Kamar Dagang China Surati Prabowo, Minta Perbaikan Lingkungan Bisnis di Indonesia

Kamar Dagang China di Indonesia menyurati Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah keluhan terkait iklim investasi dan kepastian usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, perusahaan-perusahaan investasi asal China meminta pemerintah memperbaiki lingkungan bisnis agar lebih stabil, transparan, dan dapat diprediksi.

"Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang," demikian isi surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:Di Depan Investor Asing, Purbaya Janji Bereskan Hambatan Investasi di RI

Dalam surat tersebut, Kamar Dagang China menyebut perusahaan-perusahaan asal China selama ini aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan program tanggung jawab sosial. Namun, berbagai kebijakan terbaru dinilai memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi dan operasional usaha di Indonesia.

Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan inspeksi perpajakan, serta rencana kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50 persen di bank milik negara selama satu tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengganggu likuiditas dan operasional jangka panjang perusahaan.Kamar Dagang China juga menyoroti pengurangan kuota bijih nikel yang disebut mencapai lebih dari 70 untuk sejumlah tambang besar dengan total penurunan sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap industri hilir, termasuk sektor energi baru dan baja nirkarat yang banyak melibatkan investasi asal China.

Selain itu, perusahaan investasi China mengeluhkan pengetatan penegakan hukum kehutanan, penghentian sejumlah proyek strategis, hingga aturan visa kerja yang dianggap semakin kompleks dan membatasi mobilitas tenaga teknis serta manajerial. Mereka juga menyoroti kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

Menurut surat tersebut, perubahan kebijakan yang dinilai mendadak dan kurang konsisten berpotensi mengganggu investasi masa depan serta mempengaruhi lapangan kerja lebih dari 400 ribu orang di sepanjang rantai industri nikel. Para investor juga menilai mekanisme penyelesaian masalah dan pengaduan perusahaan belum berjalan optimal.

Kamar Dagang China meminta pemerintah Indonesia memperkuat kepastian hukum, menstandarkan penegakan regulasi, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha. Mereka berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kebijakan yang dianggap memberatkan investor serta menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara tetap kondusif.Baca Juga:Rupiah Menangis Tembus Rp17.529, Purbaya: Itu Urusan Bank Sentral

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 dengan peran dominan sektor swasta.

"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (13/5).