Strategi Baru Industrialisasi Nasional Dorong Hilirisasi dan Pemerataan Ekonomi

Pemerintah meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah ketegangan geopolitik, penataan ulang rantai pasok global, digitalisasi, dan tuntutan pengurangan emisi. Strategi tersebut menempatkan integrasi lintas sektor, penguatan hilirisasi sumber daya alam, serta pemerataan ekonomi sebagai fondasi peningkatan daya saing industri Indonesia.

"Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaharuan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik," ujar mantan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya dikutip pada Jumat (6/11/2026).

Baca Juga:5 Mobil Wuling Kini Mencapai TKDN 60, Pengembangan Baterai Jadi Fokus Selanjutnya

Hal itu disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang, beberapa waktu lalu. SBIN diluncurkan pada akhir 2025 sebagai instrumen teknokratis pertama yang bersifat komprehensif dan integratif untuk menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan industri. Strategi ini memuat delapan elemen, yakni ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru.

Esensi SBIN mencakup lima prinsip utama, yaitu integrasi semua sektor, penguatan keterkaitan hulu-hilir atau backward dan forward linkage, industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam, pemerataan dan inklusivitas ekonomi, serta keselarasan ekologis dan peningkatan kualitas manusia. Pendekatan tersebut menggantikan pola kerja sektoral dengan pengembangan prioritas rantai pasok setiap produk industri.Prinsip integrasi diwujudkan melalui peta rantai pasok lintas sektor, pembangunan koridor industri terintegrasi, pembentukan badan pengelola klaster industri, platform rantai pasok digital, serta penyelarasan perencanaan wilayah. Contohnya, peningkatan produksi pertanian perlu terhubung dengan industri agro, pupuk, alat mesin pertanian, transportasi, pengemasan, dan logistik.

Penguatan keterkaitan hulu-hilir dilakukan untuk memperkuat ekosistem pemasok domestik, membangun kemitraan pemasok-industri, meningkatkan kandungan lokal, memperluas produk hilir, menyediakan pembiayaan rantai pasok, dan melindungi pasar domestik. Keterkaitan yang kuat diharapkan menciptakan permintaan dan peluang usaha baru, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.

Dalam aspek hilirisasi, pemerintah mengarahkan pengolahan sumber daya alam untuk menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi dan menjadi bahan baku industri lanjutan. Rantai nikel olahan menuju baterai dan kendaraan listrik menjadi contoh pentingnya pendalaman hilirisasi yang harus didukung penguasaan teknologi, riset terapan, tenaga kerja terampil, pembiayaan jangka panjang, dan akses pasar.

SBIN juga menekankan pemerataan ekonomi dengan menjadikan desa sebagai basis produksi yang terhubung dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Langkah tersebut mencakup pengembangan Desa Industri berbasis potensi lokal, penguatan sentra IKM, penyediaan infrastruktur dan teknologi, perluasan pembiayaan serta akses pasar, dan peningkatan keterampilan masyarakat di daerah tertinggal.Keberlanjutan lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Pemerintah mendorong dekarbonisasi di sembilan subsektor industri, efisiensi energi, pemanfaatan panas buangan, teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon, ekonomi sirkular, serta penguatan standar dan pembiayaan industri hijau.

Baca Juga:Menperin Sebut Industri Manufaktur Masih Ekspansi, Bukan Kontraksi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi agenda utama melalui revitalisasi pendidikan vokasi, kurikulum berbasis industri, teaching factory, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan keterampilan digital dan hijau agar tenaga kerja mampu mengoperasikan teknologi baru serta mendukung transisi industri yang rendah emisi.

Keberhasilan SBIN membutuhkan keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pembangunan industri juga memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang agar investasi, penguasaan teknologi, dan penguatan kapasitas industri dapat berkembang secara berkelanjutan.