Retakan Populisme Sayap Kanan: Bolsonaro Tumbang, Netanyahu Kehilangan Mayoritas

Ridwan al-MakassaryDosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

PADA pungkasan Oktober 2026, pesan politik penting terbit dari Brasil dan Israel. Dua negara yang berbeda secara geografis, sejarah, dan konfigurasi politik tersebut menunjukkan gejala politik yang menarik atensi dunia. Kekuatan politik populisme sayap kanan yang selama ini bersandar pada nasionalisme, politik identitas, retorika keamanan, dan mobilisasi sentimen publik sedang menghadapi batu ujian kesangsian di bilik kotak suara.

Di Brasil, dinasti politik Bolsonaro gagal mempertahankan momentum. Sedangkan di Israel, Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas parlementernya. Keduanya bukan sekadar peristiwa elektoral biasa, melainkan juga cermin bagaimana demokrasi bekerja ketika kekuasaan dibangun di atas politisasi identitas dan polarisasi masyarakat.

Pada 25 Oktober 2026, Brasil menyaksikan kemenangan bersejarah Luiz Inácio Lula da Silva dalam pemilihan presiden putaran kedua. Lula mengalahkan Senator Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, dengan selisih lebih dari empat juta suara. Kemenangan ini, tak pelak, mengantarkan Lula pada periode kepresidenan keempatnya.

Hasil ini mengejutkan, karena Flávio sebelumnya memimpin putaran pertama dan dinilai memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan. Bahkan, dinamika politik Brasil menjelang putaran kedua memperlihatkan kuatnya konsolidasi pemilih konservatif di belakang keluarga Bolsonaro. Namun, kemenangan pada putaran pertama ternyata tidak sukses mengamankan kemenangan akhir. Lula berhasil mempertahankan basis dukungan pemilih yang menghendaki kesinambungan kebijakan sosial, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan kelompok pekerja.

Persoalan menjadi lebih menarik ketika Flávio menolak menerima kekalahannya dengan lapang dada. Ia menyatakan akan meminta pembatalan hasil pemilu dengan mempersoalkan keputusan hakim Mahkamah Agung yang memperpanjang waktu pemungutan suara selama dua jam. Sikap tersebut mengingatkan publik pada sebuah kontroversi sebelumnya setelah kekalahan Jair Bolsonaro dari Lula pada 2022.

Jair Bolsonaro sendiri sedang menjalani hukuman penjara 27 tahun terkait upaya kudeta setelah kekalahannya pada pemilu 2022. Dengan demikian, kekalahan Flávio bukan hanya kekalahan seorang kandidat, tetapi juga menjadi ujian bagi keberlanjutan dinasti politik Bolsonaro.

Situasi berbeda terjadi di Israel. Pemilu 27 Oktober 2026 menghasilkan konfigurasi politik yang tidak memberikan kemenangan mayoritas kepada kubu mana pun. Hasil akhir menunjukkan blok Netanyahu telah memperoleh 53 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Partai-partai Arab Israel berhasil mengamankan 19 kursi, sebuah capaian yang menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam pemilu tersebut.

Untuk membentuk pemerintahan mayoritas di Knesset yang memiliki 120 kursi, diperlukan sedikitnya 61 kursi. Artinya, Netanyahu kehilangan mayoritas yang sebelumnya dimiliki koalisi pemerintahannya, yang menguasai 68 kursi. Namun, ia belum otomatis kehilangan kesempatan menjadi perdana menteri. Negosiasi koalisi masih terbuka dan Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara.Hasil tersebut memperlihatkan dua wajah politik Israel. Di satu sisi, Netanyahu masih memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemilih Yahudi. Sementara di sisi lain, koalisi pemerintahannya mengalami kemunduran dan kehilangan kemampuan untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.

Kekuatan politik warga Arab Israel juga memperoleh ruang parlementer yang semakin besar. Namun, potensi mereka menjadi penentu pemerintahan masih menghadapi hambatan karena sejumlah partai oposisi menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Dengan demikian, kekalahan mayoritas Netanyahu belum identik dengan berakhirnya kekuasaan Netanyahu. Justru, Israel memasuki fase negosiasi politik yang menentukan masa depan pemerintahannya.

Lantas, apa pelajaran politik dari kedua peristiwa tersebut? Pertama, populisme tidak selalu mampu mempertahankan kekuasaan melalui mobilisasi identitas. Bolsonaro membangun politiknya dengan nasionalisme konservatif, retorika anti-elite, dan mobilisasi kelompok religius serta pemilih kanan. Sementara Netanyahu juga mengandalkan nasionalisme keamanan, politik identitas, dan narasi ancaman eksistensial untuk mengonsolidasikan dukungan politik.

Namun, identitas tidak selalu menjadi mata uang politik yang cukup untuk memenangkan pemilu. Tampaknya sebagian pemilih bosan dan muak dengan politisasi identitas yang dimainkan oleh dinasti Bolsonaro. Malahan, pemilih mempertimbangkan persoalan ekonomi, keamanan, kualitas pemerintahan, dan masa depan kehidupan mereka.Kedua, demokrasi bukan sekadar persoalan memenangkan pemilu, melainkan juga kesediaan menerima hasilnya. Sikap Flávio Bolsonaro yang menolak kekalahan memperlihatkan persoalan klasik dalam demokrasi populis, yakni sejauh mana seorang pemimpin dan pendukungnya bersedia menerima legitimasi institusi ketika hasil pemilu tidak sesuai harapan?

Dalam demokrasi, hak menggugat proses pemilu merupakan bagian dari mekanisme hukum. Namun, tudingan kecurangan harus dibuktikan melalui prosedur yang konstitusional, bukan sekadar dijadikan instrumen untuk mendelegitimasi hasil pemungutan suara.

Ketiga, kasus Netanyahu menunjukkan bahwa kemenangan elektoral pun tidak otomatis menghasilkan stabilitas pemerintahan. Sistem parlementer Israel memperlihatkan bagaimana partai-partai kecil dan kelompok politik minoritas dapat memiliki posisi strategis dalam menentukan pembentukan pemerintahan.

Sebanyak 19 kursi yang diperoleh partai-partai Arab Israel menjadi bukti bahwa representasi politik kelompok minoritas dapat mengubah konfigurasi kekuasaan nasional. Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kekuatan politik Israel bersedia mengakui bahwa masa depan negara tersebut tidak dapat terus-menerus dibicarakan tanpa mempertimbangkan hak dan aspirasi rakyat Palestina.

Secara keseluruhan, kekalahan keluarga Bolsonaro dan hilangnya mayoritas Netanyahu mengingatkan kita bahwa demokrasi memiliki mekanisme koreksi. Kekuasaan, sejatinya, bukanlah kepemilikan permanen seorang pemimpin, keluarga (dinasti) politik, ataupun kelompok ideologis.Tetapi, kita juga perlu berhati-hati agar tidak membaca dua peristiwa ini sebagai akhir dari populisme sayap kanan. Di Brasil, kekuatan politik Bolsonaro masih memiliki basis sosial dan representasi parlementer.

Di Israel, Netanyahu masih mempunyai peluang membentuk pemerintahan melalui negosiasi koalisi. Singkatnya, apa yang sedang berlangsung bukanlah kematian populisme kanan, melainkan perubahan konfigurasi politik dan pengujian ulang legitimasi kekuasaan.

Pungksannya, Brasil dan Israel mengilustrasikan bahwa tidak ada dinasti politik maupun pemimpin yang kebal terhadap perubahan preferensi pemilih. Kekuasaan untuk beberapa derajat dapat bertahan melalui popularitas, politik identitas, bahkan narasi keamanan. Namun, legitimasi demokratis tetap harus diperbarui melalui pertanggungjawaban kepada rakyat, khususnya sejauh mana jalannya roda pemerintahan mendatangkan kemaslahatan, keamanan dan kesejahteraan warganya.