Merawat Kearifan Lokal, Menjaga Kelangsungan Hidup Rakyat
Adi HarnowoPeminat Dinamika Sosial Kemasyarakatan
ADA paradoks besar dalam perjalanan Indonesia hari ini. Di tengah ambisi menjadi negara maju, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, investasi, dan transformasi digital terus digenjot.
Namun, di balik optimisme tersebut, rakyat masih berhadapan dengan persoalan mendasar: tekanan harga kebutuhan pokok, kerentanan ekonomi, ketimpangan akses kesejahteraan, kerusakan lingkungan, hingga melemahnya solidaritas sosial.
Data menunjukkan, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,04 persen. Ini merupakan indikator positif. Namun, pertumbuhan makro perlu dibaca bersama realitas kehidupan sehari-hari. Dewan Ekonomi Nasional mencatat harga cabai rawit pada minggu pertama November meningkat 118,1 persen secara tahunan, sementara harga Minyakita masih berada di atas harga eceran tertinggi.
Persoalan lingkungan juga tidak kalah serius. BNPB mencatat 333 kejadian bencana sepanjang September 2026, didominasi kebakaran hutan dan lahan serta bencana hidrometeorologi kering. Dampaknya, lebih dari 867 ribu jiwa terdampak dan mengungsi.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal peradaban luar biasa. Jauh sebelum negara modern berdiri, masyarakat Nusantara telah mengembangkan sistem pengetahuan, pranata sosial, tradisi gotong royong, musyawarah, serta kearifan dalam mengelola alam.
Kebudayaan bukan sekadar warisan kesenian, melainkan fondasi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, alam, dan kehidupan. Sayangnya, kebudayaan kerap ditempatkan di pinggiran pembangunan. Ia lebih sering hadir dalam festival dan seremoni, tetapi belum sepenuhnya menjadi landasan pengambilan kebijakan ekonomi, politik, pendidikan, maupun pengelolaan lingkungan.
Antropolog Clifford Geertz memandang kebudayaan sebagai sistem makna yang diwariskan melalui simbol dan menjadi pedoman manusia dalam memahami kehidupannya. Artinya, kebudayaan bukan sekadar produk masa lalu, melainkan sesuatu yang terus hidup dan membentuk perilaku masyarakat.Kita mengenal Subak di Bali yang mengatur distribusi air irigasi berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat Baduy di Banten memiliki aturan adat dalam menjaga hutan. Masyarakat Minangkabau mengembangkan kehidupan sosial melalui pranata nagari dan musyawarah.
Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, melalui kajiannya tentang common-pool resources, membuktikan bahwa komunitas mampu membangun aturan kolektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Keberhasilannya membutuhkan kepercayaan, partisipasi, kesepakatan, dan pengawasan bersama.
Pelajarannya jelas, pembangunan tidak selalu harus dimulai dari atas. Negara perlu mengakui dan memperkuat kapasitas masyarakat yang telah memiliki pengetahuan lokal untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya.
Contoh konkret dapat ditemukan di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di sejumlah dusun, seperti Sendang Putri, Sendang Rejo, Branggah, dan Blanten, sumber mata air menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Melalui gotong royong, warga bersama pengurus RT dan RW membangun bak penampungan serta jaringan perpipaan untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir. Masyarakat membangun kesepakatan, berbagi tanggung jawab, dan mengembangkan tata kelola sumber daya bersama.
Di sisi lain, terdapat tradisi iriban, yakni makan bersama di sekitar sumber mata air sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas anugerah alam. Tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan mengandung nilai spiritual, solidaritas sosial, dan kesadaran ekologis. Dalam falsafah Jawa, praktik tersebut mencerminkan memayu hayuning bawana (kewajiban manusia menjaga keseimbangan dan keselamatan kehidupan).
Namun, ketika musim kemarau tiba, debit sejumlah mata air mengalami penyusutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa gotong royong masyarakat saja tidak cukup. Pemerintah perlu hadir menjaga kawasan resapan, mengendalikan alih fungsi lahan, memulihkan lingkungan, serta memastikan distribusi air berlangsung adil.
Di sinilah seharusnya negara hadir, bukan mengambil alih seluruh prakarsa masyarakat, melainkan memperkuat dan menjamin keberlanjutannya. Persoalan mendasar bangsa ini bukan semata-mata bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat.Amartya Sen melalui pendekatan capability approach menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Ukurannya bukan hanya pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kebebasan, dan kehidupan bermartabat.
Sementara, Karl Polanyi dalam The Great Transformation mengingatkan bahwa ekonomi sesungguhnya melekat dalam hubungan sosial. Ketika seluruh aspek kehidupan diserahkan kepada logika pasar, manusia dan alam berisiko diperlakukan sekadar sebagai komoditas.
Kearifan lokal mengajarkan bahwa tanah bukan semata-mata aset ekonomi, hutan bukan hanya komoditas kayu, dan sungai bukan sekadar sumber air industri. Semuanya memiliki hubungan dengan identitas, sejarah, penghidupan, dan keberlanjutan masyarakat.
Karena itu, investasi dan industrialisasi harus berjalan bersama perlindungan ruang hidup rakyat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan hilangnya sumber penghidupan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
Falsafah Jawa menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Ajaran memayu hayuning bawana mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan dunia.
Dalam konteks negara, kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan memperbesar kepentingan elite. Ada pula aja dumeh, yang mengingatkan agar manusia tidak sewenang-wenang karena jabatan dan kekuasaan. Tepa selira mengajarkan kemampuan menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Sementara sepi ing pamrih, rame ing gawe memberikan teladan tentang pengabdian yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi.
Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pemikiran Emile Durkheim tentang solidaritas sosial. Masyarakat hanya dapat bertahan apabila memiliki ikatan sosial, rasa saling percaya, dan kesadaran akan tanggung jawab bersama.
Dengan demikian, gotong royong dan tepa selira bukan sekadar romantisme tradisi. Keduanya merupakan modal sosial yang penting bagi ketahanan bangsa.Kehidupan masyarakat Dusun Blanten, Desa Nyatnyono, juga memperlihatkan bagaimana aktivitas sosial dan kebudayaan menjaga solidaritas antargenerasi. Kegiatan jamaah, olahraga rakyat, dan pertemuan warga menjadi ruang interaksi yang memperkuat identitas komunitas.
Turnamen olahraga berbasis kampung, misalnya, bukan semata-mata mengejar prestasi. Di dalamnya terdapat pendidikan sportivitas, partisipasi pemuda, dan penguatan hubungan sosial.
Begitu pula kegiatan budaya antardusun. Kirab, pertunjukan seni, pengenalan tradisi, serta pengembangan UMKM dapat menghubungkan identitas budaya dengan aktivitas ekonomi.
Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep modal sosial dan modal budaya untuk menjelaskan bagaimana jaringan hubungan, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat menjadi sumber kekuatan sosial.
Jika dikelola dengan baik, kegiatan budaya dapat membuka peluang ekonomi bagi perajin, pelaku seni, pedagang kecil, dan UMKM. Pelestarian budaya bukan beban pembangunan, melainkan investasi sosial dan ekonomi.
Mengembalikan visi kebudayaan Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang dan keberanian membenahi kebijakan. Pertama, menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan. Kebijakan investasi, industri, pendidikan, lingkungan, dan tata ruang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Kedua, memperkuat ekonomi berbasis komunitas dengan memberikan akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan perlindungan kepada petani, nelayan, perajin, pelaku seni, serta UMKM. Ketiga, menjadikan pendidikan sebagai ruang pewarisan pengetahuan lokal, pembentukan karakter, dan penguatan kesadaran ekologis.
Keempat, memperkuat desa sebagai pusat kebudayaan sekaligus ketahanan ekonomi. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima program pemerintah.Kelima, membangun kepemimpinan berlandaskan etika kebudayaan: jujur, sederhana, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Keenam, memastikan keadilan antargenerasi. Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan hak masyarakat hari ini sekaligus keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
Kebudayaan adalah jalan masa depanIndonesia memiliki kekayaan kebudayaan luar biasa. Namun, kekayaan itu tidak otomatis menjadi kekuatan apabila negara tidak memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Kita tidak boleh membiarkan kebudayaan hanya hadir dalam panggung festival, sementara nilai-nilainya justru tersingkir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong royong dipuji dalam pidato, tetapi masyarakat dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri.
Kearifan lokal diagungkan, tetapi pengetahuan masyarakat sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Mengembalikan visi kebudayaan Indonesia sesungguhnya merupakan upaya mengembalikan negara kepada tujuan dasarnya: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial.
Contoh masyarakat Nyatnyono mengajarkan bahwa menjaga mata air berarti menjaga kehidupan. Tradisi iriban mengingatkan bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan anugerah yang harus dirawat. Kehidupan masyarakat Blanten menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi kekuatan untuk membangun solidaritas dan ekonomi komunitas.
Pada konteks itulah, ukuran keberhasilan bangsa bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya atau seberapa megah infrastrukturnya. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah rakyat dapat hidup layak, masyarakat saling menghormati, lingkungan terjaga, dan generasi mendatang masih memiliki ruang untuk melanjutkan kehidupan.
Di sinilah relevansi memayu hayuning bawana: membangun bukan sekadar untuk menguasai dunia, melainkan menjaga kehidupan agar tetap lestari dan memberikan keselamatan bagi semua. Kebudayaan bukan sekadar warisan yang harus dikenang. Kebudayaan adalah pedoman untuk memastikan rakyat tetap memiliki ruang hidup, sumber penghidupan, dan masa depan yang bermartabat.










