Hamas Tolak Kemungkinan Penundaan Pemilu Legislatif Palestina

Hamas menolak usulan bahwa pemilu Dewan Legislatif Palestina yang akan datang dapat ditunda. Mereka mendesak agar pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan agar langkah-langkah disiapkan guna menjamin proses pemilihan yang bebas dan adil.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada hari Rabu (9/9/2026) mengatakan kelompoknya merasa prihatin dengan komentar terbaru dari para pejabat Otoritas Palestina yang mengisyaratkan kemungkinan pemilihan tidak akan terlaksana tepat waktu.

Qassem menyerukan kepatuhan terhadap jadwal pemilihan yang telah diumumkan dan menyatakan pengaturan politik serta administratif yang diperlukan harus diselesaikan agar pemungutan suara dapat berlangsung.

Komentarnya muncul menyusul pernyataan pejabat senior Fatah, Jibril Rajoub, yang pekan ini mengatakan ia tidak yakin pemilihan yang dijadwalkan pada 28 November akan terlaksana pada tanggal tersebut karena pengaturan politik dan konsensus yang diperlukan belum rampung.

Qassem menuduh pimpinan Palestina memanfaatkan isu pemilihan demi kepentingan partisan, seraya berargumen keputusan mengenai sistem politik Palestina tidak boleh terus berada di bawah kendali satu faksi saja.Ia juga mengkritik absennya pemilihan bagi lembaga-lembaga politik utama Palestina dalam waktu yang lama.

Dia menyoroti tidak adanya pemilihan presiden dan legislatif selama bertahun-tahun, serta menyerukan partisipasi pemilihan yang lebih luas dalam badan-badan perwakilan Palestina.

Qassem mendesak faksi-faksi Palestina untuk bekerja sama dalam menetapkan jaminan bagi pelaksanaan pemilihan yang mencakup berbagai komponen sistem politik Palestina.

Perselisihan ini muncul di tengah perdebatan kembali mengenai reformasi lembaga-lembaga Palestina dan penyelenggaraan pemilihan umum, setelah bertahun-tahun terjadi perpecahan politik antara Fatah dan Hamas.

Pemilihan legislatif Palestina terakhir kali diadakan pada tahun 2006, saat Hamas memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina. Lembaga legislatif tersebut kemudian berhenti berfungsi secara efektif akibat perpecahan politik antara Hamas dan Fatah.

Pemilihan legislatif dan presiden Palestina sempat dijadwalkan kembali pada tahun 2021 namun ditunda sebelum pemungutan suara berlangsung. Sejak saat itu, tidak ada pemilihan umum Palestina yang diselenggarakan.

Baca juga: Houthi Rebut Kota Strategis al-Makha, Pukulan Telak bagi Pasukan Yaman yang Didukung Arab Saudi