Sosiolog Soroti Pertemuan Jokowi-Budi Arie: Tidak Ada Pertemuan yang Tak Bermakna Politik

JAKARTA, iNews.id - Sosiolog Musni Umar menilai pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang kemudian diwarnai pernyataan mengenai percepatan pemilu memiliki makna dan tujuan politik.

Hal ini disampaikan Musni dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bisik-Bisik Percepatan Pemilu, Siapa Mengusik?' yang disiarkan di iNews, Selasa (15/9/2026).

"Jadi saya maknai pertemuan Jokowi dengan Budi Arie dan teman-teman punya makna politik dan punya tujuan politik. Itulah politik itu sendiri," ujar Musni.

Musni kemudian mengutip pandangan Profesor Deliar Noer yang pernah disampaikannya saat masih menjadi mahasiswa. Menurutnya, setiap pertemuan yang melibatkan politisi atau tokoh selalu memiliki makna politik.

"Profesor Deliar Noer ini seorang warga negara Indonesia yang pertama memperoleh doktor, eh PhD dari Cornell University, Amerika. Dia menyampaikan pada kita, waktu saya mengikuti kuliah itu, pertemuan para politisi itu, atau tokoh, tokoh itu ya, itu selalu mengandung arti politik, tidak ada pertemuan yang tidak memberi makna politik itu sendiri," katanya.

Musni turut menyinggung berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, termasuk munculnya isu mengenai penggantian presiden. 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dia menilai pembahasan mengenai percepatan pemilu seperti yang disampaikan Budi Arie bukan menjadi hal utama yang perlu didorong saat ini. Musni justru meminta agar Presiden Prabowo Subianto didorong untuk membenahi berbagai persoalan yang terjadi.

"Pemilu yang kita laksanakan ini betul-betul enggak sesuai kriteria demokrasi itu sendiri, semuanya karena uang, anda bisa jadi anggota parlemen, Anda bisa jadi bupati, gubernur, wali kota karena Anda punya uang. Itu demokrasi yang kita amalkan sekarang ini, jadi apa gunanya kita bicara mempercepat pemilu, lebih baik kita desak Presiden Prabowo itu untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang begitu besar, yang kemudian ditutup dengan utang," ucapnya.

Musni juga menyatakan setuju dengan pandangan Presiden Gerakan Oposisi, Syukur Mandar, agar Prabowo melakukan perubahan besar dan menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan bumi dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Saya setuju yang disampaikan Presiden (Gerakan) Oposisi, Syukur Mandar itu supaya Prabowo melakukan revolusi, mengamalkan Pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya (demo) kemakmuran rakyat. Sekarang ini yang menguasai segelintir orang Indonesia dan asing, kita akhirnya menjadi negara tiap tahun berutang, berutang, berutang," tuturnya.