Kesejahteraan Nelayan Disorot, KNMP Perkuat Ekonomi dan Lindungi Pesisir

Peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan pembangunan kawasan pesisir yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, dengan tetap menempatkan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman memandang KNMP, tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik permukiman nelayan. Program tersebut perlu menjadi intervensi terpadu yang mencakup penyediaan infrastruktur perikanan, penguatan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik permukiman belaka. KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin atau cold storage, pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” ujar Arif Rahman via pesan singkat, Selasa (27/10/2026).

Baca Juga: Rantai Dingin Kunci Tekan Susut Hasil Perikanan dan Perkuat KNMP

Menurut Arif, ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin, akses bahan bakar yang tepat sasaran, dan jaminan keselamatan pelayaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas nelayan. Dukungan tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional, menjaga mutu hasil tangkapan, serta memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan perikanan.

Ia juga menekankan, pentingnya pengembangan usaha pengolahan hasil laut agar masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada penjualan ikan mentah. Integrasi fasilitas pengolahan, distribusi, dan akses pasar dalam KNMP diharapkan mampu menciptakan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap berada di kawasan pesisir.

“KNMP harus mampu menggerakkan ekosistem ekonomi lokal. Tidak hanya menyasar para nelayan tangkap, tetapi juga memicu hadirnya UMKM baru seperti pengolahan kuliner pesisir, kerajinan olahan laut, hingga potensi bahari,” tambahnya.

Baca Juga: Prabowo Targetkan 1.386 Kampung Nelayan Rampung Akhir 2026!

Sejalan dengan pandangan tersebut, Kholid Miqdar tokoh nelayan Banten menyoroti pentingnya tata kelola pesisir yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Menurutnya, pembangunan ekonomi pesisir harus berjalan beriringan dengan perlindungan ruang hidup, akses melaut, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga masyarakat tidak tersisih oleh kepentingan investasi.

“Pengelolaan pesisir agar nelayan sejahtera harus menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton atau korban pembangunan,” tegas Kholid Miqdar.

Ia mengingatkan bahwa wilayah pesisir bukan semata-mata kawasan investasi pariwisata, industri, pelabuhan, dan properti. Lebih dari itu, pesisir merupakan ruang hidup masyarakat, sumber pangan, tempat mencari nafkah, serta warisan yang harus dipertahankan bagi generasi nelayan berikutnya.

“Pesisir bukan hanya kawasan investasi pariwisata, industri, pelabuhan, dan properti, tetapi juga ruang hidup, sumber pangan, tempat bekerja, serta warisan bagi generasi nelayan berikutnya,” tambahnya mengingatkan.

Kholid menilai pengelolaan pesisir perlu berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu keadilan ekonomi, kedaulatan masyarakat pesisir, dan kelestarian ekologi. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui perlindungan akses nelayan terhadap pantai, dermaga, tempat tambat perahu, lokasi pendaratan ikan, serta ruang tangkap. Kebijakan pembangunan juga harus memastikan kegiatan reklamasi, pembangunan resor, pelabuhan, dan industri tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap laut. Dalam aspek ekonomi, penguatan koperasi nelayan, transparansi tempat pelelangan ikan, akses permodalan yang adil, serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin dan pemasaran menjadi kebutuhan penting.

Pengembangan usaha keluarga nelayan, termasuk usaha pengolahan ikan yang melibatkan perempuan dan pemuda pesisir, juga perlu diperkuat melalui pelatihan, teknologi, dan pemasaran digital.

Pandangan tersebut sejalan dengan harapan agar KNMP mampu menjadi penggerak ekonomi dari hulu hingga hilir. Dengan dukungan fasilitas produksi dan pemasaran, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dari tumbuhnya usaha produktif dan lapangan kerja baru di wilayahnya.

Selain aspek ekonomi, program pemerintah diharapkan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting pembangunan pesisir. Kholid menekankan perlunya perlindungan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan muara sungai, disertai pengendalian limbah industri, sampah, serta kegiatan yang merusak habitat ikan. Nelayan juga perlu dilibatkan dalam pemantauan pencemaran dan pemulihan ekosistem.

Pada saat yang sama, pelaksanaan KNMP perlu memperhatikan perlindungan sosial nelayan, termasuk akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan pelayaran, informasi cuaca, dan dukungan ketika menghadapi musim paceklik atau cuaca ekstrem. Keterlibatan perempuan, pemuda, koperasi, dan kelompok usaha lokal menjadi bagian penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Kholid juga menekankan, bahwa masyarakat pesisir harus dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan dampak proyek perlu dibuka kepada masyarakat. Setiap keberatan warga harus ditanggapi secara substantif, sementara penataan investasi wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan nelayan, akses melaut, dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, KNMP diharapkan tidak hanya menjadi program pembangunan infrastruktur, tetapi juga pintu masuk untuk memperkuat tata kelola pesisir yang berpihak kepada masyarakat. Sinergi pembangunan ekonomi, perlindungan ruang hidup, peningkatan kualitas layanan dasar, dan pelestarian ekosistem menjadi fondasi untuk mewujudkan kawasan pesisir yang produktif sekaligus berkelanjutan.