Bursa Cawapres Menguat, Sosok Pengganti Gibran Dinilai Tergantung Prabowo

Bursa Cawapres Menguat, Sosok Pengganti Gibran Dinilai Tergantung Prabowo

Nasional | okezone | Minggu, 22 November 2026 - 01:52
share

JAKARTA – Peluang calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka masih terbuka. Namun, sangat bergantung pada kemauan politik atau political will Presiden Prabowo Subianto.

Sederet nama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turut masuk radar cawapres. Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Imawan, secara konstitusional tidak ada persoalan jika posisi wapres diisi salah satu pimpinan DPD RI yang merepresentasikan kepentingan daerah.

"Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari pimpinan DPD RI yang merepresentasikan daerah," kata Arga dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Meski demikian, Arga menilai peluang tersebut tidak serta-merta mudah direalisasikan. Sebab, terdapat kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan yang harus dipertimbangkan Prabowo sebelum menentukan calon pendampingnya.

Menurutnya, keputusan tersebut berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI untuk dipilih melalui sidang di Senayan.

Adapun empat pimpinan DPD RI yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai kandidat potensial yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Keempatnya dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Arga tidak menyebut peluang pimpinan DPD RI tersebut besar. Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan Prabowo mengambil pilihan politik dari unsur keterwakilan daerah.

Dalam pandangannya, Prabowo saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan program prioritas pemerintah. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai masih membutuhkan pembenahan dalam implementasi dan manajemen di lapangan.

Selain itu, berbagai persoalan daerah seperti Transfer ke Daerah (TKD), mitigasi bencana, konflik sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam juga membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.

Arga menambahkan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, Presiden membutuhkan sosok wakil presiden yang benar-benar mampu membantu merealisasikan program prioritas nasional sekaligus memperkuat capaian pemerintah.

"Pertanyaannya, apakah para pimpinan DPD RI itu memiliki kualifikasi yang bisa membantu menjalankan program dan menuntaskan hal seperti itu? Saya rasa tidak mudah," ujarnya.

Dia menilai, pimpinan DPD RI tetap berpeluang dipilih apabila Prabowo memiliki keyakinan bahwa salah satu di antara mereka mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menyukseskan agenda pemerintah.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD, Gregorius Sahdan menilai wacana bursa cawapres pengganti Gibran selama ini masih terlalu berpusat pada elite politik di Jakarta.

Akademisi yang akrab disapa Goris itu mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Prabowo untuk mempertimbangkan figur potensial dari daerah sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Goris, karakter kepemimpinan Prabowo yang dominan atau cenderung one show man membutuhkan sosok wapres yang mampu menjadi penyeimbang. Wapres tidak boleh sekadar menjadi pendamping formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan memengaruhi arah kebijakan Presiden.

"Kita sangat membutuhkan wakil presiden yang bisa berkomunikasi dengan Presiden, tidak dikendalikan oleh Presiden sepenuhnya, tetapi berimbang dan bisa memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden," katanya.

Goris mengingatkan, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat sejumlah wakil presiden tangguh yang berasal dari luar Jakarta maupun luar Jawa. Di antaranya Mohammad Hatta, Adam Malik, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Menurutnya, para tokoh tersebut memiliki karakter kepemimpinan ideologis yang kuat serta berpegang pada mandat konstitusi. Semangat menghadirkan pemimpin nasional dari kalangan kepala daerah berprestasi juga pernah menguat pada 2014 ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden. Namun, perhatian terhadap figur daerah tersebut dinilai semakin memudar seiring menguatnya sentralisasi politik di pemerintah pusat.

Kini, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Goris menilai kehadiran wakil presiden yang memahami persoalan daerah semakin dibutuhkan.

Dia berharap figur dari daerah dapat menjadi penghubung kepentingan pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengingatkan Presiden bahwa berbagai persoalan di daerah membutuhkan perhatian serius.

Dengan demikian, wacana pimpinan DPD RI menjadi pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan konfigurasi politik di tingkat pusat, tetapi juga menyangkut kebutuhan menghadirkan representasi daerah dalam kepemimpinan nasional.

Topik Menarik