Pakistan dan Kuwait menandatangani perjanjian pertahanan baru pada hari Kamis; Kementerian Pertahanan Pakistan menyatakan bahwa perjanjian ini secara signifikan memperkuat kerangka kerja sama militer yang telah berjalan sejak tahun 2023.

Menteri Pertahanan Khawaja Asif dan mitranya dari Kuwait, Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah, menandatangani "Perjanjian Protokol-2026" di Rawalpindi.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, angkatan bersenjata Pakistan akan membantu melatih militer Kuwait, membangun kapasitas pertahanan Kuwait, serta membantu pengelolaan perbatasan, demikian pernyataan kementerian tersebut.

Kesepakatan ini merupakan pengembangan dari perjanjian dasar yang ditandatangani pada Juni 2023, namun baru disahkan secara resmi oleh Kuwait bulan lalu.

Perjanjian ini merupakan tambahan terbaru dalam daftar kerja sama yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Arab Saudi, bergabung dalam perjanjian keamanan kolektif trilateral bersama Arab Saudi dan Turki yang disebut "Pakta Mekkah", mengerahkan ribuan tentara serta satu skuadron pesawat tempur ke Arab Saudi, dan memperdalam kerja sama pelatihan dengan Qatar.

Pakistan telah menawarkan pelatihan dan personel bagi militer negara-negara Teluk selama beberapa dekade. Hal yang berubah adalah kecepatan dan visibilitas peran tersebut, serta kesiapan ibu kota negara-negara Teluk untuk meresmikannya melalui perjanjian tertulis, alih-alih sekadar kerja sama diam-diam.Pertanyaan yang muncul dari serangkaian perjanjian ini bukan sekadar mengenai satu pakta tertentu, melainkan polanya secara keseluruhan: Mengapa negara-negara Teluk terus berpaling ke Pakistan, dan apa keuntungan yang diperoleh Pakistan dengan menyetujuinya?

5 Alasan Pakistan Jadi Magnet bagi Negara-negara Arab untuk Jaminan Pertahanan

1. Membantu Mengamankan Perbatasan

Kuwait adalah negara Teluk terbaru yang berpaling ke Islamabad.

Kerja sama pertahanan dengan Kuwait telah terjalin sejak akhir tahun 1960-an. Pada Perang Teluk 1990-1991, Pakistan mengirimkan kontingen militer besar ke Arab Saudi untuk ditempatkan dalam posisi defensif di sekitar Mekkah dan Madinah setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990.

Zahid Mahmood, mantan jenderal bintang dua Pakistan yang kini menjadi analis pertahanan, mengatakan bahwa sejarah tersebut menjadi latar belakang penandatanganan kesepakatan pada hari Kamis itu. "Kerja sama pertahanan Pakistan-Kuwait bukanlah hal baru," ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurut Mahmood, kesepakatan ini tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis (SMDA) yang ditandatangani Pakistan dengan Arab Saudi pada bulan September lalu. Kesepakatan ini tidak memuat klausul yang menyerupai komitmen utama dalam Pakta Mekkah maupun SMDA, yang keduanya menetapkan bahwa agresi terhadap salah satu pihak penandatangan dianggap sebagai agresi terhadap seluruh pihak penandatangan.

Kemitraan dengan Kuwait ini mencakup pelatihan, logistik, pertukaran intelijen, dan latihan bersama, yang diawasi oleh komite militer gabungan tahunan. "Yang bisa kami katakan adalah bahwa Kuwait tampaknya sedang beralih dari kerja sama pertahanan dasar menuju kemitraan keamanan yang lebih terstruktur. Hal ini tidak berarti adanya komitmen pertahanan kolektif ala Pasal 5. Namun, kerja sama ini jauh lebih terlembagakan dan terstruktur dibandingkan sebelumnya," ujar Mahmood.

2. Diversifikasi Kemitraan Pertahanan

Umer Karim, seorang rekan peneliti di King Faisal Centre for Research and Islamic Studies di Riyadh, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan baru tersebut memberikan peran bagi Pakistan, tidak hanya dalam mengembangkan kapabilitas pertahanan Kuwait secara lebih luas, tetapi secara khusus dalam mengamankan perbatasannya dengan Irak."Jika pasukan Pakistan dikerahkan ke Kuwait dan ditempatkan di perbatasannya, hal itu pada dasarnya membuat kesepakatan ini semakin mirip dengan kesepakatan antara Pakistan dan Arab Saudi," ujarnya. "Untuk saat ini, keterlibatan pertahanan Pakistan dengan negara-negara Teluk mulai menunjukkan bentuk yang lebih konkret. Meskipun pada dasarnya belum menjadi sebuah payung keamanan, hal ini membantu negara-negara tersebut mendiversifikasi kemitraan pertahanan mereka dan menambahkan lapisan pencegahan lainnya.”

3. Pakistan Memiliki Status Negara Nuklir

Yousef Al-Mulla, seorang pensiunan mayor jenderal angkatan udara Kuwait, menyampaikan pandangan serupa kepada media pan-Arab Al-Araby Al-Jadeed; ia mencatat bahwa kemampuan industri militer Pakistan yang terus berkembang serta status nuklirnya memberikan "bobot strategis" bagi negara tersebut.

Para analis meyakini bahwa kepercayaan terhadap jaminan keamanan AS bagi kawasan Teluk telah melemah setelah Israel menyerang sebuah kompleks yang menampung para pejabat Hamas di Doha, Qatar, pada bulan September 2025. Para pemimpin Hamas tersebut merupakan bagian dari tim negosiator yang saat itu terlibat dalam perundingan tidak langsung dengan Israel, ketika Israel membom wilayah Qatar.

Beberapa hari kemudian, Pakistan dan Arab Saudi menandatangani perjanjian SMDA.

Selama perang AS-Iran yang dimulai pada bulan Februari tahun ini, serangan Iran menghantam target-target AS dan Kuwait di wilayah Kuwait, termasuk serangan yang menewaskan enam tentara AS di dekat Pelabuhan Shuaiba.

4. Pakistan Juga Mediator yang Ulung

Salman Al-Jawana, kepala bagian pers politik di Serikat Jurnalis Kuwait, mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa perjanjian tersebut "seharusnya tidak dipandang sebagai pakta bilateral biasa, melainkan dalam konteks penataan ulang lingkungan keamanan di Teluk setelah meningkatnya ancaman regional".

Keunggulan yang dimiliki Pakistan turut menjelaskan mengapa negara itu menjadi pihak yang diuntungkan dari penataan ulang tersebut.

Karim menyoroti fakta bahwa Pakistan merupakan satu-satunya negara bersenjata nuklir di dunia Muslim.Pakistan juga menempati posisi diplomatik yang unik: negara ini berperan sebagai mediator utama dalam perang antara AS dan Iran—dengan kepemimpinan yang dipercaya oleh kedua belah pihak—sembari tetap menjalin hubungan erat dengan negara-negara Arab di Timur Tengah serta Tiongkok, kekuatan besar yang sedang bangkit dan ingin dirangkul oleh negara-negara di kawasan tersebut.

Hal ini memungkinkan negara-negara yang selama ini bergantung pada payung keamanan AS untuk memperluas pilihan mereka tanpa memicu kemarahan Washington, sebagaimana yang mungkin terjadi jika mereka menjalin kesepakatan serupa dengan Tiongkok.

5. Pakistan Untung Besar

Manfaat yang diperoleh Islamabad tidak sejelas kontribusi yang diberikannya.

Pakistan menerima remitansi dalam jumlah rekor sebesar USD41,6 miliar pada tahun keuangan lalu, menurut State Bank of Pakistan, dengan hampir separuhnya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Field Marshal Munir mengatakan kepada para pengusaha Pakistan pada tahun 2023 bahwa negara-negara Teluk dapat berinvestasi hingga US$100 miliar di negara tersebut. Tiga tahun berselang, realisasi investasi masih jauh di bawah angka tersebut.

Karim mengatakan bahwa apa yang bisa diharapkan Pakistan dari Kuwait masih belum jelas."Tidak jelas apa yang akan diperoleh Pakistan sebagai imbalannya, namun kemungkinan besar dukungan dari Kuwait dapat berupa pasokan energi bersubsidi, meskipun hal itu baru akan terwujud jika situasi di Selat Hormuz berakhir dengan satu atau lain cara. Kuwait juga mungkin akan membuka akses visa bagi pekerja Pakistan," ujarnya. Saat ini, terdapat sekitar 95.000 warga Pakistan yang tinggal di negara tersebut.

Mahmood menggambarkan manfaat yang lebih luas dengan pernyataan yang lebih tegas.

"Kerja sama strategis semacam ini membuat posisi Anda jauh lebih relevan, dan relevansi tersebut kini melampaui batas-batas kawasan," ujarnya kepada Al Jazeera.

Mantan pejabat militer tersebut mengatakan bahwa kesepakatan dengan Kuwait juga berpotensi "memperkuat hubungan ekonomi kita" dan membantu mengatasi sejumlah tantangan ekonomi Pakistan.

"Tentu saja ada risiko, terutama mengingat jenis konflik yang terjadi di kawasan ini, yang bisa menjadi sangat berbahaya jika melibatkan sentimen sektarian. Namun, manfaat yang diperoleh—dan akan terus diperoleh—Pakistan dari pendekatan strategis ini di masa depan jauh lebih besar daripada risiko-risiko tersebut," katanya.