Dari Subsidi BBM hingga Batu Bara, Keamanan Digital Jadi Kunci Ketahanan Energi

JAKARTA – Digitalisasi industri energi meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan data, keaslian dokumen, dan transparansi transaksi. Tanpa sistem pengamanan yang memadai, pemanfaatan teknologi di sektor energi berpotensi membuka celah kebocoran data, manipulasi dokumen pertambangan, hingga penyimpangan distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko mengatakan, penguatan sistem keamanan digital menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, pengelolaan energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan sistem digital yang aman dan dapat dipercaya.

Hal tersebut disampaikan Teguh dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta.

"Kedaulatan energi bertumpu pada pasokan, berakar pada kepercayaan digital. Di tengah semakin terhubungnya infrastruktur dan rantai pasok energi, kita harus memastikan bahwa setiap data, identitas, dokumen, dan transaksi memiliki tingkat keamanan serta integritas yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Teguh.

Menurut Teguh, meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam industri energi perlu diimbangi dengan sistem pengamanan untuk menjaga integritas data dan ketertelusuran transaksi. Hal ini penting karena gangguan terhadap sistem digital dapat berdampak pada proses distribusi, pengawasan, hingga tata kelola komoditas energi.

Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah manipulasi dokumen pertambangan, kebocoran informasi rantai pasok, penyimpangan penyaluran subsidi energi, serta serangan siber terhadap infrastruktur strategis nasional.

Dalam pengelolaan energi, sistem identitas dan ketertelusuran digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dan memverifikasi ketepatan penerima subsidi. Teknologi serupa dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dokumen dan transaksi perdagangan komoditas mineral serta batu bara.

"Setiap liter bahan bakar harus dapat ditelusuri, setiap penerima subsidi harus dapat diverifikasi, dan setiap komoditas energi harus memiliki rekam jejak digital yang terpercaya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pengembangan energi hijau, di mana data emisi, sertifikasi, dan transaksi karbon harus dapat dibuktikan secara transparan," katanya.

Selain distribusi energi, penguatan sistem digital juga dinilai penting dalam pengembangan energi hijau. Data emisi, sertifikasi, dan transaksi karbon membutuhkan mekanisme pencatatan serta verifikasi yang transparan agar dapat dipertanggungjawabkan.

Teguh juga menyoroti pentingnya integritas dokumen elektronik, autentikasi identitas, sertifikat elektronik, serta pengamanan transaksi sebagai bagian dari infrastruktur kepercayaan digital.

Transformasi digital di sektor energi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam seluruh rantai pasok energi nasional. Dengan demikian, keamanan sistem digital menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan pasokan dan kedaulatan energi.