Skandal Perbankan Jatuhkan Presiden Paraguay hingga Jadi Tahanan Rumah

Skandal keuangan yang melibatkan Bank Ueno mengguncang Paraguay setelah kolapsnya bank tersebut membekukan simpanan jutaan nasabah dan menyeret Presiden Santiago Peña hingga kehilangan jabatan serta menjadi tahanan rumah. Krisis yang bermula dari dugaan penyalahgunaan dana publik dan lemahnya pengawasan perbankan itu berkembang menjadi gejolak politik terbesar di negara Amerika Selatan tersebut dalam lebih dari satu dekade.

"Ini merupakan pengkhianatan kepercayaan yang sangat besar. Presiden telah mempermainkan rakyat,” kata Yinal López, pekerja perusahaan listrik negara yang dana pensiunnya juga tersimpan di Bank Ueno, sebagaimana dikutip dari AP, Minggu (8/11/2026).

Senat Paraguay pada Jumat (6/11) memutuskan memakzulkan Peña melalui pemungutan suara yang menghasilkan 44 suara setuju dari seluruh senator yang hadir. Ia menjadi presiden Paraguay kedua yang dilengserkan melalui pemakzulan sejak berakhirnya kediktatoran Jenderal Alfredo Stroessner pada 1989.

Tak lama setelah keputusan tersebut, Peña diperintahkan menjalani tahanan rumah di salah satu kediamannya di Asunción. Ia menghadapi dugaan pelanggaran kepercayaan, perdagangan pengaruh, serta penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti bersalah, sejumlah dakwaan terberat dapat membuatnya terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Peña membantah melakukan pelanggaran.

Baca Juga:Paraguay Diguncang Krisis Perbankan, 3 Juta Nasabah Tak Bisa Akses RekeningKasus tersebut berpusat pada kolapsnya Bank Ueno yang disita regulator hanya tiga hari sebelum pemakzulan Peña. Bank yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir itu menghimpun dana lebih dari USD800 juta dari sektor publik dan menjangkau lebih dari dua pertiga penduduk dewasa Paraguay.

Kejatuhan Ueno langsung melumpuhkan akses keuangan nasabah. Lebih dari satu juta warga yang sebelumnya membuka rekening perbankan pertama mereka melalui platform tersebut tidak dapat menarik uang, mengakses tabungan, maupun menggunakan kartu pembayaran. Kondisi tersebut memicu kemarahan masyarakat, terutama kelompok pekerja, pensiunan, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada layanan bank tersebut.

Dampaknya meluas melampaui sektor perbankan. Sebuah aplikasi transportasi daring yang bergantung pada layanan Ueno terpaksa menghentikan operasional sehingga sekitar 3.000 pengemudi kehilangan pekerjaan. Perusahaan listrik negara juga menyebut pinjaman senilai USD21 juta dari Bank Pembangunan Antar-Amerika dan Taiwan untuk proyek infrastruktur tertahan di bank tersebut.

Gejolak tersebut turut menekan perekonomian Paraguay. Obligasi negara mencatat salah satu penurunan terdalam di antara pasar negara berkembang pada pekan tersebut, sementara mata uang guarani melemah terhadap dolar AS. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kegagalan sebuah bank dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan stabilitas ekonomi nasional.Pemerintah dan otoritas moneter berupaya meredam kepanikan dengan mulai mengembalikan dana nasabah pada Kamis, terutama mereka yang memiliki simpanan hingga 10 juta guarani atau sekitar 1.500 dolar AS. Bank sentral menyatakan simpanan nasabah dijamin hingga sekitar 35.000 dolar AS, yang mencakup 97 dari seluruh nasabah Ueno. Regulator juga menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan kejadian tersendiri dan tidak mencerminkan kondisi keseluruhan sistem perbankan Paraguay.

Namun, persoalan utama yang menyeret Peña bukan sekadar kegagalan operasional bank, melainkan dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam pengelolaan dan pengawasan lembaga keuangan tersebut. Para anggota parlemen menuduh Peña menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan dana publik hingga ratusan juta dolar AS ke Ueno, sementara regulator diduga membiarkan praktik pemberian kredit berisiko kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemilik bank.

Tuduhan tersebut juga berkaitan dengan kepemilikan saham Peña di perusahaan induk Ueno yang baru dilepaskannya tahun lalu setelah mendapat tekanan, serta penunjukan Carlos Carvallo, mantan pimpinan perusahaan pembiayaan yang kemudian berkembang menjadi Ueno, sebagai kepala bank sentral pada 2023. Legislator turut mempersoalkan penempatan dana sebesar 355 juta dolar AS milik dana pensiun negara di Ueno yang diduga melampaui batas ketentuan hukum.

Kredibilitas Bank Sentral Melemah

Adapun hubungan antara kelompok bisnis pemilik Ueno dan lingkaran kekuasaan membuat bank tersebut berpotensi memperoleh perlakuan khusus dari regulator. Profesor teori politik Universitas Nasional Asunción José Tomás Sánchez mengatakan kredibilitas dan independensi bank sentral melemah di bawah pemerintahan Peña sehingga mekanisme pengawasan diduga dilonggarkan untuk menguntungkan kelompok usaha yang berada di balik Ueno.Baca Juga:Jenderal IRGC Sentil AS: Iran Sanggup Hadapi Adidaya Militer Dunia Meski 47 Tahun Dijatuhi Sanksi

Krisis itu juga mempercepat keruntuhan dukungan politik Peña di dalam Partai Colorado yang selama ini menjadi basis kekuasaannya. Mantan Presiden Horacio Cartes, tokoh berpengaruh sekaligus mentor politik Peña, berbalik mendukung pelengserannya setelah sebelumnya menjadi salah satu sosok penting yang mengantarkan Peña ke kursi kepresidenan. Perselisihan keduanya disebut telah berkembang sejak Peña berupaya membangun basis kekuatan politik sendiri.

Wakil Presiden Pedro Alliana kemudian dilantik sebagai presiden untuk menyelesaikan sisa masa jabatan hingga Agustus 2028. Namun, Alliana juga tengah berada dalam penyelidikan terkait kasus Ueno sehingga pemerintahannya menghadapi tekanan untuk mengembalikan simpanan nasabah, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Di sisi lain, penyelidikan terhadap jajaran pengelola Ueno terus berjalan. Jaksa telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka, termasuk pendiri sekaligus mantan kepala eksekutif bank Miguel Vázquez, atas sejumlah dugaan tindak pidana, seperti pelanggaran kepercayaan dan percobaan penipuan. Enam mantan direktur, termasuk Vázquez, diperintahkan menjalani penahanan praperadilan, sementara aparat menyita sejumlah aset mewah yang terkait dengannya.

Kecepatan kejatuhan Peña memperlihatkan bagaimana krisis perbankan dapat berubah menjadi krisis politik ketika kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan independensi regulator dipertanyakan. Presiden yang beberapa pekan sebelumnya masih menjalin hubungan diplomatik dengan pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) itu kini harus menghadapi proses hukum, sementara Paraguay dihadapkan pada pekerjaan besar memulihkan dana masyarakat dan membangun kembali kredibilitas sistem keuangannya.