Polri Gerak Cepat Atasi Karhutla hingga Tangani Erupsi Gunung Berapi

JAKARTA — Polri memperkuat upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla). Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua diberangkatkan ke empat provinsi.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebelumnya menegaskan, pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Kesadaran masyarakat dan kemampuan mencegah potensi kebakaran sejak dini harus menjadi kekuatan utama.

Sebelumnya, Polri juga menerjunkan personelnya saat aktivitas erupsi gunung api di sejumlah wilayah Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, mengatakan bahwa kehadiran personel Polri di tengah masyarakat dalam situasi darurat merupakan bentuk nyata pengabdian kepada rakyat.

“Polri terus bekerja maksimal dalam menangani berbagai kejadian dan gejala alam di Indonesia, termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan serta aktivitas erupsi gunung api. Ini adalah bukti bahwa Polri adalah Polisi Rakyat, karena bekerja semaksimal mungkin dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat,” ujar Abdul Razak Nasution di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Razak, tantangan kebencanaan yang dihadapi Indonesia membutuhkan respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta kehadiran aparat negara sampai ke tengah masyarakat.

“Sama-sama kita lihat, negara kita dalam beberapa waktu terakhir menghadapi persoalan kebencanaan yang tidak ringan. Di satu sisi kita menghadapi ancaman karhutla, sementara di sisi lain aktivitas vulkanik juga terjadi di sejumlah gunung api. Kondisi seperti ini membutuhkan kecepatan, kesiapsiagaan, dan kerja sama seluruh elemen bangsa,” katanya.

Langkah Polri dalam menghadapi karhutla patut diapresiasi karena tidak hanya mengedepankan tindakan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, edukasi masyarakat, deteksi dini, hingga penegakan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan langkah Polri yang memperkuat pencegahan karhutla melalui pengerahan personel untuk edukasi dan penyuluhan di sejumlah wilayah rawan. Pada 7 September 2026, sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla diberangkatkan ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

“Ini yang kita apresiasi. Polri tidak hanya datang ketika api sudah membesar, tetapi juga melakukan pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan deteksi dini, dan memastikan penegakan hukum berjalan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” ungkap Razak.

Ia juga mengapresiasi langkah Polri yang memperkuat dukungan operasional dalam penanganan karhutla, termasuk pengiriman 4.000 liter formula pemadam X-Fire untuk mendukung pemadaman di wilayah Sumatera Selatan, khususnya kawasan lahan gambut.

Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kombinasi antara kecepatan personel, teknologi, sarana pendukung, pencegahan, dan penegakan hukum.

“Polri terus hadir sebagai institusi yang dekat dengan rakyat. Ketika masyarakat menghadapi bencana, masyarakat membutuhkan negara yang hadir, bukan hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga melalui tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Razak mengatakan bahwa konsep “Polisi Rakyat” yang benar-benar dijalankan tidak terlepas dari komando dan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ini adalah bentuk kehadiran Polri dalam berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Menurut dia, tugas kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga mencakup perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat dalam situasi darurat.

“Ketika terjadi bencana, masyarakat membutuhkan rasa aman. Di situlah negara harus hadir. Personel kepolisian yang turun ke lapangan, membantu proses penanganan, mengamankan wilayah, mengedukasi masyarakat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait merupakan bagian dari pelayanan kepada rakyat,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong agar sinergi antara Polri, TNI, BNPB, pemerintah daerah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat. Pasalnya, bencana tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.

“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Karhutla dan bencana alam membutuhkan kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, relawan, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujarnya.

Razak menambahkan, upaya pencegahan juga harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cepat dan akurat mengenai potensi bencana, sementara aparat harus memastikan sistem peringatan dini dan respons kedaruratan berjalan efektif.

Razak menilai, kehadiran Polri dalam penanganan bencana dapat menjadi momentum untuk semakin mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

PP HIMMAH mendukung berbagai langkah pemerintah dan Polri yang berorientasi pada keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, pencegahan bencana, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Kami berharap langkah-langkah positif seperti ini terus dipertahankan. Polisi harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, mendengar keluhan rakyat, dan hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Inilah wajah Polisi Rakyat yang sesungguhnya,” tandasnya.