PM Israel Netanyahu Sebut Qatar Musuh: 'Saya Menyerangnya, Juga Mengebomnya'

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menepis klaim bahwa Qatar memengaruhi kebijakan Israel selama perang di Gaza. Dia menyebut Qatar sebagai "negara musuh", namun menyatakan bahwa negara Teluk itu tidak mendikte keputusan Israel.

"Qatar adalah negara musuh, namun Qatar bukanlah negara yang mendikte apa pun di sini," kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan i24NEWS Israel, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Eks PM Israel: Qatar Adalah Musuh yang Lebih Berbahaya daripada Iran

Dia juga menyinggung serangan Israel terhadap Doha tahun lalu, dengan mengatakan: "Saya menyerang Qatar—saya juga mengebomnya."

Netanyahu tampaknya merujuk pada pernyataan berulang mantan PM Naftali Bennett yang menyebut bahwa Israel tidak berbuat cukup banyak untuk menetapkan Qatar sebagai negara musuh.

Bennett, yang merupakan ketua partai Together, telah berjanji untuk menggolongkan Qatar sebagai salah satu negara musuh Israel jika dia kembali berkuasa. Dia menuduh Doha "melakukan operasi pengaruh internasional berskala besar yang bertujuan melemahkan Israel".Serangan Israel pada bulan September 2025 itu menargetkan pejabat senior Hamas yang berada di Doha sebagai bagian dari negosiasi mengenai usulan gencatan senjata Gaza yang didukung AS.

Enam orang tewas, termasuk seorang anggota pasukan keamanan Qatar, sementara Hamas menyatakan bahwa tim negosiasi senior mereka selamat. Qatar mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya.

Belakangan pada bulan yang sama, Netanyahu meminta maaf kepada Qatar dalam percakapan telepon dengan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta menyatakan bahwa Israel tidak akan melakukan serangan serupa lagi.

Netanyahu melontarkan komentar terbaru ini saat membela pemerintahannya terkait transfer dana Qatar ke Gaza sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Dia mengatakan bahwa dana tersebut ditujukan untuk tujuan kemanusiaan dan bahwa transfer tersebut telah direkomendasikan oleh badan-badan keamanan Israel.Qatar telah berulang kali membantah mendanai Hamas, dengan menyatakan bahwa bantuannya disalurkan kepada warga Palestina di Gaza melalui mekanisme yang diketahui oleh Israel dan Amerika Serikat.

Pernyataan ini muncul di tengah perbedaan pandangan antara Qatar dan Iran mengenai laporan serangan rudal dan pesawat nirawak Iran terhadap wilayah Qatar.

Pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menuduh Teheran menggunakan dokumen keamanan Qatar secara selektif untuk mendukung klaimnya bahwa serangan Iran terutama menyasar fasilitas militer AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, sebelumnya mengutip dokumen penilaian keamanan Qatar yang disusun untuk International Telecommunication Union (ITU). Dia menyatakan dokumen itu menunjukkan bahwa serangan Iran diarahkan ke lokasi militer AS dan tidak menyasar kawasan sipil.

Baghaei mengatakan dokumen tersebut memperlihatkan bahwa hampir seluruh serangan ditujukan pada fasilitas AS, kecuali serangan terhadap fasilitas gas di Ras Laffan pada bulan Maret. Dia menuding fasilitas yang diserang di lokasi tersebut mendukung operasi militer AS yang menargetkan Iran.Al Ansari menolak penafsiran tersebut dan menyatakan bahwa Iran mengutip dokumen itu di luar konteks yang sebenarnya.

"Jika pihak Iran ingin merujuk pada dokumentasi resmi, kami mempersilakan mereka untuk mengacu pada catatan yang secara resmi disampaikan oleh Negara Qatar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujarnya.

Dia merujuk pada dokumen yang disampaikan Qatar kepada PBB, yang mencatat adanya rudal Iran yang melintasi kawasan sipil, komersial, dan permukiman, serta menyatakan bahwa serangan-serangan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan dan korban luka.

Al Ansari juga menolak penyebutan serangan Ras Laffan oleh Iran sebagai serangan yang "diduga" terjadi, seraya menegaskan bahwa serangan tersebut telah didokumentasikan secara resmi oleh Qatar.

"Negara Qatar bukan pihak dalam konflik ini," tegasnya, seraya menambahkan bahwa serangan terhadap wilayah dan infrastruktur sipil Qatar tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan balasan yang sah.Pada hari Jumat, Qatar juga mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB untuk menolak pembenaran hukum Iran atas serangan-serangan yang dimulai pada 28 Februari tersebut.

Doha menyatakan bahwa Teheran tetap memikul tanggung jawab menurut hukum internasional dan bahwa Qatar berhak membela diri serta menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

Qatar menegaskan akan terus melanjutkan upaya diplomatik yang bertujuan meredakan ketegangan di kawasan tersebut.