Mengapa Arab Saudi Mengubah Perannya dalam Perang Iran? Ini Analisisnya

Selama lima bulan, Arab Saudi berupaya tetap berada di luar konflik dalam perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran. Bahkan ketika rudal dan pesawat nirawak (drone) menghantam wilayahnya, infrastruktur energi, serta fasilitas militernya, Riyadh menghindari keterlibatan langsung. Kerajaan tetap membuka jalur komunikasi dengan Teheran, sembari mendesak Washington agar mencegah konflik meluas.

Namun, dalam sebulan terakhir, sikap tersebut mulai berubah menjadi lebih aktif. Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat dalam serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Irak setelah gelombang serangan drone menghantam wilayah kerajaan.

Baca Juga: Mohammed bin Salman Telepon Trump setelah AS Bersiap Mengebom Infrastruktur Energi Iran Secara Besar-besaran

Riyadh juga mendukung pembentukan koalisi untuk melindungi pelayaran di Laut Merah setelah pasukan Houthi Yaman memblokade Selat Bab al-Mandab. Terbaru, Arab Saudi turut meyakinkan Presiden Donald Trump untuk membatalkan rencana gelombang serangan baru terhadap Iran dan memilih kembali menempuh jalur diplomasi terkait Selat Hormuz.

Jika dilihat secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan bagaimana Arab Saudi tengah menyesuaikan diri dengan perang yang kini tidak lagi memungkinkannya sekadar menjadi penonton.

Riyadh kini menggunakan kekuatan militer secara lebih terbuka dibandingkan kapan pun sejak konflik dimulai, sekaligus memosisikan diri sebagai pendukung paling berpengaruh di kawasan Teluk bagi upaya deeskalasi. Pendekatan dua jalur ini memberinya pengaruh yang tidak biasa terhadap langkah-langkah Washington selanjutnya.

Dari Pembalasan Rahasia Menuju Pertahanan Aktif

Sikap hati-hati Arab Saudi pada bulan-bulan awal perang mencerminkan perhitungan bahwa negara-negara Teluk akan menanggung biaya terbesar jika konflik terus meningkat. Riyadh tetap menjalin komunikasi dengan Teheran, mendukung upaya mediasi yang dipimpin Oman, Qatar, dan Pakistan, serta menampilkan diri sebagai pendukung deeskalasi, bukan sebagai pihak yang ikut berperang.

Namun, sikap menahan diri itu tidak bersifat tanpa syarat. Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan memperingatkan bahwa Riyadh tetap memiliki hak untuk mengambil tindakan militer jika diperlukan, menyusul lonjakan tajam serangan terhadap wilayah kerajaan.

Menurut pejabat Barat dan Iran, pesawat tempur Arab Saudi kemudian melancarkan beberapa serangan balasan di dalam wilayah Iran yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Setelah itu, kedua pihak bergerak untuk membendung eskalasi. Peristiwa tersebut menjadi pola yang terus berulang sepanjang musim panas: penggunaan kekuatan militer secara selektif, proporsional, dan selalu diikuti dengan upaya cepat untuk kembali ke jalur diplomasi.

Serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Irak menjadi langkah berikutnya dalam evolusi pendekatan Arab Saudi. Berbeda dengan operasi rahasia di wilayah Iran pada akhir Maret, kali ini Riyadh bertindak secara terbuka bersama Amerika Serikat. Pesan itu tidak hanya ditujukan kepada Iran, tetapi juga kepada jaringan kelompok proksi Teheran di kawasan.

"Serangan di Irak dirancang untuk memulihkan efek penangkalan sejak dari sumber ancamannya," kata Andreas Krieg, pakar keamanan dari King's College London, kepada The New Arab, Rabu (5/8/2026).

"Arab Saudi tidak lagi bersedia hanya mencegat drone setelah memasuki wilayah udaranya. Dengan menyerang pusat komando dan infrastruktur peluncuran milisi, Riyadh mengirimkan sinyal bahwa wilayah Irak tidak dapat lagi digunakan sebagai pangkalan belakang yang aman untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi," paparnya.Krieg menilai langkah tersebut mencerminkan perubahan nyata dalam doktrin pertahanan Arab Saudi.

"Ini benar-benar menunjukkan adanya perubahan doktrin. Sederhananya, Arab Saudi kini mengejar tujuan-tujuan defensif melalui cara-cara yang semakin ofensif," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Analytics. Menurutnya, kebijakan "pengekangan maksimum" yang selama ini diterapkan Riyadh sudah tidak lagi mampu menghalangi aktor-aktor yang menargetkan kerajaan. Meski demikian, dia mengingatkan agar serangan tersebut tidak ditafsirkan sebagai tanda bahwa Arab Saudi meninggalkan jalur diplomasi.

"Tindakan militer Arab Saudi tidak boleh dipahami sebagai pengabaian terhadap diplomasi atau sebagai bukti bahwa Riyadh menganggap kepentingannya paling baik diwujudkan melalui eskalasi militer yang lebih jauh," katanya kepada The New Arab.

"Sebaliknya, kerajaan tetap berkomitmen mendorong deeskalasi di kawasan, sementara penggunaan kekuatan militernya dilakukan secara sengaja dalam skala terbatas dan dengan perhitungan yang sangat cermat."

Bagi Cafiero, diplomasi dan operasi militer merupakan instrumen kenegaraan yang saling melengkapi, bukan dua pilihan yang saling bertentangan.

Dalam praktiknya, para perencana strategi Arab Saudi kini memperluas berbagai instrumen untuk melindungi kerajaan. Operasi intelijen guna mengganggu aktivitas lawan serta serangan hukuman dalam skala terbatas semakin digunakan sebagai pelengkap sistem pertahanan udara, bukan sebagai penggantinya. Pendekatan ini berbeda dengan strategi ekspedisioner berskala besar yang mewarnai tahun-tahun awal perang Yaman.

Pejabat Arab Saudi mengatakan serangan terhadap milisi di Irak dimaksudkan untuk menekan pemerintah Baghdad, yang dinilai gagal mencegah kelompok-kelompok pro-Iran memanfaatkan wilayah Irak sebagai basis untuk menyerang negara-negara tetangganya.

Laut Merah Menjadi Front Kedua

Eleonora Ardemagni, Associate Senior Fellow di Italian Institute for International Political Studies (ISPI), berpendapat bahwa strategi dasar Arab Saudi sebenarnya tidak berubah. Menurutnya, Riyadh tetap berupaya mendorong deeskalasi.

"Riyadh memutuskan melancarkan serangan karena ladang minyak, infrastruktur, dan jalur logistiknya menjadi sasaran. Semua itu merupakan garis merah bagi Arab Saudi," ujarnya kepada The New Arab.

Ardemagni juga menyoroti semakin eratnya koordinasi antara kelompok Houthi dan milisi Irak yang didukung Iran. Kondisi ini memperkuat pandangan Riyadh bahwa tekanan terhadap kerajaan kini semakin terorganisasi di berbagai medan konflik, bukan lagi dilakukan oleh kelompok-kelompok proksi yang bergerak secara terpisah.Selama berbulan-bulan, Arab Saudi memiliki satu keunggulan dibanding negara-negara tetangganya. Ketika Selat Hormuz nyaris tidak dapat digunakan, Riyadh masih dapat menyalurkan minyak mentah ke arah barat melalui Pipa Minyak Timur-Barat (East-West Pipeline) menuju Pelabuhan Yanbu.

Namun, taruhannya sangat besar. Ekonomi Arab Saudi menyusut 4,8 persen pada kuartal kedua, penurunan tahunan terdalam sejak pandemi Covid-19, akibat perang dan hampir tertutupnya Selat Hormuz yang memangkas pendapatan minyak kerajaan.

Pada 20 Juli, kelompok Houthi mengumumkan blokade terhadap pelayaran Arab Saudi melalui Selat Bab al-Mandab. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka mengklaim telah menyerang kapal tanker yang terkait dengan Arab Saudi dan mengancam akan memperluas operasi tersebut. Situasi ini membuat jalur yang selama ini diandalkan Riyadh sebagai alternatif Hormuz kini menghadapi ancaman yang sama.

"Riyadh sejak lama menyadari ancaman yang berasal dari jalur Laut Merah–Bab al-Mandab," kata Ardemagni. "Karena itu, Arab Saudi mempercepat upaya diplomasi sekaligus merencanakan koridor-koridor darat baru, termasuk melalui Mesir, Suriah, dan Turki."

Menurutnya, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa diversifikasi infrastruktur saja tidak lagi memadai di tengah semakin meluasnya ketidakstabilan politik di kawasan.

Data pelayaran menggambarkan besarnya tekanan tersebut. Dua kapal tanker yang mengangkut sekitar tiga juta barel minyak mentah Arab Saudi tetap melintasi Selat Bab al-Mandab meskipun sedang diblokade. Keduanya mematikan transponder Automatic Identification System (AIS) selama perjalanan. Sementara itu, setidaknya satu kapal tanker yang membawa nafta asal Rusia memilih memutar melalui Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) demi menghindari kawasan tersebut.

Koalisi yang diusulkan Arab Saudi bukan sekadar bertujuan membentuk misi Angkatan Laut baru, melainkan untuk melindungi kedalaman strategis kerajaan yang masih tersisa.

Komposisi koalisi itu juga dinilai menarik. Mesir, Yordania, Pakistan, Turki, dan sejumlah negara di Tanduk Afrika (Horn of Africa) mendukung inisiatif tersebut. Sebaliknya, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman memilih berada di luar koalisi. Hal ini menunjukkan Riyadh mulai mencari mitra di luar Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yakni negara-negara yang memiliki kepentingan sama dalam menjaga jalur perdagangan dan membendung ketidakstabilan kawasan.

"Aliansi Laut Merah yang dipimpin Arab Saudi berpotensi menjadi kekuatan militer yang berarti. Namun untuk saat ini, aliansi tersebut masih lebih menyerupai kerangka kerja politik daripada koalisi tempur yang benar-benar berfungsi," kata Andreas Krieg.

"Empat belas negara memang dapat menandatangani sebuah pernyataan bersama, tetapi itu tidak berarti keempat belas negara tersebut akan menyediakan kapal perang, pesawat tempur, rudal pencegat, ataupun memberikan izin penggunaan kekuatan militer," paparnya.

Koalisi tersebut juga mencerminkan perubahan hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Riyadh masih sangat bergantung pada intelijen, dukungan logistik, dan sistem pertahanan rudal AS. Namun, kerajaan kini semakin menginginkan negara-negara kawasan mengambil peran sebagai pemimpin politik, sementara Amerika Serikat dan Eropa menyediakan kemampuan militer berteknologi tinggi. Krieg menyebut konsep ini sebagai "regionalisasi lini depan keamanan".

Suara Riyadh di Washington

Logika tersebut tidak hanya berlaku di medan perang.

Pada akhir pekan pertama Agustus, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) menelepon Presiden Donald Trump. Kedua pemerintah kemudian menyebut percakapan itu sebagai faktor penting yang mendorong keputusan Trump membatalkan rencana serangan terhadap Iran—serangan yang menurut Trump akan menjadi "serangan terbesar sejak Perang Dunia II."

Percakapan yang digambarkan sebagai "terbuka dan konstruktif" itu berlangsung ketika Trump sedang mempertimbangkan serangan baru setelah secara terbuka mengatakan bahwa dirinya "mulai kehilangan kepercayaan" terhadap proses negosiasi.

Pejabat Arab Saudi mengatakan Mohammed bin Salman mendesak Trump menjelaskan secara gamblang strategi Washington sekaligus memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap ekonomi global apabila Teheran membalas dengan menyerang negara-negara Teluk.

Menurut para pejabat tersebut, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menghadapi serangan lanjutan. Namun, Kuwait dinilai lebih rentan terhadap ancaman milisi Irak yang didukung Iran.

Trump secara langsung mengakui peran percakapan itu.

"Saya berkata kepada Putra Mahkota, 'Apa yang lebih Anda inginkan? Apakah Anda ingin kami melakukan serangan ini atau tidak?'" kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One.

"Mereka mengatakan jauh lebih memilih tercapainya kesepakatan daripada serangan, karena Anda tidak pernah tahu ke mana serangan seperti itu akan berujung."

Mengenai keputusannya membatalkan serangan, Trump menambahkan: "Itu akan menjadi bencana bagi mereka. Mereka tidak ingin kami melakukannya. Dan terus terang, Arab Saudi juga tidak menginginkannya. Mereka yakin bahwa kesepakatan sudah semakin dekat."

Namun, Arab Saudi bukan satu-satunya negara Teluk yang mendorong penahanan diri.Mediator Qatar secara terpisah mengusulkan agar Selat Hormuz kembali dibuka bagi Iran. Menurut laporan, para diplomat Iran menyambut usulan tersebut dengan sikap yang tidak biasa terbuka.

Meski demikian, tidak semua negara Teluk memiliki pandangan yang sama. Uni Emirat Arab dilaporkan justru mendorong Trump mengambil tindakan yang lebih tegas, dengan keyakinan bahwa Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tidak akan berkompromi tanpa adanya eskalasi lebih lanjut dari Amerika Serikat.

Posisi Arab Saudi dinilai jauh lebih konsisten. Riyadh bahkan pernah menolak upaya Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz secara sepihak, yang sempat memicu ketegangan hubungan dengan Washington sebelum akhirnya kerajaan melunak.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri Qatar, Yordania, dan Iran guna mengoordinasikan langkah-langkah deeskalasi serta menjamin kebebasan navigasi di Teluk dan Laut Merah.

Para analis di Riyadh menilai perhitungan strategis kerajaan tetap sama. Menurut analis politik Faisal Al Shammeri, prioritas Arab Saudi adalah menjaga keamanan kawasan Teluk serta memastikan arus perdagangan dan energi yang menjadi fondasi program transformasi ekonominya tetap berjalan. Pada saat yang sama, Riyadh ingin mencegah Iran memperoleh kemampuan yang dapat mengancam kawasan tanpa membiarkan konfrontasi berkembang menjadi perang skala penuh.

Nidal Al Saba menambahkan bahwa posisi Arab Saudi sebagai pemain utama di pasar energi global memberinya pengaruh diplomatik yang tidak hanya berlaku di Washington, tetapi juga di Beijing, Moskow, dan ibu kota negara-negara Eropa. Menurutnya, pengaruh tersebut semakin memungkinkan Riyadh memberikan tekanan langsung kepada Teheran, bukan semata-mata melalui Washington.

Cafiero memperkirakan sikap hati-hati Arab Saudi akan tetap dipertahankan. Menurutnya, kerajaan memiliki terlalu banyak kepentingan yang dipertaruhkan jika terseret lebih dalam ke dalam krisis. Selain itu, Mohammed bin Salman, menurutnya, "Di atas segalanya adalah seorang pragmatis yang tidak memiliki ilusi mengenai kemampuan Iran." Cara pandang inilah yang terus membentuk kebijakan luar negeri Arab Saudi.

"Kerajaan menyadari besarnya biaya yang tidak dapat ditanggung apabila terjadi perang total dengan Iran, dan tetap berkomitmen mencari 'modus vivendi' atau pola hidup berdampingan yang berkelanjutan dengan Republik Islam Iran," ujarnya kepada The New Arab.

Bagi Arab Saudi, benang merah yang menghubungkan Irak, Laut Merah, dan Selat Hormuz adalah satu: kerajaan tidak lagi bersedia terus menanggung biaya dari perang yang berlangsung di sekelilingnya.

Kini Riyadh menggunakan kekuatan militer secara lebih terbuka untuk melindungi wilayahnya, namun pada saat yang sama juga secara aktif berupaya mencegah perang semakin meluas. Perhitungan mereka sederhana: pengaruh Arab Saudi terhadap Washington masih dapat digunakan ke dua arah—baik untuk mendukung tindakan militer maupun mendorong diplomasi.