Menkeu Purbaya Pastikan Kewajiban Pembiayaan Kopdes Merah Putih Dibayar Langsung ke Himbara
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pembayaran kewajiban terkait pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilakukan langsung kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal ini berdasarkan permintaan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono setelah Kementerian Keuangan menerima surat terkait pembayaran beserta persyaratan yang diajukan.
“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Baca Juga: Bukan Rp16 Juta, Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Setara UMP
Purbaya menegaskan bahwa alokasi dana pembiayaan tersebut sudah tersedia dalam postur anggaran yang ada, sehingga tidak memerlukan penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Ditekankan juga olehnya, pemerintah telah memutuskan menjaga kelancaran pembayaran agar tidak terjadi gagal bayar yang dapat mengganggu kondisi perbankan.
“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegas Purbaya.
Pembentukan Satgas Perkuat Kopdes Merah Putih
Sementara itu pemerintah resmi memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini disepakati dalam pertemuan tertutup antara Menkeu Purbaya, Menkop Ferry Juliantoro, dan Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria.Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Perdesaan, 10 Asosiasi Desa Dukung Kopdes Merah PutihPurbaya mengatakan, bahwa Satgas dibentuk untuk mengoptimalkan potensi Koperasi Desa Merah Putih sekaligus memperkuat peran dalam menopang sistem logistik nasional dan distribusi barang subsidi. “Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” ujar Purbaya.
Salah satu tugas utama Satgas adalah memastikan rantai pasok barang-barang tertentu berjalan secara eksklusif melalui jaringan KDKMP di tingkat desa dan kelurahan. “Termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” jelas Menkeu.
Untuk menjaga akuntabilitas, pemerintah membentuk tim pengawas gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BP BUMN. Tim ini bertugas mengawal pemanfaatan anggaran serta memastikan infrastruktur KDKMP digunakan secara optimal untuk penyaluran barang-barang subsidi.
“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih,” ungkap Purbaya.
Purbaya menambahkan, pemerintah tetap memberikan kesempatan perbaikan bagi KDKMP yang belum lolos verifikasi dan validasi hingga akhir tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan ekspansi KDKMP tidak memicu risiko kredit bermasalah bagi sektor perbankan.
“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sempurna bisa disempurnakan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun yang belum lolos tadi,” ujar Purbaya.
