Kejagung Pertimbangkan Tuntut Hukuman Mati terhadap Riza Chalid lewat Sidang in Absentia
Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi menuntut hukuman mati terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah, Muhammad Riza Chalid, melalui sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Tuntutan maksimal itu karena skandal korupsi itu menimbulkan dampak yang sangat besar. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di sela kunjungannya ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).
Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung Singgung Buronan Kakap Riza Chalid hingga Jurist Tan
"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun," katanya.
"Dan selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati," kata Kuntadi.Selain nilai kerugian yang luar biasa besar, Kejagung juga menyoroti objek korupsi yang menyasar sektor vital masyarakat. Praktik ilegal itu dilakukan pada komoditas BBM yang berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Faktor pemberat lainnya adalah rentang waktu kejahatan yang dinilai sudah berlangsung sangat lama dan terstruktur. Kejagung menyebut praktik korupsi ini melibatkan jaringan mafia yang begitu besar dan kuat, sehingga membutuhkan penanganan luar biasa untuk membongkarnya hingga ke akar.
Baca juga: Jampidsus Kuntadi: Koruptor Kian Canggih, Penanganan Korupsi Tak Bisa Parsial
Sikap tidak kooperatif dari tersangka juga menjadi catatan merah bagi tim jaksa penuntut umum. Alih-alih menghadapi proses hukum di dalam negeri, Riza Chalid justru memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jerat pertanggungjawaban pidana.
"Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal," kata Kuntadi.
Untuk diketahui, Riza Chalid telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025. Persidangannya berpotensi digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor, apabila tersangka tetap tidak tertangkap atau tidak memenuhi panggilan hingga persidangan dimulai.
Saat ini, tim penyidik dan penuntut umum Kejagung terus merampungkan berkas perkara, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memburu keberadaan Riza Chalid. Penerapan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus dikaji, agar efek jera dapat terwujud secara nyata.










