Fadli Zon Mengaku Disadap sejak 2021

Fadli Zon Mengaku Disadap sejak 2021

Nasional | sindonews | Minggu, 22 November 2026 - 00:06
share

Kabar mengejutkan datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra itu mengaku menjadi salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini disidik kepolisian.

Dalam unggahan di akun X @fadlizon, Fadli menyebut dirinya beberapa hari lalu dimintai klarifikasi dan keterangan oleh polisi sebagai pihak yang disadap secara ilegal.

"Beberapa hari lalu, sy 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli.

Baca Juga: Yusril: Penyadapan Prabowo Bukan Intersepsi Biasa, Mengarah ke Makar

Fadli mengatakan, nomor HP-nya disadap sejak 2001. "Ternyata nomor handphone sy telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yg paling lama disadap. Sy disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai @Gerindra," demikian unggahan Fadli.Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penyadapan juga diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

Topik Menarik