledah apartemennya dengan cara serupa. Dia kemudian dipanggil ke pengadilan, tetapi tidak datang karena khawatir akan ditekan untuk membayar suap.Ketidakpastian tersebut membuat sejumlah kreator OnlyFans asal Ukraina, termasuk Dvornikova, meninggalkan negara itu atau untuk sementara pindah ke negara lain di Eropa.

Lesia Mykhalenko, pengacara pajak yang telah mewakili lebih dari 100 kreator OnlyFans, mengatakan bahwa menuntut mereka merupakan penggunaan sumber daya pemerintah yang tidak tepat di tengah kondisi perang.

"Ini adalah kejahatan tanpa korban," kata Mykhalenko kepada WSJ. "Hal ini justru membebani sistem hukum secara tidak perlu pada saat kita seharusnya fokus mempertahankan negara."

Dvornikova juga membawa kasusnya langsung ke pemerintah Ukraina.

Setelah kasus pidana terhadap dirinya dibuka, dia mengajukan petisi yang kemudian dipublikasikan di situs Presiden Volodymyr Zelensky.Menyebut dirinya sebagai "wajib pajak yang taat", Dvornikova berpendapat pemerintah seharusnya tidak memperlakukannya sebagai seorang kriminal setelah dirinya membayar pajak hampir USD900.000.

Dia mengeklaim jumlah tersebut setara dengan "ratusan warga Rusia yang tewas di garis depan."

Menurut laporan WSJ, petisi tersebut dengan cepat mendapat dukungan dan mengumpulkan lebih dari 25.000 tanda tangan dalam waktu satu pekan.

Zelensky kemudian mengatakan Parlemen Ukraina akan mempertimbangkan proposal Zhelezniak untuk melegalkan pornografi.

Rancangan undang-undang yang turut disusun Zhelezniak tersebut telah lolos pembacaan pertama di Parlemen Ukraina pada Juli dan kini menunggu pembacaan kedua.