BP Taskin Sebut Kemiskinan Bukan Takdir, Tetapi Masalah Struktural

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, menghadapi tantangan serupa dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tantangan itu bukan semata-mata perlawanan politik, melainkan cara berpikir dan kepentingan lama yang membiarkan ketimpangan serta kemiskinan terus berlangsung.

Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin kerap berhadapan dengan kepentingan kelompok yang selama ini diuntungkan oleh pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan perubahan struktural agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, modal, dan kesempatan ekonomi.

"Lawan terbesar kebijakan pro-rakyat bukan pengkritik. Kritik membantu kami. Lawannya adalah kebiasaan lama yang diam-diam menerima bahwa anak orang miskin memang takdirnya miskin," ujar Budiman, Selasa (27/10/2026).

Budiman menilai pandangan yang menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang wajar dapat menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, menurut dia, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil semestinya memiliki kesempatan untuk berkembang melalui akses terhadap permodalan, teknologi, mesin produksi, dan pasar.

Ia memetakan empat pola pikir yang dinilai menghambat kebijakan pro-rakyat. Pertama, fundamentalisme pasar yang menganggap upaya membangun kemandirian ekonomi sebagai inefisiensi. Kedua, praktik rente yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Ketiga, disinformasi yang menentang peran negara dalam melindungi warga. Keempat, cara pandang yang mempertahankan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dalam skala ekonomi terbatas, seolah-olah mereka tidak layak mendapatkan akses terhadap modal dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut Budiman, pola pikir tersebut membuat masyarakat berisiko terus terjebak dalam keterbatasan ekonomi, sementara kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama justru dinikmati segelintir pihak.

Budiman menilai penertiban penguasaan sumber daya alam menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Ia mencontohkan langkah pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH telah mengembalikan Rp52 triliun ke kas negara melalui delapan tahap penyerahan dalam dua tahun. Satgas itu juga disebut telah menguasai kembali sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah, antara lain untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal.

Bagi Budiman, langkah penertiban tersebut berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang kehilangan keuntungan. Namun, ia memandang penataan pengelolaan kekayaan negara sebagai bagian dari upaya memastikan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pengalaman Brasil di bawah kepemimpinan Lula, terutama kebijakan penertiban perampasan lahan dan penebangan liar di kawasan Amazon. Praktik-praktik tersebut, menurut Budiman, selama bertahun-tahun menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan hutan dan masyarakat setempat.

Budiman menyambut kemenangan Lula dalam pemilihan presiden Brasil sebagai cerminan pentingnya mempertahankan agenda yang berorientasi pada kebutuhan rakyat, termasuk perjuangan melawan kelaparan.

Budiman pernah bertemu langsung dengan Lula saat berkunjung ke São Paulo pada 2011, tidak lama setelah Lula menyelesaikan periode kedua pemerintahannya.

Menurut Budiman, pengalaman Brasil dan Indonesia memperlihatkan bahwa upaya mengubah struktur ekonomi demi kepentingan masyarakat luas dapat berbenturan dengan kepentingan yang telah lama mengakar. Karena itu, agenda pengentasan kemiskinan membutuhkan keberanian untuk membenahi tata kelola sumber daya dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

"Kritik terhadap pemerintah bukanlah hambatan bagi kebijakan pro-rakyat. Sebaliknya, kritik diperlukan untuk memperbaiki kebijakan agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," bebernya.

Dengan demikian, persoalan kemiskinan, menurut Budiman, tidak semestinya dipandang sebagai nasib yang harus diterima oleh seseorang sejak lahir. "Kemiskinan perlu dihadapi dengan kebijakan yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara," pungkasnya.