Jubir PDIP Soal Wapres Baru: Tidak Boleh Ada Matahari Kembar, Apalagi Musuh dalam Selimut
Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Ansy Lema menyebut faktor loyalitas sangat penting dimiliki oleh wakil presiden (wapres) baru. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ansy, pemilihan wapres harus sungguh-sungguh mempertimbangkan konteks politik terkini, yakni adanya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Selain itu, harus mempertimbangkan konteks kondisi riil rakyat.
"Konteks politik terkini, tidak bisa dibantah itu ada aspek penyadapan. Maka loyalitas itu menjadi hal yang sangat penting. Tidak boleh ada matahari kembar, apalagi musuh dalam selimut. Apalagi belum apa-apa sudah menjadi rival untuk 2029," ujar Ansy dalam program Arena Politik yang tayang di SindoNews TV, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga: Soal Cawapres, Said Didu: Prabowo Butuh Penyambung Lidah Rakyat dan Penata Pemerintahan yang Baik
Ansy menambahkan, loyalitas itu harus tegak lurus, utamanya kepada visi Presiden Prabowo. "Ada chemistry. Tidak boleh ada political barrier secara psikologis. Ini yang akan mendorong terciptanya soliditas, sinergitas, efektivitas kerja, dan stabilitas," jelasnya.Di acara yang sama, pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan, wapres di Indonesia sebetulnya adalah jabatan yang pasif. Walaupun ada kriteria ideal sosok wapres, tetapi tanggung jawab pemerintahan tetap ada di presiden.
"Sehingga akan cocok sekali kalau wakil presiden yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo itu adalah tokoh yang konsolidatif. Salah satu contoh misalnya, karena semua visi misi bermuara pada presiden, wakil presiden hanya mendampingi, tidak memiliki intervensi apa pun, karena keputusannya ada pada presiden," jelasnya.
Namun, lanjut Dedi, jika melihat kondisi dua tahun pemerintahan saat ini, banyak persoalan bagaimana menko, menteri, terganggu komunikasi dengan presiden, tidak bisa tembus ke presiden, tidak bisa melaporkan secara langsung.
Dedi mengatakan, wakil presiden baru bisa menjadi jaminan pintu kedua bagi kelompok yang melakukan konsolidasi terkait dengan kerja-kerja pemerintah.
"Itulah kenapa kemudian wakil presiden satu sisi bagus kalau ditentukan oleh presiden langsung karena presiden mengenal, loyalitas terjamin, kemudian dari sisi politik juga berdampak pada konsolidasi di mitra koalisi. Dan wakil presiden tidak perlu tokoh yang betul-betul bersaing dengan presiden dari sisi kapasitas administrasi, karena ada Setneg dan lain-lain," jelasnya.










