Hashim Sebut Kekuatan Ekonomi RI Lampaui PDB, Ada Rp10.000 Triliun Tak Tercatat

IDXChannel - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas perekonomian Indonesia belum tercatat dalam data resmi negara. 

Nilai transaksi yang berjalan di luar radar pembukuan tersebut ditaksir mencapai Rp10.000 triliun, sehingga menempatkan kekuatan riil ekonomi Indonesia di peringkat ke-11 atau ke-12 terbesar di dunia, melampaui posisi resmi saat ini di peringkat ke-16.

Potensi ekonomi riil tanah air dinilai jauh melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) resmi yang tercatat di kisaran Rp25.000 triliun dan diakui Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Indonesia. Evaluasi data terbaru menunjukkan adanya perputaran uang masif di luar sistem pembukuan formal yang luput dari pencatatan statistik negara.

"Dan ternyata ekonomi kita 30 sampai 40 persen tidak tercatat, itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat. Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan ke-16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia," ujar Hashim saat berbicara di hadapan jajaran pengurus Kadin dalam Rapimnas Kadin, di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim memaparkan bahwa data Bank Dunia turut mengonfirmasi tingginya porsi perputaran uang yang belum terdata tersebut. Tingginya angka ekonomi bayangan ini dipicu oleh maraknya transaksi tunai harian masyarakat yang tidak memakai faktur maupun pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, mulai dari jasa pangkas rambut panggilan, salon kecantikan, hingga aktivitas usaha warung Tegal (warteg).

Namun, besarnya perputaran modal masyarakat yang tidak terekam dalam sistem perpajakan tersebut menyimpan konsekuensi serius bagi keuangan negara. Lemahnya penegakan pungutan oleh aparat membuat kas negara kekurangan dana untuk membiayai sejumlah program prioritas nasional.

"The bad news adalah, seharusnya negara kita super kaya dan super kuat, jadi kita seharusnya G12. Tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara tidak dipungut, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG (Makan Bergizi Gratis), tidak bisa membiayai Kopdes (Koperasi Desa)," ucap Hashim.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki kapasitas anggaran yang mandiri apabila transaksi ekonomi masyarakat dikenakan pungutan pajak minimal 11 persen secara tertib sesuai amanat undang-undang.

Hashim menyoroti soal kegagalan menjaring transaksi riil masyarakat menyebabkan rasio penerimaan kas negara tertinggal jauh di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Dari akumulasi pajak, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), porsi pemasukan Indonesia dinilai belum mencerminkan skala ekonomi yang sesungguhnya.

"Kita sekarang penerimaan negara adalah termasuk paling rendah di dunia, yaitu 12 persen dari PDB tercatat. Kita bandingkan negara tetangga kita Kamboja 18 persen, India 20 persen, negara jauh di Afrika 16 persen, semuanya negara-negara seperti ini penerimaan negaranya jauh di atas kita," tutur Hashim.

Kesenjangan rasio penerimaan tersebut berdampak nyata terhadap nominal pendapatan kas negara. Selisih 6 persen antara rasio penerimaan Indonesia (12 persen) dan Kamboja (18 persen) setara dengan potensi penerimaan sebesar Rp1.500 triliun yang hilang setiap tahun dari basis PDB tercatat Rp25.000 triliun.

Ketimpangan kapasitas fiskal tersebut dinilai sebagai ironi mengingat potensi ekonomi dan kapasitas bangsa Indonesia tidak kalah dibandingkan negara-negara lain. Perbaikan kinerja pemungutan oleh aparat dinilai mutlak dilakukan agar penerimaan negara dapat terdongkrak setara dengan praktik terbaik di kawasan.

"Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja. Dan saya kira sebagai bangsa kita tidak di bawah Kamboja, DNA kita sepintar dan secerdas orang Kamboja, seharusnya kita bisa dapat 18 persen," kata Hashim.

(NIA DEVIYANA)