Timwas Haji Berangkat Besok, Bakal Cek Temuan Overkapasitas hingga Jarak Hotel Jamaah
JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci mulai Sabtu 16 Mei 2026. Keberangkatan anggota tim dilakukan dalam beberapa gelombang hingga 21 Mei mendatang.
"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dikutip Jumat (15/5/2026).
Dalam pengawasan awal, Timwas Haji DPR menerima sejumlah laporan terkait kondisi hotel jamaah di Madinah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah dugaan kapasitas kamar hotel yang melebihi ketentuan.
Wachid menyebut terdapat laporan kamar yang seharusnya diisi empat orang justru ditempati hingga delapan bahkan 12 jamaah dalam satu ruangan.
“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jamaah akhirnya harus rebutan,” ujarnya.
Selain persoalan kapasitas kamar, DPR juga akan mengecek langsung jarak hotel jamaah dengan titik layanan utama. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, hotel maksimal berjarak 4,5 kilometer, namun ditemukan indikasi ada hotel yang berjarak hingga 13 kilometer.
“Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jamaah dirugikan,” tuturnya.
Pengawasan juga mencakup layanan konsumsi bagi jamaah Indonesia. Timwas Haji DPR menaruh perhatian pada kualitas katering bercita rasa Indonesia agar jamaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah haji.
Selain itu, kesiapan layanan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) menjadi fokus penting pengawasan DPR. Komisi VIII menerima laporan adanya syarikah yang belum menuntaskan persiapan tenda di Arafah.
Menurut informasi yang diterima Timwas, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen, sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut sudah mencapai 75 persen.
“Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata dia.
DPR juga menyoroti pelaksanaan program Tanazul untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Program tersebut ditargetkan mencakup 50 ribu jamaah agar kondisi overload di tenda Mina seperti tahun sebelumnya tidak kembali terjadi.
Karena itu, Komisi VIII meminta program Tanazul dilaksanakan optimal, termasuk memastikan hotel transit jamaah berada di lokasi strategis seperti Syisyah dan Raudhah di Makkah yang dekat dengan Jamarat Aqabah.
Selain layanan pemondokan dan Armuzna, Timwas DPR RI turut mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji agar dilakukan sesuai syariat dan berjalan transparan.
“Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak,” pungkasnya.
