Gerakan Masyarakat Sipil Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

Gerakan Masyarakat Sipil Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

Nasional | okezone | Selasa, 17 November 2026 - 15:49
share

JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia menyuarakan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden (wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan melalui Konsensus Masyarakat Sipil Indonesia. Mereka bahkan meminta Prabowo mengusulkan Dasco kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi posisi wapres.

Sekretaris Jenderal PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Atqiya Fadhil Rahman mengatakan, dukungan tersebut lahir dari pembacaan terhadap dinamika politik nasional dan kebutuhan menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pemerintahan ke depan.

"Sikap politik ini lahir dari pembacaan terhadap dinamika politik nasional dan kebutuhan menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pemerintahan ke depan. Dukungan kami kepada Dasco bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, melainkan pada kebutuhan bangsa terhadap sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik," kata Atqiya, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Ketua Umum PMKRI Christian Delvis Rettob menilai jabatan wapres bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut dinilai strategis untuk menopang kepemimpinan presiden, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menjaga persatuan nasional.

Adapun Sekjen PB HMI MPO Kinnas Putra Ariska membeberkan lima konsensus yang menjadi dasar dukungan terhadap Dasco. Kelima pertimbangan itu meliputi representasi kepemimpinan sipil, persatuan nasional, rekam jejak dan pengalaman kelembagaan, kapabilitas politik, serta kemampuan menjadi agregator presidensial dalam dwitunggal kepemimpinan.

Menurut Putra, pengalaman Dasco dalam proses politik, organisasi, dan kelembagaan demokratis di parlemen dinilai menjadi modal untuk memperkuat supremasi sipil sekaligus menjaga keseimbangan antarlembaga negara. Selain itu, Indonesia dinilai membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan di tengah beragamnya konfigurasi politik nasional. 

Dasco dianggap memiliki pengalaman membangun komunikasi dan mempertemukan berbagai kekuatan politik. Pertimbangan lainnya berkaitan dengan rekam jejak dan pengalaman kelembagaan. Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi menilai pengalaman Dasco menjalankan fungsi kepemimpinan di DPR RI memberinya pemahaman mengenai proses legislasi, pengawasan, pengambilan keputusan, hingga hubungan kerja antarlembaga negara.

"Sedangkan konsensus keempat yakni kapabilitas politik. Kemampuan membaca konfigurasi kekuasaan, memahami perubahan kepentingan, membangun komunikasi strategis, dan mengelola negosiasi politik menjadi pertimbangan kami berikutnya. Kapabilitas ini diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan menjadi kesepahaman dan keputusan yang mendukung agenda pemerintahan," ujar Yoga.

Yoga juga menjelaskan konsensus kelima mengenai agregator presidensial dalam dwitunggal kepemimpinan. Komite memandang wakil presiden perlu memiliki kemampuan mengintegrasikan kekuatan politik, menyinergikan kepentingan antarlembaga, serta memperkuat koordinasi pemerintahan.

"Kemitraan Presiden dan Wakil Presiden diharapkan menjadi satu kesatuan kepemimpinan yang saling melengkapi dalam menjalankan mandat konstitusional, bukan membentuk dua pusat kekuasaan yang saling berkompetisi," tuturnya.

Sebelumnya, dukungan agar Dasco menjadi wapres juga disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule. Iwan menilai Wakil Ketua DPR RI tersebut memiliki kapasitas politik dan pengalaman yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi, persoalan ketenagakerjaan, hingga dinamika politik nasional, kepemimpinan Indonesia membutuhkan konsolidasi yang kuat. "Di tengah akselerasi politik nasional dan ancaman krisis multidimensi yang kian nyata, kepemimpinan nasional membutuhkan konsolidasi total, bukan sekadar simbolisme kekuasaan," katanya.

Topik Menarik