Mendagri Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Eksekusi Program Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta 16 kementerian dan lembaga (K/L) yang telah menerima alokasi anggaran segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera. Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan, dari 32 kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk (renduk), sebanyak 16 instansi telah memperoleh anggaran.

“Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan,” ujar Tito dalam konferensi pers perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Adapun 16 kementerian/lembaga tersebut meliputi BMKG, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, BNPB, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian PANRB.

Tito menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan rencana induk akan berlangsung pada periode 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun. Dokumen tersebut disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan kebutuhan dari pemerintah daerah terdampak melalui kementerian dan lembaga terkait.

Dia juga akan menyerahkan rincian program setiap kementerian dan lembaga kepada pemerintah daerah agar provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyelaraskan penanganan yang belum tercakup dalam program pemerintah pusat.

Selain itu, Tito mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sehingga proses pemulihan dapat dilakukan secara paralel.

Menurutnya, pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun yang diharapkan dimanfaatkan untuk mendukung upaya mitigasi bencana. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan Presiden melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp268 miliar.

“Jadi kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang Rp10,6 triliun, dan bantuan presiden Rp268 miliar dibagikan kepada pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,” jelasnya.

Tito juga mengingatkan kementerian dan lembaga yang belum menerima alokasi anggaran agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada 2026.

“Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin uang ini, beliau sudah menyiapkan,” tutupnya.