Iran Usulkan Peta Jalan pada AS untuk Buka Lagi Selat Hormuz dalam 7 Hari
Iran mengusulkan peta jalan tujuh hari kepada Washington yang bertujuan mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu diungkap Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kepada wartawan dari berbagai media.
Araghchi memaparkan rincian tawaran yang ia sebut telah disampaikan kepada AS di hadapan sekelompok wartawan dan akademisi di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York pada hari Kamis.
Usulan tersebut bertujuan melaksanakan ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang disepakati Washington dan Teheran pada bulan Juni, termasuk penghentian permusuhan dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Araghchi menegaskan Iran siap mulai melaksanakan rencana tersebut segera setelah Washington menyetujuinya.
Sebelumnya, kami telah melaporkan komentar dari pihak Inggris mengenai pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Ed Miliband dan Menlu Iran, Abbas Araghchi, menyusul pertemuan mereka di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.Kini kami memiliki keterangan dari pihak Iran. Pernyataan dari kantor Araghchi menyebutkan dalam pertemuan tersebut, para menteri membahas hubungan bilateral serta isu-isu regional dan internasional.
Araghchi mengaitkan ketidakamanan yang terjadi di kawasan tersebut dan Selat Hormuz dengan "agresi militer" oleh AS dan Israel, disertai "dukungan dan keterlibatan negara-negara Eropa tertentu, yang telah menimbulkan kerusakan luar biasa bagi Iran, kawasan tersebut, dan dunia," demikian bunyi pernyataan itu.
Ia menambahkan, terciptanya stabilitas dan keamanan yang langgeng di kawasan tersebut bergantung pada pengakhiran pendudukan [Israel] dan pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina, khususnya hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Diplomat senior tersebut lebih lanjut menyatakan pemerintah Inggris dan sejumlah negara Eropa lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas peran mereka dalam "pembentukan dan pelanggengan rezim teroris pendudukan di Asia Barat".
Araghchi menyerukan perbaikan atas pendekatan yang "merusak dan tidak bertanggung jawab" yang diambil beberapa pemerintah Eropa terkait Iran dan perkembangan kawasan, seraya menegaskan sikap bersikeras untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain serta memanfaatkan konsep hak asasi manusia sebagai alat politik adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima, menurut pernyataan tersebut.
Baca juga: 77 Delegasi Walk Out Sidang PBB sebelum Pidato Netanyahu, Picu Reaksi Luas
