Partai Rusia Bersatu pimpinan Presiden Vladimir Putin telah meraih supermayoritas yang memecahkan rekor dalam pemilihan parlemen yang diatur secara ketat—yang praktis menyingkirkan oposisi sejati—berdasarkan hasil resmi yang hampir rampung.

Dengan perolehan lebih dari 58 persen suara, Rusia Bersatu—partai yang telah mendominasi politik Rusia selama 25 tahun—berada di jalur untuk memenangkan lebih dari tiga perempat kursi di majelis rendah, Duma Negara. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang diumumkan pada hari Senin setelah pemungutan suara selama tiga hari yang berakhir pada hari Minggu.

Meski Tidak Populer karena Perang Ukraina, Bagaimana Putin Menang Pemilu Parlemen?

1. Pemilu Parlemen Pertama sejak Perang Ukraina

Pemilihan ini merupakan pemungutan suara parlemen pertama sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, serta yang pertama melibatkan penduduk dari empat wilayah Ukraina yang direbut dan dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada tahun yang sama. Melaporkan dari Moskow, Dmitry Medvedenko dari Al Jazeera mengatakan bahwa hasil tersebut—ditambah dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yakni hampir 60 persen—"kemungkinan akan dipandang oleh Moskow sebagai hal yang memperkuat posisi mereka, sebagai bentuk dukungan publik terhadap tindakan mereka, khususnya terkait langkah mereka di Ukraina demi kelanjutan perang."

Ella Pamfilova, ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, menyatakan bahwa Yabloko—satu-satunya partai anti-perang yang terdaftar di Rusia—tidak memenangkan kursi apa pun di tingkat nasional. Partai tersebut sebelumnya telah dicoret dari daftar peserta pemilu bulan lalu oleh Mahkamah Agung Rusia dan hanya memiliki beberapa lusin kandidat yang bertarung untuk kursi tunggal.

Yabloko berhasil masuk ke parlemen daerah di wilayah Novgorod, Rusia bagian barat. Melalui media sosial, partai tersebut menyatakan telah meraih sekitar 12.000 suara—angka yang sedikit melampaui ambang batas enam persen dan cukup untuk mendapatkan kursi di badan legislatif daerah.

Yabloko dan Partai Komunis—yang sempat mengkritik beberapa aspek kebijakan pemerintah namun sangat berhati-hati untuk tidak mengkritik Putin secara langsung—menyatakan bahwa banyak saksi atau pemantau mereka ditolak masuk ke tempat pemungutan suara.

Partai Komunis berhasil masuk ke parlemen dengan perolehan suara 13,8 persen, mengamankan 40 kursi di Duma. Partai nasionalis LDPR memenangkan 25 kursi, sementara partai New People meraih 20 kursi.

Rusia tidak mengundang pemantau dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE); organisasi ini sebelumnya dituduh oleh Kementerian Luar Negeri Rusia menerapkan "standar ganda" terkait kritik mereka terhadap negara tersebut. Presiden Majelis Parlemen OSCE, Pere Joan Pons, menyatakan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan pemantau tersebut melanggar komitmen Rusia sebagai anggota organisasi.

2. Tanpa Kejutan

Banyak warga Rusia tampaknya tidak terkejut dengan hasil pemilu tersebut.

"Di pagi hari, saya melihat bahwa United Russia sedang unggul. Hal ini mungkin tidak mengejutkan siapa pun," ujar Tatyana, seorang warga Moskow.

Saat ditanya apa yang ingin ia ubah, ia berkata: "Yah, saya rasa semua orang tahu masalah yang paling mendesak—konflik di Ukraina. Saya ingin melihat konflik itu berakhir lebih cepat, jika memungkinkan melalui cara-cara damai."Berlanjutnya perang berisiko memperkuat kebijakan-kebijakan yang kian berdampak pada masyarakat umum Rusia, dan supermayoritas di parlemen mungkin akan kesulitan mengubah dinamika tersebut.

"Putin tentu saja akan menafsirkan hasil perolehan suara United Russia sebagai bukti dukungan (publik) terhadap perang, padahal kenyataannya tidak demikian: tuntutan umum untuk mengakhiri perang justru semakin meningkat," kata Tatyana Stanovaya dari Carnegie Russia Eurasia Center dalam sebuah komentar daring.

"Pertanyaan utamanya adalah: Apa langkah selanjutnya? Ada kekhawatiran besar mengenai mobilisasi, penindasan baru, tindakan yang lebih keras, serta eskalasi," tulisnya.

3. Dituding Membungkam Perbedaan Pendapat

Diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menolak mengakui apa yang disebut sebagai pemilihan umum di Rusia tersebut.

"Kremlin membungkam perbedaan pendapat, melarang satu-satunya partai terdaftar yang menentang perang di Ukraina, dan menutup akses pengawas pemilu internasional. Hanya polesan demokrasi yang tersisa di Rusia,” kata Kallas.

Dalam sebuah pernyataan bersama, lima negara—termasuk Australia, Inggris, dan Kanada—mengecam pemilihan umum parlemen Rusia yang dianggap "palsu" di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki, serta menyebutnya sebagai "bagian dari sistem pendudukan yang lebih luas".