Serius Sikapi Ijazah Gibran, PKS Siap Jadi Jembatan Komunikasi Masyarakat dengan DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara mendalam. Bahkan, PKS menyatakan siap mengawal putusan tersebut dan memposisikan diri sebagai jembatan komunikasi masyarakat sipil dengan parlemen.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru seusai menerima audiensi pakar hukum tata negara Denny Indrayana beserta rombongan di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Zainudin menegaskan bahwa sejak awal PKS memandang putusan MK tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pemangku kebijakan. "Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, PKS dari awal sudah memposisikan diri bahwa putusan MK adalah putusan yang cukup serius dari lembaga negara dan karenanya sebagai partai politik kita mengkaji dengan serius dan perlu untuk ditindaklanjuti," kata Zainudin.

Baca Juga: Ijazah SD-SMP hingga Dokumen UTS Insearch dan MDIS Milik Gibran Ditunjukkan di PTUN

Zainudin mengatakan, partainya siap menempatkan diri sebagai wadah dan penyambung lidah dari berbagai elemen bangsa terhadap persoalan ini."PKS sebagai partai politik dan kami menyediakan diri sebagai jembatan aspirasi dari seluruh elemen bangsa, termasuk Prof Denny dan teman-teman, juga koalisi masyarakat sipil yang sudah, sedang, dan akan ke PKS, kami (siap) sebagai jembatan komunikasi," ujarnya.

Ia melanjutkan, hasil dari pertemuan dan pokok-pokok pikiran dari audiensi ini akan langsung diteruskan ke tingkat legislatif melalui Fraksi PKS di DPR RI. Fraksi PKS nantinya diinstruksikan untuk membuka ruang diskusi dengan fraksi-fraksi lain di parlemen.

"Agar kemudian fraksi membincangkan dan mendiskusikan, termasuk berbicara dan berkomunikasi dengan semua fraksi yang ada di DPR RI," ucap Zainudin.

Ia berharap seluruh fraksi di DPR RI dapat bersikap terbuka dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan tentang kalkulasi menang atau kalah secara politik, melainkan menjaga etika dan martabat negara.

"Kita berharap ada saling komunikasi dan kemudian membuka diri sehingga yang diperbincangkan bukan hanya masalah tentang siapa yang dimenangkan, tapi tentang bangsa yang harus dimenangkan, tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, PKS serius untuk itu," pungkasnya.