Britania Raya Terancam Bubar! Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Tuntut Merdeka

Para pemimpin partai nasionalis utama di Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales kompak menyuarakan tuntutan kemerdekaan dari Britania Raya atau United Kingdom (UK). Tuntutan ini membuat UK terancam bubar, yang artinya ketiga wilayah itu tidak akan bersama Inggris lagi.

Ketiganya juga melihat masa depan masing-masing sebagai negara yang berada di dalam Uni Eropa.

Baca Juga: Putin Ungkap Rusia yang Menolong AS Merdeka dari Inggris

Para pemimpin partai tersebut telah menggelar pertemuan langka di ibu kota Wales pada Senin waktu setempat. Itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ikut berkomentar mengenai isu tersebut. Trump mengatakan dirinya akan mendukung penyatuan Irlandia.

"Komentar Trump menunjukkan bahwa perdebatan mengenai persatuan masih sangat hidup," kata Michelle O’Neill, Menteri Pertama Irlandia Utara sekaligus Wakil Presiden Sinn Fein, bersama para pemimpin partai lainnya ketika mereka mengumumkan penandatanganan sebuah nota kesepahaman.

Ketiga partai tersebut—Partai Nasional Skotlandia di Skotlandia, Plaid Cymru di Wales, dan Sinn Fein yang mendukung persatuan Irlandia—sama-sama menginginkan wilayah mereka keluar dari Britania Raya.

“Bangsa-bangsa kami memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tidak ada pemerintah Inggris yang berhak menghalangi demokrasi atau merusak prinsip bahwa rakyat kami sendiri yang akan menentukan masa depan mereka,” demikian isi kesepakatan tersebut.John Swinney dari Partai Nasional Skotlandia, Rhun ap Iorwerth dari Plaid Cymru di Wales, serta Mary Lou McDonald dan Michelle O’Neill dari Sinn Féin bertemu dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin partai, bukan sebagai pejabat pemerintahan masing-masing.

Seperti O’Neill yang menjabat sebagai Menteri Pertama Irlandia Utara, Iorwerth dan Swinney juga menjabat sebagai menteri pertama di wilayah masing-masing.

Saat mengumumkan kesepakatan tersebut, Swinney mengatakan, "Ketiga partai benar-benar bersatu dalam prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri."

3 Wilayah Tuntut Kemerdekaan

Untuk pertama kalinya, ketiga negara konstituen tersebut memiliki menteri pertama yang berkomitmen terhadap kemerdekaan dari Britania Raya, imbuh isi kesepakatan bersama mereka.

Dokumen itu juga menyatakan: “Masa depan bangsa-bangsa kami berada di Uni Eropa.”

Partai-partai pro-kemerdekaan kini untuk pertama kalinya menjadi kelompok terbesar di parlemen Skotlandia dan Wales sejak proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dimulai pada 1999. Sementara itu, Sinn Fein telah menjadi partai terbesar di Majelis Irlandia Utara sejak 2022.Parlemen regional di Britania Raya—yang terdiri atas Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara—memiliki kewenangan penting dalam urusan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan lingkungan, serta sebagian kewenangan dalam pemungutan pajak.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham relatif sedikit berbicara mengenai pelimpahan kewenangan bagi ketiga negara tersebut sejak menjabat pada Juli.

Seorang juru bicara kantornya di Downing Street mengatakan pada Senin bahwa Burnham “sangat meyakini persatuan”, merujuk pada persatuan konstitusional yang membuat Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Britania Raya.

Meskipun ketiga partai bersatu dalam keinginan untuk keluar dari Britania Raya, mereka berbeda mengenai bagaimana dan kapan hal tersebut harus dilakukan.

Partai Nasional Skotlandia menginginkan referendum kemerdekaan kedua setelah pemungutan suara sebelumnya pada 2014 membuat rakyat Skotlandia secara tipis memilih untuk tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Pemerintah Inggris secara berturut-turut menolak penyelenggaraan referendum ulang dalam waktu dekat.Sinn Fein—yang dahulu merupakan sayap politik dari kelompok paramiliter Tentara Republik Irlandia—ingin menggelar pemungutan suara mengenai penyatuan kembali Irlandia, termasuk wilayah Irlandia Utara, dengan Republik Irlandia.

Sementara itu, Plaid Cymru menginginkan kemerdekaan Wales dalam jangka panjang. Namun, Iorwerth menegaskan bahwa partainya tidak akan segera mendorong penyelenggaraan referendum.

Kesepakatan Jumat Agung

Burnham mendapat tanggapan keras dari Sinn Féin pada Agustus, tak lama setelah dirinya menjabat pada bulan sebelumnya, ketika mengatakan referendum mengenai penyatuan Irlandia “tidak akan dilakukan”.

Kesepakatan Jumat Agung 1998, yang sebagian besar mengakhiri konflik selama tiga dekade terkait kekuasaan Inggris di Irlandia Utara, mengatur kemungkinan penyelenggaraan referendum jika menteri Inggris yang bertanggung jawab atas Irlandia Utara menilai bahwa mayoritas rakyat kemungkinan akan memilih bergabung dengan Republik Irlandia.

McDonald dari Sinn Fein mengatakan perdana menteri tidak memiliki kewenangan untuk menghapus ketentuan apa pun dalam kesepakatan tersebut. Burnham kemudian menarik kembali pernyataannya di parlemen pada pekan lalu.Pertemuan para pemimpin partai nasionalis tersebut dan pernyataan Trump memunculkan beragam reaksi di Belfast.

“Irlandia akan lebih baik jika menjadi satu negara dan kami kembali ke Uni Eropa,” kata Ray Dennison, pensiunan berusia 61 tahun, kepada AFP, Selasa (15/9/2026).

Namun, Jim Boyle, pekerja lingkungan berusia 64 tahun, mengatakan pertemuan para pemimpin nasionalis tersebut membuatnya merasa “cemas”.

“Bertahun-tahun lalu mungkin saya berharap Britania Raya terpecah, tetapi sekarang... saya hanya tidak menginginkan sesuatu yang tidak dapat diprediksi,” katanya.

Mengenai Skotlandia, Burnham mengatakan kepada para politikus di wilayah tersebut bahwa referendum lain dapat digelar jika terdapat “konsensus yang jelas” untuk melakukannya. Namun, kemudian dilaporkan bahwa dia memperjelas referendum tersebut masih “tidak diperbolehkan”.