MoU Palma Pertiwi Mamur-Pemkab Jayapura Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi
Kerja sama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) dengan Pemkab Jayapura merupakan salah satu kontribusi dalam pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Melalui kompetensi di sektor pangan dan energi, PPM ingin berkontribusi terhadap upaya mewujudkan kemandirian nasional.
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” kata Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) Mardianto, Senin (12/10/2026). Baca juga:100 Tahun Pesantren Gontor, Prabowo: Tak Boleh Ada Rakyat Kelaparan, Kemiskinan Harus Dihapus
Ia menambahkan cakupan kegiatan PPM tidak terbatas pada Kabupaten Jayapura, tetapi diarahkan pada skala nasional. “Kita bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kita bergerak untuk skala Indonesia,” ujarnya.
Mardianto juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan kebetulan kemampuan kami ada di sektor pangan dan energi. Jadi, fokus kami ada di pangan dan energi,” tambahnya.
Diketahui, pada 9 Oktober 2026, di Palma One, Jakarta, Direktur PT PPM Mardianto dan Bupati Jayapura Yunus Wonda menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah awal rencana kerja sama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Kesepakatan ini menjadi tahap awal rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema prakarsa badan usaha (unsolicited).Kegiatan pada 8-9 Oktober 2026 ini beragendakan pembahasan dan penandatanganan KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional berbasis pemanfaatan lahan tidak produktif dengan pendekatan holistik, agroforestri Silvopastura, Silvofishery, anatara PPM dengan Pemkab Jayapura. Kerjasama ini turut dihadiri jajaran manajemen PPM dan pejabat Pemkab Jayapura.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan, penandatanganan MoU merupakan tahap awal yang akan dilanjutkan dengan kajian mendalam bersama perangkat daerah terkait. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar bagi langkah-langkah berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Harapannya sangat jelas, yaitu mendorong proses pembangunan di Kabupaten Jayapura agar dapat mewujudkan keadilan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujarnya. Baca juga:Mengulik Strategi Indonesia dalam Mengejar PLTS 100 GW, Apa yang Dibutuhkan?
Ia berharap Kabupaten Jayapura dapat berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan dan menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, melalui dukungan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Terkait MoU dengan PT Palma, ini merupakan tahapan awal. Setelah MoU disahkan, tim dari PT Palma akan diturunkan untuk melakukan kajian mendalam yang melibatkan dinas-dinas terkait,” jelasnya.
