Di Depan DPR, Bahlil Buka Suara soal Tudingan Minta Upeti Izin Tambang

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal dugaan permintaan upeti kepada para pengusaha tambang yang izin usaha pertambangan (IUP)-nya dicabut. Hal itu disampaikan di dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Menurut Bahlil, ada pihak yang sengaja mencatut namanya untuk meminta sesuatu ke pengusaha agar kembali menghidupkan IUP nikel.

"Ini yang kemarin terbit di beberapa media, ada dugaan yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu media, bahwa ada yang mengatasnamakan saya, orang dalam atau orang dekat, bahkan ditengarai saya, meminta sesuatu, dari penghidupan atau pengaktifan IUP nikel," tutur Bahlil.

Diungkapkan Bahlil, dirinya juga sudah melaporkan media yang menyeret namanya itu ke ke Dewan Pers. Bahlil bilang, Dewan Pers pun telah memberikan keputusan agar media tersebut meminta maaf dan melakukan hak klarifikasi proporsional.

Bahlil juga mengaku telah melaporkan dugaan permainan IUP ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar kasus ini diungkap secara serius.

"Namun, agar tidak ada dusta di antara kita saya melaporkan ini ke Bareskrim. Dalam pandangan saya ini harus diungkap supaya jangan main-main," katanya.

Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Bahlil menuturkan, ada 2.078 IUP yang diusulkan dicabut. Dari jumlah itu, sebanyak 2.051 IUP dicabut, sementara 585 IUP dibatalkan pencabutannnya. Kemudian ada 33 IUP yang dihidupkan adalah tambang nikel.

"Jadi yang ditengarai adalah, konon cerita, dari berita media nasional tersebut, ada 33 IUP nikel yang diaktifkan ini adalah memberikan upeti, katanya. Tapi saya nggak yakin, memberikan upeti kepada orang-orang saya, dalam hal ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kita akan memanggil 33 orang ini supaya kita uji, ini data yang benar yang mana karena kemarin saya sudah klarifikasi di media tersebut," katanya.

Bahlil bilang, proses hukum mengenai dugaan permainan IUP ini juga sudah berjalan. Ia pun berharap nama baiknya dan institusi bisa kembali baik.

"Sekarang proses hukumnya berjalan karena ini menyangkut nama baik saya juga dan institusi yang saya pimpin, Jadi saya harus buka ini secara fair agar tidak ada persepsi yang di luar dugaan yang aneh-aneh," ujar dia.