BI Catat Uang Primer RI Tembus Rp2.265 Triliun pada Oktober 2026

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Uang Primer (M0) Adjusted sebesar 7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan September 2026 yang mencapai 9,3 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi M0 Adjusted tercatat sebesar Rp2.265,4 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perlambatan pertumbuhan uang primer tersebut dipengaruhi oleh perkembangan uang kartal yang diedarkan dan giro bank umum di Bank Indonesia.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 11,5 persen (yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 2,4 persen (yoy)," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2026).

Secara rinci, uang kartal yang diedarkan tumbuh 11,5 persen yoy. Sementara itu, giro bank umum di Bank Indonesia setelah penyesuaian tumbuh 2,4 persen yoy.

Dalam pengukurannya, M0 Adjusted memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas oleh Bank Indonesia. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengisolasi pengaruh penurunan giro bank di BI akibat kebijakan insentif likuiditas.

Dengan demikian, indikator M0 Adjusted memberikan gambaran perkembangan uang primer yang telah disesuaikan dengan dampak kebijakan likuiditas. Pengukuran ini membantu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai perkembangan uang primer di tengah perubahan kebijakan moneter.

BI menjelaskan, perhitungan M0 Adjusted dilakukan dengan menyesuaikan nominal giro bank berdasarkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) atau reserve ratio yang dikalikan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada setiap periode.

Penyesuaian metodologi tersebut mulai diterapkan dalam publikasi Januari 2025. BI juga merevisi data historis sejak Januari 2020 untuk menyesuaikan perhitungan indikator tersebut.

Melalui penyajian statistik M0 Adjusted, BI berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan uang primer serta pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kondisi moneter nasional.