BKKBN: Tanpa KB, Penduduk Indonesia Bisa Lebih dari 500 Juta

JAKARTA, iNews.id - Program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran besar dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia. Tanpa program yang telah berjalan sejak 1970-an tersebut, jumlah penduduk Indonesia saat ini diproyeksikan bisa menembus lebih dari 500 juta jiwa.

Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin, mengatakan proyeksi tersebut terlihat dari perbandingan jumlah penduduk Indonesia saat ini dengan perkiraan tambahan populasi apabila program KB tidak dijalankan.

Menurut dia, jumlah penduduk Indonesia saat ini berada di kisaran 286 juta jiwa. Sementara berdasarkan hitungan proyeksi, ketiadaan program KB sejak 1970 dapat membuat jumlah penduduk bertambah sekitar 372 juta jiwa.

"Kalau diandaikan mulai tahun 70 sampai sekarang enggak ada program KB, menurut hitungan ini penduduk kita berarti saat ini 286 tambah tambah 372. Jadi sudah lebih 500 juta," ujar Wahidin dalam Advokasi Strategis PJPK dan Optimalisasi Bonus Demografi Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (23/9/2026).

Wahidin mengatakan besarnya jumlah penduduk tentu akan membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan dengan jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa saat ini, berbagai persoalan seperti kepadatan wilayah dan persaingan mendapatkan pekerjaan sudah menjadi tantangan.

Dia mencontohkan kondisi Jakarta yang saat ini telah memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Situasinya dinilai akan semakin kompleks apabila jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari setengah miliar jiwa.

"Kalau melihat kondisi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 286 juta aja, kayaknya Jakarta sudah crowded, lapangan kerja sudah rebutan banget," katanya.

Program KB Bukan Sekadar Mengatur Jumlah Anak

Menurut Wahidin, manfaat program KB tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk. Program tersebut juga berhubungan dengan kualitas pembangunan, kondisi fiskal, kesehatan ibu dan anak hingga optimalisasi bonus demografi.

Dia menyebut manfaat fiskal dari program KB saat ini diperkirakan mencapai sekitar 69 kali lipat. Angka tersebut masih berpotensi dioptimalkan hingga 108 kali lipat melalui investasi yang tepat, salah satunya dalam penyediaan anggaran kontrasepsi.

"Jadi butuh investasi ya, salah satunya untuk anggaran kontrasepsi," ujar Wahidin.

Investasi kontrasepsi, lanjut dia, berkaitan dengan biaya yang dapat dicegah ketika kehamilan yang tidak direncanakan berhasil dikurangi.

Perhitungan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pengasuhan anak hingga usia tertentu sampai biaya pelayanan kesehatan yang dapat ditekan apabila kasus kematian dan kesakitan ibu maupun anak dapat dicegah.

Berkaitan dengan Kematian Ibu dan Bayi hingga Stunting

Wahidin juga menjelaskan bahwa keberhasilan program KB memiliki kaitan dengan upaya menekan berbagai persoalan kesehatan. Tanpa pengendalian kelahiran yang baik, jumlah kelahiran diproyeksikan menjadi lebih tinggi sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai indikator kesehatan.

Program KB pun disebut berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi dan stunting.

"Intinya bahwa program KB menjadi prasyarat kalau misalnya kita ingin menurunkan angka kematian ibu, kita ingin menurunkan angka kematian bayi, kita ingin menurunkan stunting, berarti program KB dulu harus berhasil," jelasnya.

Karena itu, pelaksanaan program KB tidak cukup hanya melalui edukasi kepada masyarakat. Ketersediaan alat kontrasepsi serta akses terhadap pelayanan KB juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan.

Wahidin menegaskan bahwa program KB di Indonesia tidak bersifat memaksa. Masyarakat diberikan edukasi dan memiliki kebebasan menentukan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.

"Di Indonesia programnya tidak ada yang sifatnya paksaan. Edukasi. Kalau dia milihnya yang apa, yang jangka pendek, ya apa boleh buat," tuturnya.

Dalam konteks bonus demografi dan target Indonesia Emas 2045, program KB kini tidak hanya dipandang sebagai upaya mengatur jumlah anak dalam keluarga.

Pengendalian pertumbuhan penduduk juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi kebutuhan pembangunan di masa depan. Pertumbuhan penduduk perlu berjalan seimbang dengan kemampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai kebutuhan dasar.

Dengan demikian, keberhasilan program KB tidak hanya berdampak pada jumlah penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan Indonesia memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai target pembangunan jangka panjang.