Mentan Ungkap Industri Etanol Bisa Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja Permanen
JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap potensi industri etanol menciptakan tambahan lapangan kerja permanen di Indonesia. Bahkan, jumlahnya bisa mencapai 8 juta.
Menurut Amran, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu dampak dari pengembangan industri etanol secara masif. Pemerintah saat ini mendorong produksi etanol sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta, dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Iya, hebat Indonesiaku. Sangat optimistis, bisa," katanya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).
Untuk mendukung produksi etanol, pemerintah berencana membuka lahan baru seluas 1-2 juta hektare. Lahan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bahan baku etanol berupa singkong, tebu, dan jagung.
Amran mengatakan kebutuhan lahan tersebut berkaitan dengan target produksi bahan bakar E20 pada 2029. Pemerintah juga akan mengonsolidasikan penyediaan lahan bersama pemerintah daerah.
"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pengembangan etanol hingga mencapai E50. Amran memperkirakan penerapan E50 bersama B50 berpotensi menghemat devisa hingga 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp500 triliun per tahun jika seluruh target terealisasi.
"Mimpi kita adalah B50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu US$30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," kata Amran.
Untuk pendanaan pengembangan produksi tersebut, pemerintah menyiapkan skema dengan porsi BUMN sebesar 30 persen dan swasta 70 persen.
"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta. Dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara," pungkas Amran.










