Jelang November, Makmur Marpaung Desak Percepatan Proyek Pengendalian Banjir Sumut
Ancaman banjir dan longsor menjelang musim hujan menuntut kesiapan infrastruktur serta mitigasi bencana yang terukur. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) didesak mempercepat penyelesaian proyek pengendalian banjir sebelum November 2026.
Anggota Komisi D DPRD Sumut Makmur Marpaung menilai percepatan pekerjaan menjadi penting agar infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi melindungi masyarakat ketika curah hujan meningkat.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut
“Pekerjaan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing sungai dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air harus dipercepat. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru belum selesai ketika banjir kembali terjadi,” ujar Makmur dikutip, Senin (12/10/2026).
Berdasarkan program prioritas Pemprov Sumut 2026, target pembangunan mencakup tanggul sepanjang 3.100 meter, penguatan tebing sungai 3.195 meter, serta normalisasi sungai sepanjang 19.300 meter.Pekerjaan tersebut tersebar di Langkat, Batubara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian yakni penguatan tebing Sungai Batang Serangan di Langkat dengan anggaran Rp45 miliar dan rencana pembangunan tanggul sepanjang 800 meter.
Sementara itu, penanganan banjir di Tapanuli Tengah mencakup normalisasi sungai, tanggul, penguatan tebing, serta pembangunan sabo dam untuk menahan sedimen dari hulu.
Urgensi percepatan tersebut berkaitan dengan prakiraan BMKG untuk November 2026. Curah hujan kategori menengah 100–300 milimeter per bulan diprediksi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Medan, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Toba, dan sejumlah daerah lainnya.
Adapun curah hujan kategori tinggi 300–500 milimeter per bulan diprediksi terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, serta beberapa wilayah Kepulauan Nias. Awal musim hujan 2026/2027 diperkirakan berlangsung pada November di sebagian wilayah Indonesia dengan waktu berbeda antardaerah. “Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata di lapangan. Pemerintah perlu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan,” kata Makmur.
Makmur yang juga Ketua DPW Partai Perindo Sumut ini meminta pemerintah menuntaskan hambatan administrasi, pengadaan, teknis, dan koordinasi tanpa mengabaikan kualitas konstruksi maupun keselamatan pekerja. Dia juga mendorong keterbukaan informasi mengenai progres fisik, kendala lapangan, dan target penyelesaian setiap proyek.
Menurut dia, kesiapsiagaan harus mencakup pemetaan daerah rawan, pembersihan drainase, serta koordinasi lintas pemerintahan. BPBD dan pemerintah kabupaten/kota juga diminta memeriksa kesiapan personel, peralatan evakuasi, jalur penyelamatan, tempat pengungsian, dan sistem peringatan dini.
“Mitigasi tidak boleh menunggu bencana terjadi. Kita harus menggunakan waktu yang tersedia untuk memperbaiki infrastruktur, mempersiapkan personel, dan memastikan masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat muncul,” ujarnya.
Dia menambahkan percepatan proyek harus disertai pengawasan dan koordinasi lintas pemerintah. Infrastruktur yang berfungsi optimal diharapkan melindungi warga sekaligus menjaga aktivitas ekonomi warga sejalan dengan komitmen Partai Perindo sebagai partai proekonomi yang mendorong ekonomi kerakyatan.
