Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Atasi Inflasi hingga Pengangguran

BALIKPAPAN, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) terus memacu pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat inovasi dalam menangani isu strategis nasional. Fokus utama yang ditekankan meliputi pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, serta penurunan angka pengangguran. 

Dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, Selasa (5/5/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi adalah fondasi stabilitas ekonomi. Ia memuji capaian inflasi nasional yang saat ini berada di angka 2,42 persen. 

“Inflasi yang terjaga artinya harga barang dan jasa stabil. Saat ini di angka 2,42 persen, itu one of the best (salah satu yang terbaik),” ujar Tito Karnavian dalam sambutannya. 

Mendagri juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. 

“Ada survei menyatakan bahwa pa yang menjadi Persoalan masyarakat Nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah Job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” katanya. 

Dia menegaskan, Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.

Kemendagri melalui BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. 

Melalui kegiatan apresiasi ini, Kemendagri berupaya terus memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja yang terukur. 

Sejalan dengan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. 

"Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif (dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing)," katanya.