Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota DPR, Komisi X: Kewenangan KPU

Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota DPR, Komisi X: Kewenangan KPU

Nasional | sindonews | Selasa, 17 November 2026 - 08:09
share

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti desakan keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di media sosial. Desakan itu merupakan aspirasi masyarakat yang perlu dihormati.

“Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Baca juga: Nyaleg Pakai Ijazah Palsu, Anggota DPRD Lampung Selatan Jadi Tersangka

Desakan ini meminta pimpinan DPR untuk mendorong seluruh anggota legislator membuka rekam jejak pendidikan dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi. Bahkan, desakan ini tertuang dalam petisi daring yang sudah diteken lebih 17 ribu orang per Minggu (15/11/2026).

Menurut Lalu, legislator adalah pejabat publik. Untuk itu, keterbukaan informasi mengenai latar belakang dan riwayat pendidikan menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat.“Namun, terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Dia menuturkan setiap anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yang ditetapkan oleh KPU, termasuk persyaratan pendidikan dan dokumen ijazah.

Namun, proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen menjadi bagian dari tahapan yang dilaksanakan KPU. “Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Topik Menarik