Ingin Tentukan Dalai Lama Berikutnya, Kebijakan China Tuai Kritik

JAKARTA - Langkah China yang ingin terlibat dalam penentuan Pemimpin Spiritual Tibet, Dalai Lama, berikutnya mendapat kritik. Tekanan Partai Komunis China (PKC) ini juga dinilai ironis karena komunisme berawal dari pemikiran Marx yang menganggap "agama adalah candu", tetapi di sisi lain bersikeras untuk mengesahkan reinkarnasi pemimpin spiritual tertinggi Buddhisme Tibet dan menentukan legitimasi sosok tersebut.

Upaya Beijing ini terkait dengan "Peraturan tentang Pengelolaan Reinkarnasi Buddha Hidup dalam Buddhisme Tibet" yang diterbitkan Pemerintah China pada 2007. Aturan itu memiliki ketentuan utama yang menyatakan bahwa setiap reinkarnasi Lama (pemimpin spiritual yang dihormati dalam Buddhisme Tibet) harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Peraturan ini secara khusus ditujukan untuk mengontrol pengakuan terhadap Dalai Lama ke-15 di masa mendatang. Dengan menguasai mekanisme pengakuan resmi atas reinkarnasi tersebut, PKC berupaya melemahkan pengaruh institusi Dalai Lama, yang berdampak pada terkikisnya identitas keagamaan dan ikatan budaya rakyat Tibet. Kebijakan ini merupakan bagian dari proyek yang jauh lebih luas: asimilasi budaya dan pembentukan ulang ideologis terhadap Tibet.

Kritikus menyebut aturan ini seperti jika Italia mengumumkan bahwa pemilihan Paus di masa mendatang harus dilakukan dengan persetujuan Roma, atau jika pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan akan menentukan siapa yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Kardinal. Tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap otonomi keagamaan, bahkan menjadi contoh tindakan pemerintah yang melampaui wewenangnya; ini adalah bentuk intervensi oleh negara yang ideologi pemerintahannya secara mendasar menolak keyakinan agama yang menjadi landasan institusi tersebut.

Pemerintah China berulang kali mengklaim bahwa China menikmati "kebebasan keyakinan beragama," namun tindakan PKC yang ikut campur dalam penentuan reinkarnasi Dalai Lama tampaknya membantah klaim tersebut. Dalam Buddhisme Tibet, sistem pengakuan lama yang bereinkarnasi bukan sekadar ritual keagamaan; hal itu merupakan fondasi utama bagi kesinambungan doktrin dan suksesi spiritual. Jika sebuah komunitas keagamaan tidak diberi wewenang untuk menentukan aspek paling mendasar dari keyakinannya sendiri, maka klaim mengenai kebebasan beragama menjadi hanya pernyataan semata.

Dilansir Providence, Rabu (12/8/2026), setelah wafatnya Panchen Lama ke-10 (tokoh lama penting lainnya dalam Buddhisme Tibet), Dalai Lama ke-14 yang saat ini menjabat mengumumkan bahwa sosok yang diidentifikasi sebagai Panchen Lama ke-11 adalah Gedhun Choekyi Nyima, seorang anak berusia enam tahun di China. Nyima kemudian ditahan oleh otoritas China pada tahun 1995 dan tidak pernah terlihat lagi di depan umum. Sementara itu, Beijing menunjuk Panchen Lama versinya sendiri yang disahkan secara resmi dan mengangkatnya sebagai penerus yang sah. Satu pemimpin agama lenyap, sementara sosok lainnya diciptakan oleh negara China. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Beijing tidak menoleransi kebebasan beragama di Tibet.

Kontradiksi ini bahkan lebih mendalam. Sebagai partai berkuasa yang didasarkan pada materialisme dialektis, PKC secara konsisten menggambarkan agama sebagai sesuatu yang terbelakang, tidak rasional, dan pada akhirnya berbahaya. Sepanjang sejarahnya, hal ini terlihat dari penghancuran "Empat Hal Lama" (Four Olds) selama Revolusi Kebudayaan hingga penindasan terhadap berbagai komunitas keagamaan. Label "idealisme" kerap digunakan baik sebagai tuduhan politik maupun pembenaran atas tindakan persekusi, bahkan saat ini masih ada laporan kelompok-kelompok spiritual dapat ditindas hanya karena mereka dicap sebagai penganut paham "idealis."

Hal ini memunculkan pertanyaan yang jelas: mengapa pemerintah yang berkomitmen pada materialisme dan memusuhi idealisme begitu bertekad untuk campur tangan—bahkan mendominasi—salah satu aspek terpenting dalam Buddhisme Tibet?

Para pejabat China sering kali membenarkan kebijakan mereka dengan merujuk pada "tradisi sejarah" dan preseden di mana pemerintah China masa lalu secara resmi mengukuhkan tokoh-tokoh tinggi Buddhisme Tibet. Namun, argumen semacam itu runtuh ketika ditelaah lebih dalam. Hubungan antara otoritas politik dan lembaga keagamaan sangat bervariasi di berbagai periode sejarah. Interaksi yang sesekali terjadi antara pemerintah kekaisaran dan komunitas keagamaan tidaklah sama dengan bentuk kendali administratif menyeluruh yang kini diklaim oleh Beijing. Menjadikan preseden sejarah yang bersifat kasuistik sebagai landasan hukum bagi pengawasan negara secara total merupakan tindakan penafsiran sejarah yang selektif.

Yang lebih penting, kebijakan ini merupakan bagian dari kerangka tata kelola etnis dan budaya yang jauh lebih luas di China. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing semakin gencar mempromosikan konsep pembentukan "kesadaran bersama sebagai bangsa China," sementara berbagai undang-undang dan kebijakan administratif mencerminkan upaya asimilasi yang semakin sistematis. Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan Etnis, yang disahkan dalam pertemuan tahunan "Dua Sesi" (Two Sessions) di Beijing pada bulan Maret lalu, semakin mengukuhkan kebijakan asimilasi PKC terhadap kelompok etnis minoritas. Dalam kerangka ini, perbedaan agama, bahasa, dan budaya semakin dipandang bukan sebagai bentuk keberagaman yang patut dilindungi, melainkan sebagai perbedaan yang harus diintegrasikan ke dalam satu identitas nasional yang homogen.

Dilihat dari konteks ini, menjadi jelas mengapa pemerintah China memilih untuk tidak menghapuskan institusi lama reinkarnasi secara total. Pertama, Dalai Lama memiliki penghormatan dan pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia, sehingga penghapusan institusi tersebut secara terang-terangan akan memicu kecaman internasional yang hebat. Kedua, mempertahankan tampilan luar kemandirian institusional memungkinkan Beijing untuk terus menampilkan citra penghormatan terhadap tradisi keagamaan. Namun, yang lebih mendasar, pendekatan ini mencerminkan strategi pengendalian politik yang lebih halus: bukan penghancuran melalui pelenyapan, melainkan dominasi melalui pengambilalihan; bukan penolakan terbuka, melainkan penggerogotan secara bertahap dari dalam.

Dengan memosisikan diri sebagai penentu sosok Dalai Lama berikutnya, pemerintah China secara fungsional dapat mempertahankan institusi tersebut sembari mengubah substansinya secara mendasar. Begitu otoritas seorang pemimpin agama tidak lagi bersumber dari komunitas keagamaan itu sendiri melainkan dari negara, legitimasi spiritual pemimpin tersebut niscaya akan tergerus. Seiring berjalannya waktu, institusi tersebut mungkin tetap ada, namun maknanya telah hilang; bentuk luarnya bertahan, sementara jiwanya telah dicabut. "Kelangsungan yang direkayasa" semacam itu pada akhirnya mungkin terbukti menjadi cara paling efektif untuk meluruhkan sebuah tradisi.

Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa daya hidup keyakinan agama sering kali melampaui kekuatan politik. Namun, sejarah juga mengingatkan kita bahwa kampanye penindasan dan transformasi yang berkepanjangan menimbulkan dampak nyata yang berat bagi komunitas maupun individu. Menghadapi kenyataan semacam itu, sikap diam pun bisa menjadi bentuk persetujuan diam-diam.

Dalam pengertian ini, perdebatan mengenai reinkarnasi Dalai Lama menyangkut hal yang jauh lebih luas daripada sekadar masa depan Buddhisme Tibet. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan lebih luas mengenai makna kebebasan beragama, batasan yang tepat bagi otoritas negara, serta apakah—di dunia yang majemuk ini—budaya-budaya yang khas memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaannya sesuai dengan tradisi mereka sendiri.