Badan IT PPP Perkuat Transformasi Digital, Gelar TOT Bagi 38 DPW Indonesia

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memperkuat transformasi digital di internal organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas konsolidasi serta mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029. Upaya tersebut dilakukan Badan IT dan Database DPP PPP melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor DPP PPP, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh admin IT dari 38 DPW PPP se-Indonesia. Kader PPP yang juga menjadi bagian dari Badan IT dan Database DPP PPP, Arya Permana, mengatakan TOT tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada para admin DPW agar mampu mengoperasikan dan mengimplementasikan sistem informasi komunikasi PPP yang baru.

“Kita sudah membangun sistem informasi komunikasi berbasis teknologi. Harapannya, dengan adanya sistem IT yang baru ini, kebutuhan organisasi berbasis teknologi bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” ujar Arya.

Baca juga: Denny Indrayana Berharap PKS Inisiasi Pemakzulan Gibran

Menurutnya, sistem tersebut mencakup sejumlah kebutuhan organisasi, mulai dari sistem keanggotaan atau KTA-nisasi berbasis digital hingga database kepengurusan. Data kepengurusan akan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, hingga ranting di tingkat kelurahan maupun desa.

Selain database kepengurusan, sistem tersebut juga dikembangkan untuk mengintegrasikan database kantor partai, mulai dari kantor pusat hingga tingkat ranting. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan partai dalam melakukan pemetaan dan pengelolaan data organisasi secara lebih sistematis.

Arya menambahkan, penguatan sistem informasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan PPP dalam menghadapi proses verifikasi partai politik sebagai salah satu syarat mengikuti Pemilu 2029.

“Harapannya, sistem informasi komunikasi berbasis teknologi yang baru kita buat ini bisa menjadi bahan persiapan PPP nantinya dalam mengikuti proses verifikasi partai politik sebagai syarat peserta Pemilu 2029,” katanya.

Tidak hanya berkaitan dengan data organisasi, Badan IT PPP juga mengembangkan sistem laporan kegiatan yang memungkinkan setiap kegiatan di tingkat wilayah hingga cabang dapat dilaporkan melalui sistem kepada pimpinan DPP. Sistem tersebut juga memungkinkan DPW memantau kegiatan yang dilakukan DPC maupun PAC di daerah masing-masing.Dengan sistem tersebut, kegiatan positif yang dilakukan satu wilayah maupun cabang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Data kegiatan juga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pimpinan dalam menentukan program yang lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan konstituen PPP.

Dalam TOT tersebut juga muncul aspirasi agar sistem pelaporan tidak hanya mencakup kegiatan resmi kepartaian, tetapi juga aktivitas anggota legislatif PPP. Menurut Arya, anggota legislatif PPP memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjadi agen perubahan dan pembaruan di daerah pemilihannya.

“Kami akan kembangkan, dari yang tadinya hanya laporan kegiatan partai, menjadi juga laporan kegiatan anggota legislatif PPP se-Indonesia. Dengan begitu, mereka punya tanggung jawab di daerahnya masing-masing dan dapat berkontribusi lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan solusi ketika ada permasalahan di dapilnya,” tutur Arya.

Arya menegaskan, transformasi digital PPP tidak berhenti di tingkat DPP. Setelah TOT bagi admin 38 DPW se-Indonesia, pelatihan akan dilanjutkan kepada admin di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan wilayah provinsinya masing-masing. Dengan demikian, penguasaan teknologi diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga struktur partai di daerah.