Melihat Partisipasi Politik Orang Tionghoa yang Semakin Inklusif

Dalam kurun tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru (Orba), orang Tionghoa Indonesia dikenal sebagai kelompok yang kuat secara ekonomi, namun lemah dalam politik. Pandangan ini ramai dibicarakan oleh para pemerhati Tionghoa yang berafiliasi dengan berbagai institusi riset dan pendidikan di negara-negara maju.

Pandangan ini tentu dapat dipahami mengingat kiprah bisnis orang-orang Tionghoa yang sangat menonjok di era Orba. Namun, seiring dengan datangnya atmosfer demokrasi yang kuat di era reformasi, Tionghoa tak lagi terkungkung dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga kembali berpartisipasi dalam ranah politik.

Baca juga: Disebut Legenda Politik Tionghoa, Ahok Kutip Pepatah Tiongkok

Melalui aktivitas politik, orang-orang Tionghoa di Indonesia dinilai semakin memperlihatkan sikap yang inklusif. Sikap yang menonjolkan keterbukaan untuk bergandeng tangan dengan komponen bangsa dari beragam kelompok etnik lain itu terlihat jelas antara lain dalam partisipasi politik mereka yang memperlihatkan orientasi mereka pada Indonesia sebagai tanah air mereka.

Hal ini pada gilirannya berpotensi sangat tinggi untuk mengikis anggapan yang salah dan usang, yaitu anggapan yang masih mempertanyakan loyalitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Pertanyaan tentang loyalitas Tionghoa dianggap tak memiliki pijakan sama sekali, karena bertentangan dengan realitas di lapangan. Faktanya, kiprah para politisi Tionghoa memperlihatkan bagaimana orang Tionghoa bukan hanya berorientasi pada Indonesia semata, tetapi menekankan keberpihakan pada bangsa dan masyarakat Indonesia baik pada tataran nasional maupun daerah.

Kesimpulan di atas bergema dalam diskusi publik berjudul “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa dalam Ranah Politik,” yang diselenggarakan bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Perhimpunan INTI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, belum lama ini.

Diskusi tersebut menampilkan beberapa tokoh terkemuka sebagai pembicara antara lain Dr Isyak Meirobie, dosen Podomoro University, Jakarta, yang juga bertugas sebagai Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi; Dr Daniel Johan, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan Lidya Christin Sinaga, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Diskusi dihadiri pula oleh para pimpinan organisasi-organisasi di atas seperti Ketua Umum Aspertina Andrew A Susanto, Sekjen Perhimpunan INTI Hardy Stefanus, Sekjen IPTI Yen Yen Kuswati, dan Sekjen Aspertina Budiman Djaya.

Diskusi dimoderatori oleh Johanes Herlijanto, pemerhati Tionghoa dan Tiongkok yang mengajar di Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Menurut Johanes, pembahasan mengenai partisipasi politik Tionghoa sangat penting karena menjawab pertanyaan yang seringkali diajukan oleh para sarjana tataran internasional mengenai posisi Tionghoa Indonesia sebagai kelompok yang kuat secara ekonomi namun lemah secara politik. “Apakah anggapan yang berkembang di zaman Orde Baru itu masih berlaku hingga kini atau sudah mengalami perubahan?” tanya Johanes saat membuka diskusi.

Partisipasi politik Tionghoa sangat penting untuk dibicarakan karena fenomena ini memperlihatkan keberpihakan Tionghoa baik pada isu-isu lokal maupun nasional Indonesia. “Dengan demikian, pertanyaan mengenai loyalitas etnik Tionghoa tak lagi relevan untuk ditanyakan, karena mereka berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa Indonesia yang masih terus berlangsung,” ujar Johanes.

Lidya menuturkan partisipasi politik etnik Tionghoa merupakan sebuah fenomena yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Fenomena yang mulai marak sejak Indonesia mengalami proses demokratisasi di era Reformasi ini pada awalnya memperlihatkan warna etnik yang kuat.

“Basis konstituen politisi Tionghoa pada tahap awal umumnya hanya di kalangan masyarakat Tionghoa. Namun mereka lambat laun membuka ruang interaksi lebih luas dengan kelompok masyarakat yang berbeda identitas etnik dan agamanya, dan akhirnya memperluas basis konstituen mereka sendiri,” ungkapnya.

Dalam pandangan Lidya, meningkatnya jumlah politisi Tionghoa juga memiliki arti penting lainnya. “Dia mendobrak stereotip bahwa orang Tionghoa hanya berkiprah di bidang ekonomi saja,” ucapnya. Yen Yen Kuswati menekankan kontribusi Tionghoa di ranah politik merupakan bagian dari perjuangan Tionghoa sebagai satu kesatuan dari bangsa Indonesia. Dia mengimbau agar para pemuda Tionghoa memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Hardy Stefanus menyarankan orang-orang Tionghoa tak hanya menyuarakan aspirasi Tionghoa saja, tetapi mengedepankan ke-Indonesia-an dan menyuarakan aspirasi demi bangsa Indonesia di hari depan. “Indonesia butuh kestabilan politik dan INTI sangat mendukung kestabilan politik dan ekonomi,” tuturnya.

Daniel Johan menyatakan partisipasi politik Tionghoa menghadapi 2 tantangan yang harus diatasi. Pertama, sindrom minoritas yang menghinggapi orang Tionghoa sejak masa Orde Baru yang membuat etnik Tionghoa memilih diam. Kedua adalah chauvinisme yang cenderung mengedepankan identitas etnik.

“Di satu pihak kita menentang diskriminasi dan tidak suka rasisme, tapi yang seringkali muncul di layar telepon pintar kita adalah sikap rasis,” kata Johan.

Solusinya pengkaderan yang baik. “Kita harus menghasilkan kader yang tidak eksklusif dan tidak rasis, yang berjuang bagi rakyat, bagi keadilan, dan bagi kebangsaan,” tambahnya.

Isyak Meirobie menekankan pentingnya Tionghoa memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Bagaimana algoritma sangat rawan dan berpotensi membentuk polarisasi. Tapi, teknologi juga bisa mempersatukan. Tionghoa dapat mempergunakan teknologi itu untuk menyebarluaskan hal-hal yang baik antara lain menekankan nasionalisme Indonesia. “Nasionalisme Indonesia adalah bagian organik dari kata kita,” ucap Isyak.

Sebagai pamungkas, dia menyatakan bahwa benteng persatuan bagi orang Tionghoa di Indonesia adalah Pancasila.