Kemenhaj Wacanakan Warga Nonmuslim Bisa Jadi Petugas Haji, Ini Respons MUI

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis menanggapi wacana pelibatan masyarakat lintas agama dalam penyelenggaraan ibadah haji yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Cholil mendukung semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pelayanan jemaah tersebut.

Hanya saja, Cholil menegaskan keterlibatan warga nonmuslim harus dibatasi pada tugas teknis atau lapangan, bukan pelayanan dan pembimbingan ibadah haji.

“Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari nonmuslim,” ujar Cholil, dikutip Selasa (3/11/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, itu juga menilai umat Islam perlu diprioritaskan selama ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi. Menurutnya, haji merupakan ritual yang memiliki kekhususan syariat bagi umat Islam.

“Tapi selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya,” ucap Cholil.

Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama, seperti umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam mendukung pelayanan jamaah haji di daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Dahnil saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026). Dia menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi wujud nyata toleransi dan gotong royong sebagai karakter bangsa Indonesia.

“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujar Dahnil di Manado, Sulawesi Utara.

Dahnil menjelaskan, toleransi tidak cukup diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga dapat ditunjukkan lewat kerja sama dan kontribusi bersama dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dalam konteks penyelenggaraan haji, menurutnya, masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat ikut mendukung pelayanan jamaah melalui semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Dia mencontohkan Sulawesi Utara sebagai daerah dengan tingkat keberagaman masyarakat yang kuat. Dahnil mengaku telah meminta jajaran terkait mendorong keterlibatan kelompok agama lain dalam mendukung penyelenggaraan haji di wilayah tersebut.

“Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia,” katanya.